Pandangan Akademisi Telekomunikasi Soal Samarinda Kota Layak Huni Terbaik; Daerah Pinggiran Perlu Diperhatikan

Dari sisi infrastruktur telekomunikasi, Dosen Teknik Informatika Unmul Hamdani menilai. Samarinda memang layak jadi Kota Layak Huni Terbaik. Namun PR di bidang ini, masih sangat banyak.

Samarinda mendapat status Kota Layak Huni dengan predikat terbaik alias di atas rata-rata. Dengan 5 poin penilaian. Di antaranya ketersediaan fasilitas peribadatan, penyediaan air bersih, fasilitas pendidikan, jaringan telekomunikasi, dan fasilitas kesehatan.

Penilaian itu dikeluarkan pada April 2023 lalu. Oleh Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) Indonesia. Usai melakukan survei kota paling layak huni, alias Indonesia Most Liveble City (IMLC). Untuk periode 2022.

Hamdani, Dosen Informatika Unmul turut menanggapi penilaian itu. Utamanya pada poin ketersediaan jaringan telekomunikasi. Ia turut mengucapkan selamat dan juga rasa syukurnya atas predikat itu. Menurutnya, di area perkotaan Samarinda, jaringan telekomunikasi memang cukup memadai. Apalagi beberapa titik sudah bisa akses jaringan 5G.

Namun bagi Hamdani, ketersediaan jaringan telekomunikasi ini belum merata. Dari pantauannya, tidak semua daerah di Samarinda memiliki akses internet yang baik. Masih banyak wilayah pelosok yang belum terjangkau. Memang internet sudah masuk. Tapi layanan telekomunikasi masih kurang.

“Ketika ke pinggiran, itu tidak semua provider ada (jaringan internetnya). Kemudian kalaupun ada, provider yang bagus di Kota Samarinda ini tapi dia tidak sampai ke (pinggiran) misalkan Palaran sana. Kan tetap ada penduduk. Kemudian Sempaja ujung, Batu Besaung sana. Ya di ujung-ujunglah di pinggir-pinggir,” ungkap Hamdani ketika ditemui pada Jumat, 23 Juni 2023.

“Walaupun penduduknya sedikit di ujung-ujung Kota Samarinda ini. Tetapi tetap harus terfasilitasi layanan internet,” tambahnya.

Mantan Kepala UPT TIK Unmul ini menilai akses internet kini telah menjadi kebutuhan pokok. Maka perlu jaringan dengan kecepatan tinggi. Untuk mengakses mesin pencarian dan beragam aplikasi harian.

Apalagi di Samarinda, jumlah Internet Service Provider (ISP) masih terbatas. Masih kalah jika dibandingkan dengan area Pulau Jawa. Sehingga masih banyak PR bagi wali kota untuk secara spesifik memperhatikan poin ketersediaan jaringan telekomunikasi ini.

Hamdani menilai, penyebab daerah pinggiran Samarinda belum terjangkau dengan baik yakni. Setiap pembukaan layanan telekomunikasi di suatu daerah, selalu mempertimbangkan jumlah penduduk di sebuah kawasan.

Sehingga daerah yang minim jumlah penduduknya, berpotensi tidak mendapat layanan akses jaringan yang baik.

“Pemerintah kota harus punya master plan yang baik. Jadi jika di sini akan dibangun perumahan-perumahan. Kalau provider, penduduknya cuma 10 orang kan rugi. “

Ia mengimbau pemkot harus terbuka dengan berbagai stakeholder. Perlu kerja sama antara pemerintah, pengembang perumahan, dan juga pihak telekomunikasi.

“Ini yang potensial sehingga masyarakat banyak mau bermukim di sana. Dan ISP juga siap membangun,” tambahnya.

Apalagi akses komunikasi saat ini telah sepenuhnya berpindah ke mobile. Penggunaan telepon rumah saat ini bisa dibilang sudah tidak ada lagi. Sehingga semua orang, baik di perkotaan maupun di pelosok, dapat dipastikan mereka menggunakan ponsel.

“Tidak harus semua provider memiliki tower sendiri-sendiri. Pemerintah bisa membangun satu tower untuk bersama. Kan begitu supaya ada semua di situ.”

“Tinggal pemerintah yang memberikan fasilitas itu, setiap yang mau masuk di situ ada pajak tertentu dan sebagainya.”

Jaringan Telekomunikasi Menyokong Smart City

Dosen Informatika Unmul ini turut menyinggung visi Pemerintah Samarinda menjadikan Kota Tepian ini sebagai Smart City. Ia mencatat, Smart City jangan sampai hanya sebagai simbol saja. Namun layanan internet terbatas.

“Ada internet tapi tidak sebaik yang kita harapkan. Kalau sekadar bisa telepon, bisa internet buka aplikasi tapi ketika dibutuhkan kecepatan tinggi, tidak maksimal,” jelasnya kepada Kaltim Faktual ketika ditemui di Fakultas Teknik Unmul.

Apalagi saat ini pembelajaran juga banyak menggunakan jaringan internet. Hamdani masih banyak menemui mahasiswa yang mengeluhkan jaringan internet yang lemah ketika pembelajaran jarak jauh atau bahkan saat ujian seleksi masuk perguruan tinggi.

“Jangan sampai sudah layak huni tapi ketika orang sudah pindah ke sini ternyata layanan internetnya masih kurang.”

Jaringan Telekomunikasi di Area Pariwisata

Selain di area ramai penduduk. Hamdani turut menyoroti wilayah pariwisata yang kebanyakan jauh dari perkotaan. Sehingga perlu juga mendapat ketersediaan jaringan telekomunikasi yang baik.

“Artinya harus ada tower di titik-titik pariwisata. Jangan sampai wisatawan domestik atau asing datang, tapi lemah sinyal. Itu kan memalukan. Nanti mereka nggak mau datang lagi, kita yang rugi,” ungkapnya.

Untuk menyediakan ketersediaan telekomunikasi yang menyeluruh dan merata memang membutuhkan biaya yang cukup besar. Namun, menurut Hamdani itu sangat diperlukan untuk mendukung keberlangsungan Samarinda untuk terus berpredikat sebagai Kota Layak Huni . Perlunya memperbanyak infrastruktur telekomunikasi. Seperti tower. Juga berkoordinasi dengan beragam provider.

“Investasinya besar. Tapi itu jangka panjang,” pungkasnya. (*/ens/dra)