DPW IKA UII Kalimantan Timur kembali memperkuat kebersamaan lewat agenda rutin Olahraga Bareng. Tak hanya menjaga kesehatan, kegiatan ini juga dirangkaikan dengan aksi sosial pembagian sembako bagi masyarakat sekitar.

Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Ikatan Keluarga Alumni Universitas Islam Indonesia (IKA UII) Kalimantan Timur kembali menunjukkan eksistensinya dengan menggelar kegiatan rutin bertajuk Olahraga Bareng di kawasan GOR Kadrie Oening Sempaja, Samarinda, Sabtu, 13 September 2025.

Sejak pagi, puluhan alumni UII yang berdomisili di Samarinda dan sekitarnya berkumpul mengikuti beragam aktivitas olahraga bersama. Kegiatan ini rutin digelar sebulan sekali, menjadi sarana menjaga kesehatan sekaligus mempererat ikatan kekeluargaan antaralumni.

Ketua DPW IKA UII Kaltim, Dr. Fitriansyah, menegaskan olahraga bersama ini bukan sekadar kegiatan fisik, tetapi juga wadah silaturahmi dan kepedulian sosial.

“Olahraga ini bukan sekadar kumpul-kumpul, tapi juga menyehatkan badan, mempererat silaturahmi, dan yang terpenting memberi manfaat untuk sesama. Tema kita jelas, yaitu berbagi dengan sesama,” ujarnya.

Usai berolahraga, agenda dilanjutkan dengan aksi sosial berupa pembagian paket sembako kepada masyarakat sekitar, mulai dari sopir taksi, penjaga malam, pedagang asongan, hingga penyapu jalanan di kawasan GOR Kadrie Oening.

Sekretaris Jenderal DPW IKA UII Kaltim, Noviady Dwi Noorcahyo, menyampaikan kegiatan sosial ini adalah bentuk kepedulian nyata alumni UII.
“Melalui kegiatan sederhana ini, kami ingin meringankan beban saudara-saudara kita, sekaligus menegaskan bahwa keberadaan IKA UII harus membawa manfaat, tidak hanya bagi anggotanya tetapi juga bagi lingkungan sekitar,” ungkapnya.

Ke depan, kegiatan Olahraga Bareng dan aksi sosial ini akan terus dilaksanakan secara rutin dengan cakupan yang lebih luas. Selain di GOR Kadrie Oening, pembagian sembako juga direncanakan berlangsung di Taman Samarendah, Taman Cerdas, hingga sejumlah ruas jalan di Samarinda Kota.

“Harapannya kegiatan ini tidak hanya berhenti di Samarinda, tapi juga bisa menjangkau daerah-daerah lain di Kalimantan Timur agar manfaatnya lebih luas dirasakan masyarakat,” tambah Noviady.

Kegiatan ini mendapat sambutan positif dari masyarakat yang merasa terbantu sekaligus terlibat dalam suasana kebersamaan yang hangat. Dengan agenda rutin semacam ini, IKA UII Kaltim berharap dapat terus memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat sekaligus menjaga kekompakan dan semangat kebersamaan antaralumni. (Cht/pt/portalkaltim/sty)

Artikel Alumni UII Kaltim Kompak, Sehat Bareng dan Berbagi untuk Sesama pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Pelantikan berlangsung di Kampus UMKT, Kamis (24/7/2025), dipimpin langsung oleh Rektor Prof. Dr. Musiyam, M.T., berdasarkan SK dari Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Keempat pejabat yang dilantik adalah:

1. Abdul Halim, S.T., M.T., Ph.D. – Wakil Rektor I bidang Akademik, Penjaminan Mutu, Kemahasiswaan, dan Alumni.
2. Praja Hadi Saputra, S.E., M.M. – Wakil Rektor II bidang Administrasi Umum dan Aset.
3. Prof. Dr. Ir. H. Suprayitno, M.S. – Wakil Rektor III bidang Riset, Inovasi, Hilirisasi, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
4. Dr. Ghozali Rusyid Affandi, M.A. – Wakil Rektor IV bidang Al-Islam, Kemuhammadiyahan, dan Pengembangan SDI.

Pelantikan ini sekaligus menandai berakhirnya masa jabatan Wakil Rektor periode 2021–2025.

Rektor Tekankan Semangat Kolektif dan Amanah Kepemimpinan

Dalam sambutannya, Prof. Musiyam menyampaikan bahwa peran wakil rektor bukan semata teknis-administratif, tetapi strategis dalam mendorong arah dan dinamika universitas.

“Keberhasilan bukan diukur dari siapa yang paling menonjol, tapi dari kemampuan membangun konsistensi dan semangat kerja kolektif,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan bahwa setiap jabatan membawa amanah sekaligus nilai spiritual. Oleh karena itu, seluruh pimpinan diminta bekerja dengan integritas dan semangat sepenuh hati.

Naikkan Daya Saing, Siapkan Target Akreditasi Unggul

Rektor memaparkan sejumlah capaian penting UMKT. Jumlah calon mahasiswa baru tahun ini tercatat naik 14,2%, dari 4.900 menjadi 5.597 orang. Di sisi sumber daya manusia, saat ini UMKT telah memiliki 70 dosen bergelar doktor, ditambah 40 dosen yang tengah menempuh studi S3. Targetnya, empat tahun ke depan jumlah ini ditingkatkan menjadi 110 doktor.

Pada aspek akademik, lima program studi (prodi) telah mengantongi akreditasi Unggul, dengan target naik menjadi sembilan prodi pada akhir 2025. Sementara dua prodi baru, Akuntansi dan Bisnis Digital, telah meraih akreditasi Baik Sekali.

“Tahun 2026 kami menargetkan UMKT meraih akreditasi institusi peringkat Unggul. Jika tercapai, UMKT akan menjadi satu-satunya PTS di Kalimantan yang menyandang status itu,” tegas Prof. Musiyam. (chanz/sty)

Artikel UMKT Lantik Empat Wakil Rektor Baru, Pacu Pencapaian Akreditasi Unggul 2026 pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Kuasa hukum Sri Evi Newyearsi Pangadongan, Titus Tibayan Pakalla, menyayangkan fokus jawaban dari tergugat yang dianggap tidak relevan dengan pokok perkara. Gugatan, kata Titus, semestinya hanya soal kekurangan gaji.

Fokus Gugatan: Upah di Bawah UMK

Dalam keterangannya, Titus menegaskan bahwa gugatan berangkat dari dugaan pembayaran gaji di bawah Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) yang diterima kliennya, Sri Evi, sejak tahun 2016 hingga 2024. Ia menyebut, Sri Evi menjalankan dua peran di Universitas Widya Gama Mahakam (UWGM) Samarinda, yakni sebagai dosen di Fakultas Kesehatan Masyarakat dan sebagai Kepala UPT Laboratorium.

“Gugatan kami jelas menuntut kekurangan upah. Namun, tergugat malah membawa-bawa status dosen klien kami, yang menurut kami tidak relevan,” ujar Titus.

Ia menambahkan bahwa dua peran tersebut berdiri sendiri dan memiliki hak masing-masing. “Gaji sebagai dosen dan sebagai kepala UPT adalah dua hak yang berbeda,” tegasnya.

Dua SK Pengangkatan Diajukan Sebagai Bukti

Untuk memperkuat dalilnya, Titus menunjukkan dua Surat Keputusan (SK) Rektor UWGM sebagai bukti bahwa kliennya menjabat secara sah di posisi struktural.

1. SK Rektor UWGM Nomor 079/UWGM-KP/I/2016 tanggal 29 Januari 2016 sebagai Pelaksana Tugas Kepala UPT Laboratorium.
2. SK Rektor UWGM Nomor 587/UWGM-KP/X/2017 tanggal 13 Oktober 2017 sebagai Kepala UPT Laboratorium secara definitif.

Menurutnya, keberadaan SK tersebut membuktikan bahwa Sri Evi berhak atas gaji sebagai tenaga struktural, terpisah dari haknya sebagai dosen.

Dukungan Disnaker dan Klaim Gaji yang Diperluas

Gugatan juga diperkuat dengan Penetapan dari Pengawas Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Provinsi Kalimantan Timur. Dalam dokumen itu, UWGM dinyatakan wajib membayar kekurangan gaji Sri Evi untuk periode 2016–2019.

Titus mengatakan, pihaknya menambahkan periode 2020–2024 dalam gugatan karena Sri Evi masih aktif bekerja hingga kini tanpa pernah menerima SK pemberhentian resmi.

Kuasa Hukum Pertanyakan Alur Logika Kampus

Merespons argumen dari tergugat yang menyatakan Sri Evi hanya berstatus sebagai dosen, Titus menyebut hal itu membingungkan dan tidak berdasar.

“Mereka mengabaikan fakta bahwa ada SK resmi yang mengangkat klien kami sebagai pegawai struktural. Disnaker pun sudah menyatakan ada kekurangan gaji yang harus dibayarkan. Jadi argumen mereka tidak berdasar,” tutupnya. (chanz/sty).

Artikel Kuasa Hukum Protes Alih Isu Status Dosen dalam Gugatan Gaji di UWGM Samarinda pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Mudyat Noor, meresmikan Gedung II Kampus Universitas Gunadarma PPU, Selasa, 3 Juni 2025. Acara ini juga dirangkai dengan pengukuhan guru besar dan pengambilan sumpah dokter dari Fakultas Kedokteran Universitas Gunadarma.

Dalam sambutannya, Mudyat mengapresiasi kontribusi nyata Universitas Gunadarma dalam pembangunan daerah, khususnya di bidang pendidikan tinggi. Menurutnya, kehadiran kampus tersebut membuka akses lebih luas bagi masyarakat PPU untuk memperoleh pendidikan berkualitas tanpa harus ke luar daerah.

Ia menyampaikan terima kasih kepada Universitas Gunadarma yang telah memberikan pencerahan bagi masyarakat PPU. Mudyat menyebut, kampus ini menjadi bukti nyata bahwa anak-anak di PPU kini bisa menempuh pendidikan tinggi di daerahnya sendiri.

Pembangunan Gedung II disebutnya bukan sekadar pertumbuhan fisik, tetapi juga bentuk komitmen Pemkab PPU dalam mendukung peningkatan sumber daya manusia yang tangguh dan berdaya saing, terutama dalam menyambut perkembangan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Ia menambahkan, program studi yang ditawarkan Universitas Gunadarma selaras dengan kebutuhan IKN dan ditawarkan dengan biaya terjangkau. Karena itu, ia mengajak masyarakat untuk mendaftar dan memanfaatkan program beasiswa Nawasena, yang mendukung biaya pendidikan sejak semester awal hingga akhir.

Namun demikian, Mudyat juga menyoroti kebijakan Pemerintah Provinsi Kaltim yang tidak mengakomodasi mahasiswa Universitas Gunadarma dalam program beasiswa Gratispol. Ia menyayangkan penilaian yang hanya didasarkan pada status kampus, bukan pada siapa yang menempuh pendidikan di dalamnya.

Ia menyatakan kekecewaannya terhadap kebijakan tersebut, karena menurutnya, para mahasiswa itu adalah anak-anak Kaltim yang semestinya tetap berhak mendapatkan bantuan pendidikan.

Dalam kesempatan itu, Mudyat juga mengungkapkan keprihatinan terhadap kondisi pendidikan di PPU. Berdasarkan data statistik, 40 persen masyarakat di wilayahnya hanya lulusan sekolah dasar (SD). Ia juga menyoroti ketimpangan jumlah sekolah di setiap jenjang pendidikan.

Dari lebih dari 100 SD, hanya terdapat sekitar 40 SMP dan 20 SMA. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan, semakin kecil peluang anak-anak untuk melanjutkan sekolah.

Sementara itu, Wakil Rektor IV Bidang Kerja Sama Universitas Gunadarma, Prof. Dr. Didin Mukodim, mengatakan bahwa kehadiran Bupati PPU dalam peresmian memberikan motivasi besar bagi para mahasiswa, yang sebagian besar berasal dari PPU.

Gedung II yang diresmikan terdiri dari lima lantai dan dilengkapi dengan fasilitas pendukung, termasuk Masjid Universitas Gunadarma, yang diharapkan bisa memperkuat nilai spiritual dan akademik mahasiswa.

Didin berharap kampus ini bisa terus berkontribusi dalam memajukan pendidikan dan pembangunan di PPU. (diskominfo/sty)

Artikel Bupati PPU Resmikan Gedung II Universitas Gunadarma, Komit Majukan Pendidikan Lokal pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Pada 21 April 2025, Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud secara resmi menandatangani kerja sama dengan 53 perguruan tinggi di Kaltim. Melalui program ini, anak-anak Kaltim dapat menempuh pendidikan tinggi tanpa harus membayar biaya kuliah.

Persaingan Antar Perguruan Tinggi Diprediksi Menguat

Menurut Darlis, program pembebasan biaya pendidikan ini akan mendorong persaingan antarperguruan tinggi. Ia menilai, dengan hilangnya beban biaya, masyarakat kini akan lebih fokus mempertimbangkan kualitas kampus ketimbang sekadar mencari yang paling terjangkau.

“Karena sekarang tidak ada lagi alasan soal biaya. Pemerintah sudah menyiapkan semua. Beda ketika masih berupa beasiswa yang banyak persyaratannya. Sekarang, sepanjang ada niat mau kuliah, ya bisa,” jelas Darlis.

Karena seluruh biaya pendidikan kini ditanggung pemerintah, lanjutnya, perguruan tinggi harus berinovasi dalam meningkatkan kualitas layanan, fasilitas, hingga proses pembelajaran. “Kalau mau dilirik calon mahasiswa, ya perbaiki pelayanan, perbaiki fasilitas. Kompetisi antar lembaga pendidikan akan muncul dengan sendirinya,” katanya.

Peringatan untuk Perguruan Tinggi

Darlis menegaskan, perguruan tinggi yang tidak berbenah diri harus siap menghadapi risiko kehilangan mahasiswa. Dengan sistem baru ini, calon mahasiswa menjadi lebih selektif dalam memilih kampus.

“Gratisnya biaya harus dibarengi dengan peningkatan kualitas fasilitas pendidikan. Kalau tidak mampu bersaing, ya siap-siap ditinggal mahasiswa,” tegasnya.

Ia pun mengingatkan, lembaga pendidikan yang tidak mampu mempertahankan atau meningkatkan standar kualitas berpotensi untuk ditutup.

“Tidak ada mahasiswa, ya siap-siap untuk ditutup,” pungkasnya. (tha/sty)

Artikel Program Gratis Pol Diresmikan, DPRD Kaltim Ingatkan Perguruan Tinggi soal Kualitas pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Rektor Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur (UMKT), Muhammad Musiyam, mengungkapkan komitmen kuat institusinya terhadap Program Gratispol Pendidikan.

Musiyam menilai program ini sebagai langkah strategis untuk memperluas kesempatan pendidikan tinggi yang inklusif dan tanpa biaya bagi masyarakat.

Dalam pernyataannya pada Rabu 23 April 2025, ia menegaskan kesiapan UMKT untuk terlibat aktif dalam gerakan ini melalui kolaborasi dan sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan.

“UMKT siap mendukung penuh keberhasilan Program Gratispol Pendidikan. Tujuan utamanya adalah mendorong peningkatan kualitas SDM di Kaltim secara signifikan,” tegasnya.

Menurut Musiyam, program ini tidak hanya memberikan akses pendidikan bagi generasi muda, tetapi juga meringankan beban finansial masyarakat dalam memperoleh pendidikan berkualitas.

“Kami bertekad memastikan masyarakat bisa mengenyam pendidikan tinggi unggul tanpa hambatan ekonomi,” tambahnya.

Ia juga menekankan bahwa pemerataan kesempatan pendidikan merupakan faktor kunci dalam membangun masa depan Kaltim, terlebih dalam menghadapi dinamika pertumbuhan ekonomi dan peralihan status wilayah sebagai bagian dari Ibu Kota Nusantara (IKN).

Dengan dukungan ini, UMKT berupaya mencetak generasi muda yang kompeten, terampil, dan siap bersaing di tingkat global.

“Ini adalah kontribusi kami untuk mempersiapkan pemuda Kaltim menjawab tantangan era modern,” tutupnya. (chanz/sty)

Artikel Dukung Gratispol, UMKT Pastikan Akses Pendidikan Tinggi Tanpa Hambatan Ekonomi pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Dampak Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 soal efisiensi anggaran tidak hanya berdampak pada kementerian dan lembaga di pemerintah pusat dan daerah saja. Institusi pendidikan perguruan tinggi di bawah naungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) RI juga tersentuh.

Termasuk Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda. Salah satu kampus negeri di Kaltim ini, harus ikut menyesuaikan pengelolaan anggarannya. Dan sempat memantik aksi mahasiswa di Kaltim untuk mencabut Inpres karena khawatir akan berdampak pada kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) tiap semester.

Berdasarkan Surat Edaran nomor 4 Tahun 2025 dari Kemendiktisaintek RI, terdapat beberapa poin yang menjadi prioritas penghematan di kampus. Mulai dari air dan listrik, penggunaan perangkat elektronik, penyelenggaraan rapat, pembolehan WFH, mengurangi perjalanan dinas, hingga pemeliharaan fasilitas.

Ditemui di ruangannya, Rektor Unmul Abdunnur menyebut pihaknya memang telah menindaklanjuti surat edaran tersebut disesuaikan dengan kebutuhan di kampusnya. Namun tidak sampai melakukan penghematan yang ekstrem.

“Tidak sampai meminta memutus wifi atau mematikan AC dan listrik. Ya kami imbau untuk digunakan seperlunya lah,” katanya belum lama ini.

Abdunnur merincikan detail persentase anggaran yang kena efisiensi. Untuk anggaran murni 2025 yang bersumber dari APBN berkurang sebanyak 83 persen. Sementara dari bantuan operasional perguruan tinggi negeri (BOPTN) berhemat 44 persen, mulanya Rp 79 miliar menjadi Rp 39 miliar.

Selanjutnya, anggaran dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP) alias dana dari UKT mahasiswa dan pengelolaan aset, mengalami efisiensi 44 persen. Sehingga yang mulanya senilai Rp245 miliar dipangkas menjadi Rp108 miliar.

Meski begitu, Rektor Unmul itu berupaya agar efisiensi tidak mengganggu sektor penting atau bahkan merugikan warga kampus. Sebisa mungkin, mahasiswa tidak terdampak dengan kebijakan yang memangkas anggaran itu dan kegiatan belajar mengajar tetap jalan normal.

Efisiensi di Unmul Apa Saja?

Beberapa efisiensi yang dilakukan Unmul meliputi pengurangan volume perjalanan dinas dan kegiatan seremonial. Jika memungkinkan, administrasi dan birokrasi diproses secara digital dan meminimalisir penggunaan ATK. Namun beberapa yang harus manual, masih berjalan.

“Bukan berarti tidak boleh mungkin volumenya gitu ya. Yang benar-benar outputnya memang terkait dengan indeks kinerja utama (IKU),” tambahnya.

Ia mencontohkan, untuk pertemuan yang biasanya dilakukan diluar kota, dialihkan ke dalam daerah. Lalu jika pertemuan melibatkan orang dari luar daerah, sebisa mungkin dilakukan melalui hybrid alias daring dan luring, sehingga mengurangi dana perjalanan.

Kemudian kata Abdunnur, jika perlu ke luar daerah karena urusan mendesak, jika biasanya bisa mencapai 6 orang, maka jumlahnya juga dikurangi, menjadi 3 orang saja yang berangkat, misalnya.

Tidak Mengganggu UKT, Insentif dan Gaji

Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) menegaskan efisiensi anggaran tidak akan berdampak pada kenaikan UKT ataupun pemotongan gaji dan insentif. Keduanya tetap berjalan seperti biasanya. Termasuk dana kegiatan mahasiswa.

Kata Abdunnur, dirinya telah meminta pada Wakil Rektor 3 dan 4 untuk melakukan pemantauan anggaran. Jangan sampai kegiatan mahasiswa juga kena efisiensi. Sehingga kegiatan mahasiswa tidak menjadi terhambat.

“Yang namanya gaji dan insentif bahkan remunerasi yang dari dana PNBP itu tidak kita kurangi.”

“Kita komitmennya Unmul tidak menaikkan UKT. Jadi tidak ada dampak ke UKT. Kemudian yang kedua yang insentif dan remunerasi tidak dikurangi. Di luar itu ya kita efisiensi.”

Pemeliharaan dan Perbaikan Nanti Dulu

Berdasarkan pantauan, beberapa fasilitas di kampus Tropical Studies itu tampak memerlukan pemeliharaan karena kondisinya yang mulai memburuk. Seperti paving blok di perpustakaan Unmul yang mulai rusak, parit yang tak terawat, hingga beberapa kerusakan gedung lainnya.

Kata Abdunnur biaya pemeliharaan memang kena efisiensi. Jika tidak terlalu urgent, seperti paving blok di perpustakaan Unmul, perbaikannya akan ditunda dulu. Pemeliharaan hanya dilakukan pada perbaikan yang mendesak.

“Betul kita akan mengurangi misalnya kegiatan pemeliharaan yang tidak perlu dilakukan. Kecuali yg membahayakan.”

“Artinya yang sifatnya tidak berkontribusi terhadap IKU, itu tidak prioritas sambil menunggu waktu penyesuaian,” pungkasnya. (ens/sty)

Artikel Universitas Mulawarman Juga Kena Efisiensi Anggaran, Rektor: Tak Sampai Naikkan UKT Mahasiswa pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.