Soroti Pembangunan IKN, Wakil Ketua DPRD Kaltim: Harus Lebih dari Sekadar Pembangunan Fisik

Pembangunan infrastruktur fisik IKN yang sedang gencar-gencarnya menuai kritik dari DPRD Kaltim. Karena pembangunan SDM belum terlalu terlihat. Padahal keduanya sama pentingnya.

Pemerintah sedang menggenjot pembangunan infrastruktur di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Penajam Paser Utara (PPU). Pembangunan infrastruktur senilai Rp40,6 triliun itu direncanakan meliputi Gedung Istana Negara, Kantor Presiden, serta penataan Sumbu Kebangsaan dan pembangunan kantor pemerintahan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).

Di samping itu, terdapat juga pembangunan infrastruktur fisik pendukung kawasan IKN. Di antaranya pembangunan Prasarana Intake dan Jaringan Pipa Transmisi Sungai Sepaku, Embung Mentawir, Hunian Pekerja Konstruksi (HPK), dan Bendungan Sepaku, hingga pembangunan bandara Very Very Important (VVIP) IKN yang baru saja dikunjungi Pj Gubernur.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim Muhammad Samsun berharap pada Pemerintah Pusat maupun provinsi tidak hanya memprioritaskan pembangunan fisik saja, tetapi juga memperhatikan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) nya.

“Pengembangan IKN semoga tidak hanya fokus pada fisik, tapi juga non fisik. Yakni sisi sumber daya manusianya,” ungkapnya.

Terlebih, banyaknya warga Kaltim yang merasa cemas dengan pembangunan IKN. Ada kekhawatiran jika kalah bersaing dengan pendatang baru dalam memajukan Kaltim.

“Tentu masyarakat cemas jika mereka tidak dilibatkan. Dengan adanya IKN di Kaltim, akan banyak yang berbondong -bondong datang ke sini untuk mencari peruntungan,” katanya.

Di satu sisi, Samsun mendorong masyarakat Kaltim dapat meningkatkan keterampilan untuk menghadapi perpindahan IKN ke Kalimantan Timur.

“Tujuannya tentu agar mereka dapat memperoleh sertifikasi dan lebih kompeten sehingga mampu berpartisipasi aktif dalam mendukung pengembangan IKN dalam jangka panjang,” pungkasnya.

IKN Nusantara sendiri membutuhkan sedikitnya 200 ribu tenaga kerja. Dengan kuotase pekerja lokal, domestik, dan luar negeri. Sejauh ini, Badan Otorita dan sejumlah kementerian telah membuka beberapa kali pelatihan keterampilan. Menggandeng Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Samarinda.

Selain mengandalkan pelatihan dari pemerintah, Samsun berharap masyarakat Kaltim dapat meningkatkan keterampilannya secara mandiri. Tidak cuma menjadi ahli, namun memiliki dokumen yang memvalidasinya, seperti ijazah ataupun sertifikat. (dmy/gdc/fth)

ADVERTORIAL DPRD KALTIM