TPK Kukar Libatkan Tiga Unsur untuk Perkuat Pendampingan Keluarga

Pendampingan keluarga di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dilakukan dengan melibatkan unsur kesehatan dan pemberdayaan masyarakat secara bersamaan. Pola tersebut dijalankan melalui Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang berada dekat dengan sasaran program.

Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB) Kabupaten Kutai Kartanegara, Sri Lindawati, mengatakan TPK menjadi salah satu bagian penting dalam memastikan program pembangunan keluarga dapat menjangkau masyarakat secara langsung.

Menurutnya, kekuatan TPK terletak pada komposisi anggotanya yang berasal dari beberapa unsur. Dalam satu tim terdapat tenaga kesehatan, kader KB, serta kader PKK.

“Satu timnya itu ada tenaga kesehatan, ada kader KB, ada kader PKK,” ujar Sri, Jumat (2/10/2026).

Komposisi tersebut memungkinkan proses pendampingan tidak hanya dilihat dari satu sisi. Tenaga kesehatan dapat membawa perspektif pelayanan kesehatan, sementara kader KB dan PKK memiliki kedekatan dengan masyarakat serta keluarga yang menjadi sasaran.

Keterlibatan tenaga kesehatan juga membuat hubungan antara pendampingan keluarga dengan sektor kesehatan menjadi lebih terhubung. Sri menyebut kondisi tersebut turut memperkuat koordinasi antara DP2KB dengan Dinas Kesehatan.

“Dengan adanya tenaga kesehatan itu juga membuat pola integrasi kita dengan Dinas Kesehatan juga semakin berjenjang,” jelasnya.

Sri menjelaskan, keberadaan TPK menjadi penting karena persoalan keluarga membutuhkan pendampingan yang berkelanjutan. Keluarga tidak hanya membutuhkan informasi mengenai program, tetapi juga perlu mendapatkan penguatan agar mampu menerapkan pengetahuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

Pendekatan itu terutama diperlukan dalam upaya mendukung pencegahan stunting. Pendampingan keluarga dapat berkaitan dengan pengasuhan anak, pemantauan pertumbuhan dan perkembangan, serta perilaku keluarga yang berhubungan dengan kesehatan.

Namun, Sri mengakui bahwa pendampingan di lapangan tidak selalu mudah. Salah satu persoalan yang masih dihadapi adalah bagaimana mendorong keluarga mengubah kebiasaan dan menjalankan anjuran kesehatan secara konsisten.

“Perubahan perilaku itu lebih kepada tantangan kita,” katanya.

Ia menilai keberadaan TPK menjadi salah satu instrumen untuk terus menjembatani informasi pemerintah dengan kebutuhan keluarga. Pendampingan secara langsung diharapkan membuat pesan mengenai kesehatan dan pembangunan keluarga tidak berhenti pada sosialisasi.

“Dengan adanya tenaga kesehatan itu juga membuat pola integrasi kita dengan Dinas Kesehatan semakin berjenjang,” pungkas Sri.