Pemkot Samarinda Defisit Anggaran Hampir Rp200 Miliar, Ini Penyebabnya

Pemkot Samarinda harus mengurangi anggaran belanja OPD-nya, karena mengalami defisit anggaran pada penyusunan APBD Perubahan tahun ini. Alasannya, karena salah dalam prediksi perhitungan anggaran.

Beberapa tahun terakhir, Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda terus melaporkan capaian anggaran yang bagus. Tren angkanya terus mengalami peningkatan. Menunjukkan keberhasilan pemkot dalam mengelola keuangan.

Namun, menuju pengesahan APBD Perubahan tahun 2024 ini, beredar kabar bahwa Pemkot Samarinda tengah defisit anggaran. Setiap anggaran yang diajukan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus dipangkas hingga 9 persen.

Ketika dikonfirmasi, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Samarinda Hermanus Barus menjelaskan. Katanya memang ada kesalahan dari tim anggaran ketika menghitung prediksi sisa lebih penggunaan anggaran atau SiLPA.

Singkatnya SiLPA/SiKPA merupakan selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBN selama satu periode. SiLPA mencakup sisa anggaran dari PAD, pendapatan transfer, Bankeu, dan lain-lain pendapat yang sah.

Sehingga pihaknya harus menghitung ulang besaran anggaran yang bisa dikeluarkan oleh setiap OPD-nya. Diketahui, dalam APBD Murni tahun 2024 yang disahkan Oktober 2023 lalu, diketok palu mencapai Rp5,1 triliun. Dari sana, SiLPA-nya bernilai Rp1,5 triliun.

Hermanus mencatat, pihaknya memasang SiLPA dari pendapatan dana transfer senilai Rp700 miliar. Namun ketika dilakukan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Kaltim. Jumlah SiLPA-nya hanya senilai Rp500 miliar. Sehingga terjadi selisih.

“Sebenarnya ini hal yang biasa. Karena SiLPA yang kami hitung, ternyata lebih besar dari pada hasil yang diaudit,” jelasnya Rabu, 17 Juli 2024.

Anggaran OPD Dipangkas

Dari selisih Rp200 miliar itu, Hermanus menyebut harus menutupi kekurangan senilai itu. Sehingga untuk dapat menutupinya, sejumlah anggaran belanja dari OPD pemkot harus dirasionalisasi atau dipangkas.

Meski begitu, Hermanus memastikan, adanya defisit anggaran itu tidak akan mempengaruhi atau berdampak pada belanja wajib yang dilakukan oleh OPD-nya. Di antaranya dana untuk pendidikan, gaji pegawai, hingga pokok pikiran (Pokir).

Pada sisi lain, Kepala Bapenda itu juga berupaya meningkatkan PAD Kota Samarinda, dari berbagai sumber. Hingga angkanya bisa meningkat bahkan melebihi APBD Murni 2024 ini.

“PAD di APBD Perubahan akan naik dibandingkan APBD Murni. Kami mengusahakan agar tidak terjadi hutang,” pungkasnya. (ens/dra)