Kaltim Pertahankan Opini WTP ke-13 Berturut-turut, Sri Wahyuni Sebut Jadi Motivasi Perbaiki Tata Kelola

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kembali mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.

Capaian tersebut sekaligus menjadi raihan opini WTP ke-13 secara berturut-turut bagi Pemprov Kaltim sejak tahun 2012.

Penyerahan opini WTP dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-11 DPRD Kalimantan Timur di Gedung Utama DPRD Kaltim, Senin (25/5/2026).

Mewakili Gubernur Kalimantan Timur, Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni, menyampaikan apresiasi kepada seluruh perangkat daerah atas kerja keras dan komitmen dalam menyajikan laporan keuangan secara akurat dan transparan selama proses pemeriksaan BPK RI.

“Ini merupakan pencapaian monumental, di mana Kalimantan Timur berhasil mempertahankan Opini WTP untuk ke-13 kalinya secara berturut-turut,” ujarnya.

WTP Disebut Bukan Sekadar Prestasi Administratif

Sri Wahyuni menegaskan, opini WTP bukan hanya sekadar capaian administratif dalam pengelolaan laporan keuangan daerah.

Menurutnya, penghargaan tersebut harus menjadi motivasi bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan serta pelayanan publik kepada masyarakat.

Ia juga memastikan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tetap berkomitmen menjaga kualitas pelayanan publik meski di tengah kebijakan efisiensi anggaran dan penyesuaian fiskal.

“Pemprov Kaltim tetap berkomitmen memastikan setiap penggunaan APBD memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” katanya.

Pernyataan itu sekaligus menegaskan upaya pemerintah daerah menjaga stabilitas pengelolaan keuangan di tengah tantangan fiskal nasional yang belakangan berdampak pada penyesuaian belanja daerah.

BPK Minta Rekomendasi Pemeriksaan Ditindaklanjuti

Sementara itu, Direktur Jenderal Pemeriksaan Investigasi BPK RI, I Nyoman Wara, mengapresiasi keberhasilan Pemprov Kaltim mempertahankan opini WTP.

Meski demikian, BPK mengingatkan agar seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan segera ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

Hal tersebut penting untuk memastikan kualitas pengelolaan keuangan daerah tidak hanya baik dalam penyajian laporan, tetapi juga dalam pelaksanaan program dan pengawasan penggunaan anggaran.

Raihan WTP ke-13 ini kembali menempatkan Kalimantan Timur sebagai salah satu daerah dengan konsistensi tata kelola keuangan terbaik di Indonesia dalam lebih dari satu dekade terakhir. (Am)