BONTANG
Perputaran Ekonomi di Bontang Kecil karena Pejabatnya Suka Bikin Acara di Luar Daerah

Kesukaan pejabat Pemkot Bontang menggelar rapat dan bimtek di luar daerah diklaim sebagai penyebab turunnya daya beli masyarakat setempat, selain Covid-19. Ini karena puluhan miliar rupiah yang mestinya bisa dibelanjakan di dalam kota, justru dihambur di kota lain.
Pengamat Ekonomi Unmul Purwadi ikut menyoroti turunnya daya beli warga Bontang dalam 4 tahun terakhir.
Berdasar data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Bontang, rata-rata pengeluaran per kapita/kepala keluarga menurun sepanjang 4 tahun terakhir.
Tren ini bahkan sudah terjadi sejak 2020 lalu, rata-rata belanja rumah tangga sebesar Rp2,4 juta per bulan. Sementara angka konsumsi rumah tangga turun di 2021 menjadi Rp2.071.553.
Pada tahun 2022 pengeluaran per kapita merosot menjadi Rp2.023.331. Lalu pada tahun 2023 angkanya sedikit naik menjadi Rp2.059.757.
Menurut Purwadi, penurunan ini terjadi karena Covid-19 yang meremukkan banyak lini ekonomi. Namun itu bukan satu-satunya faktor, perputaran ekonomi dalam kota juga memberi pengaruh besar.
Kebanyakan Bimtek di Luar Bontang
Soal perputaran ekonomi ini, Pur menilai kebiasaan pejabat pemkot yang kerap menggelar pertemuan di luar kota menjadi satu di antara penyebab utamanya.
Misalnya saja agenda bimbingan teknis (Bimtek). Sesuai data di laman resmi pemkot, sekali bimtek menyerap anggaran di atas Rp80 juta. Kalau ditotal seluruh OPD, pemkot menganggarkan Rp54 miliar untuk 222 bimtek.
Secara sederhana, bimtek ini yang menyelenggarakan Pemkot Bontang, pesertanya orang Bontang, pakai APBD Bontang, tapi dilakukan di luar kota. Uang Rp54 miliar itu, jika sebagian besarnya, atau bahkan semua kegiatan bimtek digelar di dalam kota. Maka uang sewa venue, makanan, transportasi akan diserap oleh pengusaha lokal. Bahkan uang saku peserta pun akan dibelanjakan di UMKM di kota sendiri juga. Sehingga ada perputaran ekonomi yang berdampak ke banyak aspek. Itu baru pos anggaran bimtek.
“Ini harus jadi perhatian, 4 tahun ini berdasarkan data BPS daya beli masyarakat menurun. Tapi saya lihat justru pemkot mengadakan bimtek anggarannya besar. Sayangnya uang itu banyak berputar di luar daerah,” kata Purwadi, mengutip dari Klik, Selasa.
“Sudah saat nya berbenah. Sebelum dampaknya semakin terasa. Sekarang kegunaan APBD juga masih didominasi dengan belanja pegawai. Sedikit sekali yang menyentuh masyarakat,” pungkas dosen FEB Unmul itu. (dra)

-
SAMARINDA4 hari ago
Dinkes Kaltim Ajak Warga dan Pelajar Wujudkan Indonesia Bebas Asap Rokok dan Vape
-
SEPUTAR KALTIM4 hari ago
Pemprov Kaltim Matangkan Persiapan Upacara 17 Agustus Lewat Gladi di Stadion Kadrie Oening
-
NUSANTARA4 hari ago
Kemenko Polkam Dorong Penguatan Peran PPID untuk Tingkatkan Keterbukaan Informasi Publik
-
SAMARINDA4 hari ago
DKPP Kaltim Gelar Bazar Olahan Hasil Perikanan, Puluhan UMKM Ikut Meramaikan
-
SEPUTAR KALTIM13 jam ago
Pemprov Kaltim Targetkan 367 SPPG, Perluas Program Makanan Bergizi Gratis
-
SEPUTAR KALTIM4 hari ago
Pengurus Baru DWP Dinsos Kaltim Resmi Dikukuhkan, Diminta Jadi Sumber Inspirasi dan Motivasi
-
SEPUTAR KALTIM3 hari ago
Diskominfo Kaltim Gelar Coaching JIGD, Perkuat Implementasi Satu Data Indonesia
-
SEPUTAR KALTIM3 hari ago
Jelang HUT RI ke-80, Pemprov Kaltim Anugerahkan Satyalancana Karya Satya kepada 99 PNS