DPRD Kutim Dorong Peningkatan Kualitas Kinerja Pegawai

Untuk mengoptimalkan kinerja pemerintah daerah, DPRD Kutim mendorong agar ada peningkatan kualitas kinerja bagi para pegawai di lingkungan Pemkab Kutim.

Pandangan ini disuarakan oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Dr. Novel Tyty Paembonan.

Baginya, pegawai adalah ujung tombak dari pelaksanaan program kerja pemerindah daerah. Jika para pegawai tidak kompeten dalam bekerja, maka sebagus apapun program kerja, akan tidak berjalan.

Usulan ini pun bukan tanpa alasan. Karena ia pun masih menemukan adanya pegawai yang “malas” dalam bekerja. Kerja suka-suka, hingga tidak optimal.

Salah satu contohnya, Ketika program yang sudah direncanakan, dana sudah tersalurkan. Namun karena tidka kompetensi pegawai, membuat pelaksanaannya tidak optimal di lapangan. Hal ini tentu sangat merugikan masyarakat.

“Tentu masyarakat yang dirugikan. Coba bayangkan, duitnya sudah ada, program sudah siap, tapi di lapangan sangat lamban,” keluhnya, saat ditemui belum lama ini.

Soal lambannya kerja pegawai ini, tentu berdampak pada terbenturnya antar program. Misalnya, salah satu program yang sudah dianggarkan pada APBD munir, namun ditunda hingga perubahan. Bahkan sampai menjadi program ditahun berikutnya.

Hal-hal seperti ini, bagi Novel, sangat menun-nunda pekerjaan. Yang mestinya program sudah selesai di tahun sbeelumnya malah tidak dijalankan.

Ia menganalogikan, dampak dari penundaaan ini. Salahs atunya meningkatkan harga material.

“Apalagi di mana harga material naik (dari tahun sebelumnya), akhirnya kan pekerjaan tidak terkontrol bagus lagi,” imbuhnya.

Novel mengaku sudah kerap mengingatkan pemkab Kutim soal ini. Jawabannya, selalu normative. Dengan Solusi membuat pelatihan peningkatan kompetensi.

Menurutnya, hal ini sangatlah tepat. Hanya saja, soal kinerja tak hanya soal pengetahuan. Namun niat dan kemauan juga sangat penting.

“Kita mau SDM kalian juga semakin bagus. Niat kerjanya. Biar bagus hasilnya. Ingat melayani masyarakatnya,” katanya.

“Jangan selalu pelatihan, bimbingan teknis, studi banding, pembelajaran dan sebagainya itu. Tapi harus jelas, betul-betul belajar, biar ada hasilnya. Ada peningkatan kinerjanya,” tegasnya.

Oleh karena itu, ia meminta kepada pegawai di lingkungan Pemkab Kutim untuk sadar. Sebagai abdi negara tugasnya melayani masyarakat dengan penuh hati. Apalagi bekerja digaji oleh uang rakyat.

“K alian sudah digaji, kalian juga sudah mendapat TPT dan sebagainya, maka harus benar-benar bertanggung jawab terhadap rakyat. Jangan santai-santai saja,” tandasnya. (han/am)