Connect with us

EKONOMI DAN PARIWISATA

Rudy Mas’ud Minta Pusat Buka Izin Tambang Rakyat di Kaltim, Ini Alasannya

Published

on

Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud saat menjadi pembicara dalam Sarasehan Nasional Obligasi Daerah di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026). Dalam kesempatan itu, Rudy meminta pemerintah pusat membuka akses Izin Usaha Pertambangan Rakyat (IUPR) di Kaltim. (Foto: Instagram Pemprov Kaltim)

Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud meminta pemerintah pusat membuka akses Izin Usaha Pertambangan Rakyat (IUPR). Langkah ini dinilai penting agar masyarakat dan perusahaan daerah bisa ikut mengelola kekayaan tambang Kaltim yang selama ini belum dinikmati secara maksimal.

Permintaan tersebut disampaikan Rudy saat menjadi pembicara dalam Sarasehan Nasional Obligasi Daerah di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Kamis, 19 November 2026.

Rudy yang juga menjabat Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) menilai, pembukaan akses perizinan pertambangan rakyat dapat menjadi salah satu jalan untuk memperkuat ekonomi daerah, terutama ketika kemampuan keuangan pemerintah daerah semakin terbatas.

Dalam keterangannya yang dikutip dari unggahan akun Instagram resmi Pemprov Kaltim, Minggu, 22 November 2026, Rudy menyebut Kaltim memiliki kekayaan alam melimpah. Hampir 60 persen produksi batu bara nasional berasal dari Benua Etam. Belum lagi potensi emas, minyak, dan gas bumi.

Namun, besarnya potensi tersebut belum sepenuhnya memberikan ruang bagi masyarakat dan pengusaha lokal untuk terlibat langsung dalam pengelolaannya.

“Sumber daya alam yang ada di daerah ini tidak bisa dinikmati secara maksimal oleh masyarakat ataupun pengusaha-pengusaha yang ada di daerah,” ujar Rudy, dikutip dari kanal Instagram Pemprov Kaltim.

APBD Menyusut, Daerah Butuh Sumber Ekonomi Baru

Rudy menjelaskan, kondisi fiskal daerah saat ini semakin berat. APBD Kaltim yang sebelumnya berada di angka Rp20,1 triliun pada 2025, kini menyusut menjadi Rp13,1 triliun setelah penyesuaian anggaran.

Sementara itu, kemampuan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dinilai belum cukup untuk menopang seluruh kebutuhan pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik.

Bahkan, jika PAD Kaltim mampu mencapai target Rp10 triliun, sekitar 70 persen di antaranya akan dialokasikan kepada kabupaten dan kota melalui skema dana opsen. Dengan demikian, provinsi hanya memiliki sekitar 30 persen dari pendapatan tersebut.

Tekanan fiskal juga terlihat dari penurunan dana Transfer ke Daerah (TKD). Rudy menyebut, alokasi TKD yang sebelumnya seharusnya mencapai Rp9,86 triliun kini hanya tersisa Rp3,1 triliun atau turun sekitar 69 persen.

Kondisi inilah yang menurutnya membuat daerah perlu mencari sumber penggerak ekonomi baru, termasuk dengan memberikan kesempatan lebih luas kepada masyarakat dan perusahaan daerah untuk mengelola potensi pertambangan.

Rudy Ingin Masyarakat Bisa Menambang Secara Legal

Rudy menegaskan, hingga saat ini masyarakat Kaltim belum bisa melakukan aktivitas pertambangan secara legal karena terbentur ketiadaan akses Izin Usaha Pertambangan Rakyat (IUPR).

Karena itu, ia berharap pemerintah pusat memberikan ruang perizinan bagi masyarakat maupun perusahaan daerah agar potensi tambang bisa memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi daerah.

“Kalau saja izin ini diberikan untuk perusahaan daerah dan rakyat, maka bisa menjadi jaminan kekayaan daerah. Investor pun pasti akan sangat tertarik untuk bermitra dan membangun daerah bersama,” ungkap Rudy, dikutip dari unggahan Instagram Pemprov Kaltim.

Menurut Rudy, keterlibatan masyarakat dan perusahaan daerah dalam pengelolaan sumber daya alam bukan hanya membuka peluang usaha, tetapi juga dapat menjadi salah satu penopang kemandirian ekonomi Kaltim di tengah menyusutnya kemampuan fiskal pemerintah daerah. (Am)

Ikuti Berita lainnya di Gambar berikut tidak memiliki atribut alt; nama berkasnya adalah Logo-Google-News-removebg-preview.png

POPULER