Nilai Tukar Petani Kaltim pada September 2025 tercatat naik menjadi 146,50, didorong oleh peningkatan harga komoditas yang diterima petani.

Nilai Tukar Petani (NTP) Kalimantan Timur pada September 2025 tercatat sebesar 146,50, atau naik 1,27 persen dibandingkan Agustus 2025. Sementara itu, Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian (NTUP) pada September 2025 tercatat 152,45, meningkat 0,95 persen dari bulan sebelumnya.

“Kenaikan NTP disebabkan oleh Indeks Harga yang Diterima Petani (It) yang naik sebesar 0,98 persen, sementara Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) justru turun sebesar 0,29 persen,” jelas Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kaltim, Yusniar Juliana, dalam konferensi pers daring, Minggu, 26 Oktober 2025.

Yusniar memaparkan rincian NTP per subsektor pada September 2025 yakni:

Tanaman Pangan (NTPP): 104,54

Hortikultura (NTPH): 111,35

Tanaman Perkebunan Rakyat (NTPR): 205,80

Peternakan (NTPT): 108,71

Nelayan dan Pembudidaya Ikan (NTNP): 102,16

Empat subsektor mengalami kenaikan NTP, yaitu:

Tanaman pangan naik 0,89 persen

Perkebunan rakyat naik 2,05 persen

Peternakan naik 2,99 persen

Perikanan naik 0,69 persen

“Sebaliknya, subsektor hortikultura mengalami penurunan sebesar 4,28 persen,” tambahnya.

Untuk NTUP, Yusniar menyebutkan peningkatan tercatat pada empat subsektor:

Tanaman pangan naik 0,46 persen

Perkebunan rakyat naik 1,77 persen

Peternakan naik 3,08 persen

Perikanan naik 0,18 persen

Sementara subsektor hortikultura turun 4,78 persen.

Kenaikan NTP dan NTUP ini menunjukkan adanya perbaikan daya beli petani dari sisi pendapatan operasional, meski fluktuasi harga di tingkat konsumen masih terjadi di beberapa komoditas. (Prb/ty/portalkaltim/sty)

Artikel NTP Kaltim September 2025 Naik 1,27 Persen, Terdorong Kenaikan Harga yang Diterima Petani pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

BPS Kaltim melaporkan Nilai Tukar Petani pada Agustus 2025 meningkat menjadi 144,66. Kenaikan 1,24 persen ini dipengaruhi terutama oleh subsektor perkebunan rakyat yang tumbuh signifikan.

Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Timur mencatat Nilai Tukar Petani (NTP) pada Agustus 2025 sebesar 144,66, atau naik 1,24 persen dibandingkan Juli 2025.

Kepala BPS Kaltim, Yusniar Juliana, menjelaskan kenaikan tersebut dipengaruhi oleh peningkatan Indeks Harga yang Diterima Petani (It) sebesar 1,62 persen, sementara Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) hanya naik 0,38 persen.

“NTP merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan atau daya beli petani di perdesaan,” terangnya dalam keterangan resmi, belum lama ini.

Adapun NTP Agustus 2025 pada masing-masing subsektor yakni:

Tanaman pangan (NTPP) sebesar 103,62,

Hortikultura (NTPH) sebesar 116,33,

Tanaman perkebunan rakyat (NTPR) sebesar 201,67,

Peternakan (NTPT) sebesar 105,56,

Nelayan dan pembudidaya ikan (NTNP) sebesar 101,46.

Tercatat tiga subsektor mengalami kenaikan, yaitu tanaman pangan naik 1,05 persen, tanaman perkebunan rakyat naik 3,00 persen, dan peternakan naik 0,49 persen. Sebaliknya, subsektor hortikultura turun 5,77 persen dan perikanan turun 1,17 persen.

Selain itu, Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian (NTUP) Agustus 2025 juga naik 1,21 persen menjadi 151,01 dibandingkan Juli yang tercatat 149,20. Kenaikan NTUP terjadi pada subsektor tanaman pangan (0,86 persen), perkebunan rakyat (2,96 persen), dan peternakan (0,54 persen). Sementara subsektor hortikultura turun 5,61 persen dan perikanan turun 1,10 persen.

Dari lima provinsi di Pulau Kalimantan, empat provinsi mencatatkan kenaikan NTP, yakni Kalimantan Timur (1,24 persen), Kalimantan Selatan (0,76 persen), Kalimantan Utara (0,03 persen), dan Kalimantan Barat (0,02 persen). Sementara Kalimantan Tengah turun 0,10 persen. Secara nasional, NTP Agustus 2025 naik 0,76 persen. (Prb/ty/portalkaltim/sty)

Artikel Daya Beli Petani Kaltim Menguat, NTP Capai 144,66 di Agustus 2025 pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus memperkuat perlindungan tanaman perkebunan. Melalui Bimtek Regu Pengendali Organisme Pengganggu Tanaman, petani dibekali keterampilan menjaga produktivitas dan keberlanjutan sektor perkebunan.

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan (P2TP) Dinas Perkebunan (Disbun) Kaltim menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Regu Pengendali Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) di Kelurahan Bantuas, Kecamatan Palaran.

Kegiatan yang berlangsung selama dua hari, 26–27 Agustus 2025, dipusatkan di Gedung Lumbung Desa Kelompok Tani Makmur Bersama.

Plt Kepala Disbun Kaltim yang diwakili Kepala UPTD P2TP, Ruspiansyah, menekankan pentingnya peran Regu Pengendali OPT (RPO) sebagai benteng utama dalam menjaga produktivitas dan keberlanjutan tanaman perkebunan.

“Regu Pengendali OPT harus menjadi ujung tombak di lapangan. Mereka tidak hanya dituntut memahami cara identifikasi dan pengendalian hama penyakit, tetapi juga mampu menjadi motor penggerak kelompok tani dalam mewujudkan perkebunan yang sehat dan berdaya saing,” tegas Ruspiansyah.

Ia juga berharap RPO yang terbentuk dapat menjadi garda terdepan perlindungan tanaman perkebunan secara berkelanjutan, bukan sekadar formalitas. Dengan keterlibatan aktif kelompok tani, ia yakin produktivitas bisa tetap optimal, kesejahteraan petani meningkat, dan pembangunan perkebunan berkelanjutan di Kaltim dapat terwujud.

Materi Bimtek meliputi identifikasi hama dan penyakit, teknik pengendalian ramah lingkungan, hingga simulasi penggunaan alat dan bahan pengendalian OPT. Terbentuknya Regu Pengendali OPT Kelompok Tani Makmur Bersama diharapkan bisa menjadi contoh keberhasilan pengendalian OPT berbasis komunitas tani yang solid dan terorganisir di wilayah Palaran.

Kegiatan ini diikuti anggota Kelompok Tani Makmur Bersama yang mendapatkan materi komprehensif, mulai dari pembekalan kelembagaan untuk membentuk RPO hingga pelatihan teknis. Materi disampaikan oleh Edi Rosman, Ketua Fasilitator Daerah (Fasda) Provinsi Kaltim. (Disbun/prb/ty/portalkaltim/sty)

Artikel Regu Pengendali OPT Jadi Garda Terdepan Jaga Produktivitas Perkebunan Kaltim pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Puluhan ribu benih kelapa sawit ilegal dimusnahkan di Kutai Kartanegara oleh tim gabungan Disbun Kaltim dan Polda Kaltim. Tindakan ini menjadi peringatan serius terhadap pelaku peredaran benih ilegal yang merugikan petani dan membahayakan keberlanjutan sektor perkebunan di Kalimantan Timur.

Sebanyak 86.949 benih kelapa sawit ilegal dimusnahkan oleh tim gabungan dari Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), Pengawasan Benih Perkebunan (PBP), Dinas Perkebunan (Disbun) Provinsi Kalimantan Timur, dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kaltim. Pemusnahan berlangsung di empat lokasi berbeda di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tindakan tegas ini diambil menyusul maraknya peredaran benih ilegal di wilayah Kaltim yang berpotensi merugikan petani dan menurunkan kualitas hasil perkebunan. Proses pemusnahan dilakukan langsung oleh para pemilik benih di bawah pengawasan aparat dan disaksikan oleh tim gabungan.

“Pemusnahan ini merupakan bagian dari komitmen kami dalam memberantas peredaran benih tanpa legalitas,” tegas IPTU Hendy Nur, PS Panit Subdit Industri, Perdagangan, dan Investasi (Indagsi) Polda Kaltim yang memimpin langsung kegiatan tersebut.

Ia menjelaskan, benih ilegal ini tidak memiliki sertifikat dan label resmi yang menjadi syarat mutlak dalam peredaran benih perkebunan. Tanpa kepastian mutu, petani bisa mengalami kerugian besar karena tidak adanya jaminan terhadap kualitas dan produktivitas tanaman.

Adapun rincian benih yang dimusnahkan adalah sebagai berikut:

• Hadi Siswanto: 11.327 benih
• Suyono: 20.332 benih
• Sutimin: 15.290 benih
• Legus Era Kusuma Hata: 40.000 benih

Pemusnahan dilakukan secara menyeluruh dengan dua metode, yaitu penyemprotan cairan herbisida dan pembakaran agar benih tidak dapat digunakan kembali.

Kepala UPTD PBP Disbun Kaltim, Eka Rini Elvianti, menegaskan bahwa seluruh benih komoditas perkebunan wajib disertifikasi dan diberi label sebelum beredar di masyarakat. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 50 Tahun 2015 dan Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor 4/Kpts/KB.020/E/01/2025.

“Pengawasan ini bertujuan menyediakan benih yang bermutu untuk mendukung peningkatan produktivitas dan daya saing perkebunan, serta membangun sistem perbenihan yang sehat dan berkelanjutan,” jelas Eka Rini.

Ia juga mengimbau masyarakat untuk tidak tergiur benih murah tanpa sertifikasi, serta mengajak petani maupun pelaku usaha yang berminat menjadi produsen benih resmi untuk berkonsultasi ke Disbun Kaltim.

“Upaya ini adalah bentuk perlindungan bagi petani agar tidak tertipu oleh benih abal-abal. Kami ingin membangun ekosistem perbenihan yang sehat dan berkualitas,” tutupnya. (disbun/Prb/ty/portalkaltim/sty)

Artikel Puluhan Ribu Benih Sawit Ilegal Dimusnahkan di Kukar, Petani Diimbau Taat Regulasi pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Perum Bulog Kanwil Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara terus memperkuat ketahanan pangan melalui pembangunan infrastruktur distribusi yang merata. Salah satu langkah strategisnya adalah pembangunan gudang berkapasitas 2.000 ton di Kota Bontang.

“Samarinda wilayahnya cukup luas, sehingga perlu ada gudang yang lebih dekat ke titik distribusi. Alhamdulillah sekarang sedang dibangun gudang di Bontang, hasil kerja sama dengan Pemerintah Kota Bontang,” ungkap Pimpinan Wilayah Perum Bulog Kaltimtara, Mersi Windrayani, saat menjadi pembicara dalam forum “Perkuat Ketahanan Pangan Lewat Peran BULOG di Kaltimtara” di Samarinda, Jumat, 18 Juli 2025.

Bulog saat ini memiliki lima cabang aktif di wilayah Kaltimtara—tiga di Kalimantan Timur (Samarinda, Paser, Berau) dan dua di Kalimantan Utara. Cabang Samarinda membawahi lima kabupaten/kota, termasuk Kota Bontang.

Menurut Mersi, pembangunan gudang di Bontang menjadi kunci efisiensi distribusi, terutama ke daerah-daerah yang selama ini harus mengambil dari Samarinda.

“Selama ini, daerah seperti Kutai Timur dan Kutai Barat mengambil dari gudang di Samarinda. Kalau gudang di Bontang selesai, proses distribusi bisa lebih dekat dan efisien,” jelasnya.

Distribusi Terkendali, Kualitas Terjaga

Bulog menyediakan dua jenis beras utama, yakni beras medium dan premium. Beras medium yang sering didistribusikan menggunakan skema SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan), dikemas dalam karung 5 kilogram. Seluruh produk dipastikan melewati pengawasan mutu yang ketat.

“Sebelum keluar dari gudang, semua beras melalui quality control. Kita pastikan timbangan sudah tera kalibrasi dan kualitasnya sesuai standar,” jelas Mersi.

Selain itu, Bulog menggandeng Satgas Pangan untuk melakukan pemantauan langsung di pasar dan ke agen-agen penerima beras. Setiap agen wajib membuat surat pernyataan, salah satunya menyatakan tidak membuka dan mengoplos kemasan beras.

Terkait kualitas, Mersi menjelaskan bahwa beras premium memiliki tingkat patahan (broken) 5–10 persen, sedangkan beras medium berada di angka sekitar 25 persen.

Serap Gabah Petani Lokal, Jaga Ketahanan Pangan

Tidak hanya fokus pada distribusi, Bulog juga terus berkomitmen menyerap hasil produksi dalam negeri, khususnya dari petani lokal di Kalimantan Timur.

“Hingga pertengahan tahun ini, Bulog Kaltimtara telah menyerap sekitar 7.800 ton gabah kering panen. Alhamdulillah, kita juga sudah memiliki stok beras lokal dari penyerapan tersebut,” pungkasnya.

Langkah ini menegaskan posisi Bulog sebagai garda terdepan dalam menjaga stabilitas pangan dan memperkuat ketahanan pangan nasional, dari pusat hingga pelosok Bumi Etam. (Prb/ty/portalkaltim/sty)

Artikel Bulog Bangun Gudang Beras 2.000 Ton di Bontang, Distribusi Pangan Kaltim Lebih Dekat dan Efisien pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Harga TBS kelapa sawit di sejumlah wilayah Kaltim kembali mengalami penurunan dalam beberapa pekan terakhir. Dinas Perkebunan Kaltim menyebut faktor utama penyebabnya adalah turunnya harga CPO dan kernel.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perkebunan (Disbun) Kaltim, Andi M. Siddik mengatakan, penurunan harga hampir terjadi di seluruh perusahaan sumber data.

“Penurunan ini tentu berdampak langsung pada harga tandan buah segar (TBS) yang diterima petani sawit di Kaltim,” ujar Andi dalam keterangan tertulis, Rabu, 2 Juli 2025.

Untuk periode 16–30 Juni 2025, harga rata-rata tertimbang Crude Palm Oil (CPO) ditetapkan sebesar Rp13.215,97 per kilogram, sementara harga inti sawit (kernel) sebesar Rp11.471,43 per kilogram, dengan indeks K sebesar 89,06 persen.

Adapun harga TBS sawit berdasarkan umur tanaman adalah sebagai berikut:

Umur 3 tahun: Rp2.716,05/kg

Umur 4 tahun: Rp2.894,98/kg

Umur 5 tahun: Rp2.913,84/kg

Umur 6 tahun: Rp2.945,55/kg

Umur 7 tahun: Rp2.963,61/kg

Umur 8 tahun: Rp2.985,66/kg

Umur 9 tahun: Rp3.049,64/kg

Umur 10 tahun: Rp3.085,35/kg

Andi menjelaskan bahwa daftar harga tersebut berlaku bagi petani plasma yang sudah bermitra dengan perusahaan pemilik pabrik kelapa sawit.

Ia berharap kemitraan antara kelompok tani dan pabrik minyak sawit (PMS) dapat memastikan harga yang wajar dan menghindarkan petani dari permainan harga oleh tengkulak. “Dengan kemitraan ini, kesejahteraan petani sawit di Kaltim diharapkan dapat terus meningkat,” tutupnya. (prb/ty/portalkaltim/sty)

Artikel Harga Sawit di Kaltim Turun, Disbun: Dipengaruhi Anjloknya Harga CPO dan Kernel pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Kabupaten Paser resmi ditetapkan sebagai tuan rumah Pekan Daerah Kontak Tani Nelayan Andalan tingkat Kalimantan Timur Tahun 2028. Kepastian ini diketahui menjelang pembukaan PeDa XI KTNA di Kutai Barat, Jumat 20 Juni 2025.

Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (DTPH) Paser, Dr. Erwan Wahyudi, usai melakukan presentasi mewakili Bupati dr. Fahmi Fadli, jelang pembukaan Pekan Daerah (PeDa) XI KTNA di Kutai Barat, membenarkan hal tersebut.

“Alhamdulillah, sah sudah Paser yang akan menjadi tuan rumah PeDa KTNA berikutnya. Tadi malam kami bersaing dengan Kota Bontang, dan akhirnya Paser yang dipilih,” ujar Erwan saat dikonfirmasi via telepon oleh tim Prokopim.

Isu Jadi Kenyataan, Paser Siap Menyambut PeDa XII

Sebelumnya, isu bahwa Paser akan menjadi tuan rumah PeDa KTNA 2028 memang sudah beredar di kalangan internal Pemerintah Kabupaten. Isyarat itu juga disampaikan Erwan saat melepas peserta PeDa KTNA dari Paser, Kamis, 19 Juni 2025 di halaman Kantor Bupati.

Penunjukan ini menandai langkah awal Paser untuk bersiap menyambut ribuan peserta dari seluruh kabupaten/kota di Kalimantan Timur dalam PeDa KTNA ke-12 mendatang.

275 Peserta Wakili Paser di PeDa XI Kutai Barat

Dalam pelaksanaan PeDa XI KTNA di Kutai Barat yang berlangsung pada 21–27 Juni 2025, Kabupaten Paser mengirimkan total 275 orang. Rinciannya terdiri dari 200 peserta utama, 70 pendamping, dan 5 orang peninjau.

Kepala Bidang Penyuluhan DTPH Paser, Akhmad Husin, menyebut bahwa ajang ini menjadi kesempatan penting bagi Paser untuk memperkenalkan dan mempromosikan berbagai produk unggulan hasil karya masyarakat tani dan nelayan, terutama melalui arena pameran.

Menuju Penas KTNA 2026 di Gorontalo

Selain persiapan untuk menjadi tuan rumah PeDa 2028, Kabupaten Paser juga bersiap menghadiri Pekan Nasional (Penas) XVII KTNA yang akan digelar di Kota Gorontalo pada tahun 2026. Paser tercatat aktif berpartisipasi sejak gelaran Penas XVI di Padang tahun 2023 sebagai bagian dari kontingen Provinsi Kalimantan Timur.

Dengan semangat kebersamaan dan kerja keras, Kabupaten Paser berkomitmen menyukseskan setiap tahapan kegiatan KTNA dan terus memperkuat sektor pertanian serta perikanan sebagai tulang punggung pembangunan daerah. (ProkopimPaser/sty)

Artikel Paser Resmi Jadi Tuan Rumah PeDa KTNA Kaltim 2028, Siap Promosikan Karya Tani-Nelayan pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Gubernur Kaltim, H Rudy Mas’ud (Harum), berinteraksi langsung dengan para petani dan nelayan dari seluruh kabupaten/kota se-Kaltim dalam PEDA XI KTNA. Temu wicara ini digelar di Arena Taman Budaya Sendawar, Kutai Barat, Sabtu, 21 Juni 2025.

Dalam suasana santai namun serius, Gubernur Rudy menyimak langsung berbagai aspirasi, keluhan, dan harapan dari pelaku sektor pertanian dan perikanan. Para perwakilan Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) dari berbagai daerah menyampaikan tantangan yang mereka hadapi, mulai dari infrastruktur, perizinan, hingga akses pasar dan permodalan.

Sorotan dari Daerah: Dari Bendungan hingga Ekspor-Impor

Ketua KTNA Paser, Ngatno, mendorong percepatan pembangunan Bendungan Muara Lambakan yang dinilai strategis untuk mendukung irigasi dan ketahanan pangan di wilayah selatan Kaltim. Ia juga mengusulkan adanya kemudahan akses modal bagi petani kecil.

Sementara itu, Ketua KTNA Samarinda, Adung, menggarisbawahi persoalan perizinan di kawasan budidaya kehutanan yang dinilai masih menghambat usaha pertanian. Ia juga menyoroti lemahnya dukungan terhadap sektor peternakan, baik dari sisi regulasi maupun infrastruktur pendukung.

Perwakilan dari wilayah utara Kaltim—Berau, Kutai Timur, dan Bontang—yang diwakili Hj. Jafar, menyampaikan kendala ekspor dan impor hasil pertanian dan perikanan. Menurutnya, regulasi yang tumpang tindih dan kurangnya fasilitas pelabuhan menjadi hambatan utama.

Gubernur: Jaga Lahan, Perkuat Ketahanan Pangan

Menanggapi masukan tersebut, Gubernur Rudy Mas’ud menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan pelaku usaha tani-nelayan untuk mewujudkan kemandirian dan ketahanan pangan di Kalimantan Timur.

“Kami berharap kepala daerah, khususnya bupati dan wali kota, segera membuat regulasi daerah seperti perbup atau perwali yang bisa menghentikan alih fungsi lahan pertanian,” ujarnya.

Ia menyebut bahwa Pemprov Kaltim berkomitmen melindungi lahan sawah eksisting melalui kebijakan perlindungan lahan pangan berkelanjutan, serta memperkuat program pendampingan bagi petani dan nelayan di berbagai daerah.

Gubernur Harum juga menyatakan akan menindaklanjuti seluruh masukan yang disampaikan dalam forum Pekan Daerah (PEDA) tersebut dengan kebijakan konkret dan berpihak pada kesejahteraan petani dan nelayan.

“Ini bukan hanya seremonial, tapi komitmen untuk menghadirkan keadilan pembangunan hingga ke akar rumput,” tutupnya. (Prb/bgs/dfa/portalkaltim/sty)

Artikel Gubernur Harum Serap Aspirasi Petani dan Nelayan se-Kaltim di PEDA XI KTNA Kutai Barat pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Kabupaten Kutai Barat bersiap menjadi tuan rumah Pekan Daerah Kelompok Tani Nelayan Andalan ke-XI tingkat Provinsi Kalimantan Timur. Agenda lima tahunan ini akan digelar pada 21–27 Juni 2025 dan dipusatkan di Taman Budaya Sendawar, jantung kota Kutai Barat.

Pekan Daerah Kelompok Tani Nelayan Andalan (PEDA KTNA) menjadi ajang silaturahmi sekaligus wadah bertukar pengalaman antar petani dan nelayan dari seluruh kabupaten/kota di Kaltim. Kegiatan ini juga mendorong semangat inovasi, motivasi, dan kreativitas dalam pengembangan sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan berbasis potensi lokal.

Kepala Dinas Pertanian Kutai Barat, Alexander Samson, memastikan persiapan telah rampung dan tinggal menunggu pelaksanaan.

“Tinggal menuju pelaksanaan hari H. Untuk gelar teknologi sudah siap, pameran dan lainnya juga sudah siap,” ujarnya, Jumat 13 Juni 2025.

Sepekan Penuh Ragam Kegiatan

Selama sepekan, PEDA KTNA akan diisi berbagai kegiatan mulai dari gelar teknologi pertanian, pelatihan, diskusi tematik, hingga lomba-lomba bernuansa budaya. Di antaranya adalah lomba Sulam Tumpar, Melempar Jala, Begasing, Estafet Sarung, hingga pentas seni Gita Nusantara.

Selain menjadi ruang apresiasi, kegiatan ini juga menunjukkan bahwa sektor pertanian dan perikanan tetap relevan dan strategis dalam mendorong ketahanan ekonomi daerah.

Alexander berharap PEDA KTNA ke-XI tidak hanya menjadi ajang seremonial, tapi juga memunculkan gagasan segar dalam pembangunan sektor pertanian yang lebih modern, inklusif, dan berkelanjutan.

“Kami ingin tamu-tamu dari kabupaten lain bisa pulang dengan semangat baru dan kesan positif terhadap Kutai Barat. Ini juga jadi momentum mempromosikan daerah kami secara lebih luas,” tutupnya.

Dengan kesiapan yang matang dan dukungan lintas sektor, PEDA KTNA XI diharapkan mampu mempererat solidaritas petani dan nelayan se-Kaltim dalam semangat membangun kedaulatan pangan dan kesejahteraan bersama. (sef/pt/portalkaltim/sty)

Artikel Kutai Barat Tuan Rumah PEDA KTNA XI, Petani dan Nelayan se-Kaltim Siap Bersilaturahmi pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Pemkab Kutim resmi meluncurkan Agro Wisata Sawah di Teluk Pandan sebagai wujud nyata komitmen mengembangkan pariwisata berbasis pertanian tanpa mengesampingkan kesejahteraan petani.

Pemkab terus mendorong pengembangan potensi lokal sebagai bagian dari pariwisata berkelanjutan. Salah satu langkah nyata diwujudkan melalui peresmian Agro Wisata Sawah Teluk Pandan oleh Bupati Kutai Timur, H. Ardiansyah Sulaiman, pada Rabu 4 Juni 2025.

Acara peresmian turut dihadiri Ketua Tim Penggerak PKK Kutim Ny. Siti Robiah Ardiansyah, anggota DPRD Provinsi Kaltim Arfan dan Agus Aras, anggota DPRD Kutim Masdari Kidang, perwakilan Forkopimda, para kepala OPD, Camat Teluk Pandan, Kepala Desa Teluk Pandan, kepala UPT, serta jajaran manajemen PT Pama dan PT Indominco.

Dalam sambutannya, Bupati Ardiansyah menyampaikan bahwa terdapat empat wilayah yang menjadi fokus pengembangan agrowisata di Kutim, yakni Desa Sekrat (Kaliorang), Desa Miau Baru (Kongbeng), Desa Teluk Pandan (Teluk Pandan), dan Desa Bumi Rapak (Kaubun). Selain itu, Kecamatan Sangatta Selatan juga disebut memiliki potensi besar untuk dikembangkan.

“Penting untuk memastikan bahwa petani tetap menjadi pengelola utama. Agrowisata ini harus memberikan nilai tambah tanpa mengorbankan hasil panen. Ini usaha mereka juga,” tegas Bupati Ardiansyah.

Ia berharap konsep agrowisata ini mampu menjadi sumber pendapatan tambahan bagi petani, sekaligus menarik wisatawan. Ardiansyah juga mengapresiasi dukungan dari PT Indominco dan PT Pama dalam pengembangan program ini.

“Salah satu contoh sukses bisa kita lihat di Desa Bumi Rapak, dengan areal pertanian seluas 300 hektare yang juga dikembangkan menjadi agrowisata,” tambahnya.

Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan Kutim, Dyah Ratnaningrum, menyoroti pentingnya penggunaan alat pertanian modern untuk mendukung efisiensi dan produktivitas petani.

Sementara itu, Kepala Desa Teluk Pandan, Andi Herman, menyebut agrowisata ini merupakan hasil perjuangan panjang dengan dukungan penuh dari Bupati. Ia berharap kehadirannya mampu meningkatkan ekonomi masyarakat.

“Pengelolaan agrowisata ini merupakan kolaborasi antara Gapoktan, Pokdarwis, dan BUMDes,” jelas Andi.

Camat Teluk Pandan, Ahmad, juga menyampaikan apresiasi atas inisiatif tersebut, seraya berharap agrowisata bisa menjadi motor penggerak ekonomi lokal di wilayahnya.

Dengan diresmikannya Agro Wisata Sawah Teluk Pandan, Kutai Timur menegaskan komitmennya untuk membangun sektor pariwisata berbasis potensi lokal dan memperkuat kemandirian ekonomi desa melalui inovasi di sektor pertanian. (portal Kutim/sty)

Artikel Resmikan Agro Wisata Sawah di Teluk Pandan, Bupati Kutim Tetap Prioritaskan Hasil Panen Petani pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.