3 Tahun Terakhir, Jumlah Orang Miskin di Samarinda Naik Terus

Jumlah masyarakat miskin dan miskin ekstrem di Samarinda terus meningkat dalam 3 tahun terakhir. Dinsos kota galakkan 3 program ini untuk mengatasinya.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltim, jumlah masyarakat miskin Samarinda pada tahun 2019 mencapai 39 ribu orang. Tahun 2020 meningkat menjadi 41 ribu, dan tahun 2021 naik lagi ke angka 42 ribu orang.

Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (Dinsos PM) Samarinda Isfihani mengatakan. Angka kemiskinan terus meningkat pada tahun lalu. Walau angkanya tidak terlalu signifikan.

“Data ter-update yang diambil dari Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dari Kementerian Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) ada sekitar 44.524 warga miskin Samarinda tahun 2022,” jelas Isfihani usai melakukan hearing bersama dengan DPRD Samarinda, Rabu, 11 Januari 2023.

Kecamatan Samarinda Utara tercatat sebagai kantung kemiskinan terbesar di Kota Tepian.

Dari puluhan ribu masyarakat miskin tersebut, terdapat sekitar 9.032 orang yang termasuk dalam kategori masyarakat miskin ekstrem.

“Apa saja kriteria yang disebut miskin ekstrem? Mereka yang memiliki penghasilan sekitar Rp320 ribu per bulan.”

“Tapi itu berdasarkan perhitungan dari P3KE. Saya berharap sih mudah-mudahan data itu gak bener,” harapnya.

Untuk itu, Isfihani mengungkapkan ada tiga strategi yang akan mereka lakukan untuk menekan angka kemiskinan tersebut.

Pertama, dengan melakukan pengurangan beban kepada masyarakat miskin melalui program bantuan sosial (bansos). Kedua, meningkatkan keterampilan. Ketiga, ada program bedah rumah meliputi peningkatan kualitas sanitasi dan air bersih.

“Sebenarnya pemberian bansos itu tidak terlalu besar efeknya. Makanya kita coba untuk meningkatkan keterampilan mereka.”

“Peningkatan keterampilan itu ada pelatihan barista, tata kecantikan, dan tata boga,” jelasnya.

Untuk pemberian bansos, pada tahun 2023 ini rencananya akan ada program bantuan tak terduga (BTT). Namun terkait besaran, ia mengaku belum mengetahui jumlah pastinya.

“Rencananya akan ada empat OPD yang terlibat. Dinsos, Dinkes, Disdag, dan Dinas KUMK Samarinda.”

“Namun itu baru sebatas SK dari Pak Wali, terkait OPD yang akan menangani endemi Covid-19 dan inflasi,” pungkasnya. (sgt/dra)