Rekor Lagi! APBD-P Kaltim 2023 Bakal Naik Rp7 T, APBD 2024 akan Tembus Rp20,6 T

Pemprov dan DPRD Kaltim menyepakati rancangan perubahan KUA-PPAS 2023 dengan angka total Rp25,32 triliun, naik Rp7 triliun dari APBD murni. Serta rancangan KUA-PPAS 2024 dengan nilai Rp20,6 triliun. Dua dokumen ini akan menjadi acuan penetapan APBD-P 2023 dan APBD 2024.

Pecah rekor lagi! Akhir tahun lalu, Pemprov Kaltim begitu menyukuri peningkatan nilai APBD 2023 yang mencapai Rp17,2 triliun. Pasalnya angka tersebut adalah nominal APBD murni tertinggi sepanjang sejarah pemerintahan daerah Kaltim.

Angka tertinggi itu, masih akan ditambah sebesar Rp7 triliun, untuk membiayai keperluan daerah sampai akhir tahun ini. Hal ini diketahui usai Rapat Paripurna ke-24 DPRD Kaltim. Dengan agenda Penandatanganan Kesepakatan Bersama atas Rancangan Perubahan KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2023, di Gedung B DPRD Kaltim, Karang Paci, Samarinda, Jumat 11 Agustus 2023 kemarin.

Setelah melewatai serangkaian agenda, rapat ditutup dengan penandatanganan dokumen Rancangan Perubahan KUA-PPAS APBD 2023, yang akan menjadi acuan penetapan nominal fiks APBD-P 2023. Serta penandatanganan dokumen Rancangan KUA-PPS APBD 2024, yang juga akan jadi pedoman penetapan APBD murni 2024.

Penandatangan dilakukan oleh Wagub Hadi Mulyadi yang mewakili pemprov. Bersama para unsur pimpinan DPRD Kaltim, yakni Ketua Hasanuddin Mas’ud, Wakil Ketua I Muhammad Samsun, Wakil Ketua II Seno Aji, dan Wakil Ketua III Sigit Wibowo. Serta disaksikan oleh 28 anggota DPRD Kaltim yang hadir dan peserta rapur lainnya.

Mengacu pada kesepakatan tersebut, APBD-P Kaltim 2023 kemungkinan besar akan bernilai total Rp25,32 triliun. Naik sebesar Rp7 triliun dari APBD murni (Rp17,2 triliun).

Sementara APBD Kaltim 2024 diperkirakan menyentuh Rp20,6 triliun. Ini akan menjadi rekor baru lagi!

Catatan DPRD Kaltim

Wakil Ketua DPRD Kaltim, Seno Aji mengungkapkan tahapan yang dijalankan saat ini. Sudah sesuai dengan hasil rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Kaltim.

“Kita sesuai dengan schedule dan Permendagri. Bahwa di minggu kedua Agustus harus ada kesepakatan. Banggar menyatakan setuju dengan belanja dan pendapatan Provinsi Kaltim,” terangnya, Jumat 11 Agustus 2023 malam.

“Untuk perubahan nilainya, kalau dikurangi murni sekitar Rp7 triliun. Kalau murni (2024) Rp20,6 triliun itu dari penerimaan dan belanja.”

“Setelah KUA-PPAS, tahapan selanjutnya (adalah) nota keuangan dan ujungnya kepengesahan perda,” ucap Seno.

Meskipun telah terjadi penambahan APBD yang signifikan. DPRD Kaltim tetap memberikan beberapa catatan sebagai bahan evaluasi Pemprov Kaltim. Di antaranya menekan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA).

“Yang perlu evaluasi pertama kinerja Balai ULP, yang tentu saja akan memperbesar SiLPA.”

“Tentu kami minta ada perbaikan di sana, lelang cepat harus dilakukan terutama untuk proyek-proyek yang besar. Kemungkinan yang tidak selesai dalam setahun itu harus disegerakan,” lanjut Seno.

Kalau mampu menekan SiLPA, dengan mempercepat proses lelang, ia optimis tahun anggaran 2024 akan lebih baik dalam penggunaan anggaran. (dmy/dra)