MAHULU
Pemkab Mahulu Kenalkan Aplikasi SIKS-NG untuk Pastikan Keakuratan Data Penerima Bantuan

Untuk menurunkan angka kemiskinan, pemerintah memberikan bantuan sosial. Agar bantuan yang diterima tepat sasaran, Pemkab Mahulu memperkenalkan SIKS-NG, sebuah aplikasi untuk memastikan keakuratan data penerima bantuan.
Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu (Pemkab Mahulu) melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DINSOS P2PA) menggelar rekonsiliasi Tim Terpadu Lintas Sektor Terkait Penerima Bantuan se-Kabupaten Mahulu.
Rekonsilasi ini merupakan bentuk keseriusan dalam menurunkan angka kemiskinan dengan memastikan keakuratan data penerima bantuan tepat sasaran.
Kegiata rekonsilasi ini berlangsung di Balai Adat Ujoh Bilang, Kamis 4 April 2024.
Rekonsiliasi dibuka oleh Bupati Bonifasius Belawan Geh yang diwakili oleh Asisten I Agustinus Teguh Santoso.
Dalam sambutannya Agustinus menuturkan bahwa masalah kemiskinan masih menjadi konsekuensi penting dari pertumbuhan dan kemajuan sosial ekonomi masyarakat.
Penduduk golongan menengah ke bawah membutuhkan sistem perlindungan sosial yang komprehensif.
Berdasarkan data BPS Mahulu, persentase penduduk miskin di Mahulu terus mengalami tren penurunan tiap tahun. Dari 11,90% di tahun 2021, turun menjadi 11,55% di tahun 2022, dan 11,38% di tahun 2023.
“Meskipun tren angka kemiskinan kita turun, tetapi jangan membuat kita lengah, namun harus menjadi bahan bakar dalam upaya mengentaskan kemiskinan di tengah-tengah masyarakat kita, Selanjutnya, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode 2021-2026, Pemkab Mahulu menetapkan target untuk mengurangi tingkat kemiskinan di tahun 2024 di angka 9,83. Untuk mencapai hal ini, peran serta aktif dari seluruh elemen masyarakat sangat diperlukan,” ungkap Asisten I.
Program penurunan tingkat kemiskinan sejatinya menjadi komitmen dari semua pemimpin negara.
Bahkan, Presiden Joko Widodo pernah menyampaikan mengenai tiga program pengentasan kemiskinan yang menjadi fokus pemerintah yakni menjaga stabilitas harga, program subsidi dan dana desa, serta bantuan sosial.
Termasuk juga dalam pemberian bantuan sosial harus tepat sasaran. Untuk itu, diperlukan validasi data secara akurat.
Saat ini, untuk memastikan keakuratan data penerima bantuan agar tepat sasaran, pemerintah melakukan pendataan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG).
“Bapak, Ibu dan Saudara Saudara sekalian yang hadir pada hari ini akan diperkenalkan pada sebuah aplikasi dari Kementerian Sosial Republik Indonesia yakni aplikasi SIKS-NG ini merupakan suatu Aplikasi yang digunakan untuk mengelola Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melakukan verifikasi dan validasi data kemiskinan yang akurat, up to date, dan terintegrasi,” jelas Asisten I.
DINSOS P2PA Mahulu bersama seluruh Camat memberikan instruksi kepada para petinggi untuk mengerahkan operator SIKS-NG di tingkat kampung untuk senantiasa mengupdate usulan warga yang berhak menerima bantuan secara periodik.
“Selain itu, penting juga bagi para petinggi untuk secara berkala mendata warganya yang sudah menerima bantuan, serta memastikan bahwa bantuan tersebut benar-benar diterima oleh masyarakat kita yang membutuhkan. Bagi kepada Dinas Sosial, segera melakukan pendataan dan memastikan keluarga miskin dan rentan yang belum memperoleh program pemerintah agar diupayakan dapat menerima berbagai program bantuan yang ada,” pesan Bupati. (rw)


-
PARIWARA5 hari yang lalu
Yamaha Motor Tampil Perdana di Jakarta E-Prix 2025 Sebagai Mitra Teknis Pengembangan Powertrain Formula E
-
SAMARINDA3 hari yang lalu
Samarinda Buka Kuota Tambahan Sekolah Rakyat, Pendaftaran Hanya 2 Hari!
-
SEPUTAR KALTIM4 hari yang lalu
Wagub Kaltim Logowo Tunjangan Operasional Dipangkas: “Memang Saya yang Minta”
-
BALIKPAPAN2 hari yang lalu
Hingga Mei 2025, BPJS Ketenagakerjaan Balikpapan Bayarkan Rp211 Miliar Klaim JHT
-
SAMARINDA4 hari yang lalu
Respons Cepat Hotline 110, Polresta Samarinda Ungkap Kasus Pelecehan Anak dan Penggelapan
-
SEPUTAR KALTIM4 hari yang lalu
Kaltim Baru Miliki 38 Madrasah Negeri, Proses Penegerian Terkendala Anggaran dan Regulasi Pusat
-
SEPUTAR KALTIM4 hari yang lalu
Satgas PASTI Blokir Ratusan Pinjol dan Investasi Ilegal, Kerugian Masyarakat Capai Rp2,6 Triliun
-
SAMARINDA4 hari yang lalu
Samarinda Siap Bangun Sekolah Rakyat Tahun Ini, Daerah Lain Masih Terkendala Lahan