Usai Reses, Legislator Kutim Arang Jau Sebut Banyak Aspirasi Masyarakat Terkait Pertanian

Legislator Kutim Arang Jau menerima banyak permintaan dari masyarakat ketika menyambangi dapilnya dalam agenda reses. Mayoritas berkaitan dengan sektor pertanian.

Selain mengandalkan pertambangan batubara, masyarakat Kabupaten Kutai Timur (Kutim) banyak menggantungkan hidupnya pada sektor perkebunan sawit dan pertanian.

Dari sektor pertanian tanaman pangan, komoditas andalannya adalah padi, jagung, kacang tanah, kedelai, ubi jalar, dan singkong. Sementara dari sektor holtikultura, terong, kacang panjang, tomat, dan cabai keriting adalah andalannya.

Maka ketika Anggota DPRD Kutim, Arang Jau melakukan reses ke dapilnya beberapa waktu lalu. Ia banyak menerima aspirasi seputar pertanian.

“Waktu reses kan kita disitulah waktu kita turun ke dapil, banyak juga yang mengusulkan pembuatan jalan, terutama jalan pertanian,” ujarnya belum lama ini.

Arang Jau memahami jalan tani sangat krusial untuk distribusi awal hasil panen. Sayangnya, tidak semua usulan dapat direalisasikan. Hal ini karena lahan pertanian tersebut berada di Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK), bukan di Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK).

“Artinya kan tidak bisa dikerjakan gitu, jadi masyarakat kita banyak lahan perkebunan yang pribadi atau mandiri itu di lahan KBK. Sebenarnya kalau dia di posisi lahan yang KBNK, kami bisa membantu melalui dana pokir (pokok pikiran),” lanjutnya.

Usulan lain yang banyak ia dapatkan juga masih berkaitan dengan pertanian. Seperti bantuan pupuk subsidi, racun hama, perontok padi, hingga bibit buah-buahan seperti durian dan manggis.

“Semua usulan ini kami tampung dan akan disesuaikan dengan prioritas dan kebutuhan masyarakat serta anggaran pokir yang kami miliki,” ucapnya.

Reses sendiri adalah agenda kedewanan, di mana semua anggota DPRD wajib mengunjungi daerah pemilihannya. Untuk menjaring keluhan dan usulan dari masyarakat. Tentu dalam prosesnya, semua aspirasi akan ditampung dan dipelajari. Namun tidak bisa direalisasikan seluruhnya. Sehingga harus menerapkan skala prioritas.

“Artinya pokir kami DPRD yang ada ini kan di sesuaikan dengan usulan masyarakat yang prioritas yang kira-kira di butuhkan, sesuai dengan pokir kita dan hasil reses ketika kita turun kelapangan mereka mengusulkan banyak usulan yang disampaikan ke kami. Jadi itulah hasil reses yang kami masukan anggaran pokir,” pungkasnya. (fth)