KUTIM
Biar Tepat Sasaran, Ketua DPRD Kutim Pantau Pelaksanaan Alokasi 20 Persen Dana Pendidikan



Pemkab – DPRD Kutim sepakat dengan alokasi Pendidikan sebesar 20 persen pada APBD tahun 2024 ini. Ketua DPRD Kutim janji akan memantau pelaksanaannya, agar bisa maksimal dan tepat sasaran.
UU mengharuskan setiap tahun pemerintah daerah wajib mengalokasikan dalam APBD nya sebesar 20 persen untuk sektor Pendidikan. Termasuk di Tabulation Kutai Timur (Kutim).
Ketua DPRD Kutim Joni menegaskan, pihaknya akan terus memantau perkembangan alokasi anggaran tersebut.
Dan ia siap memberikan masukan serta dukungan kepada pemerintah daerah dalam proses realisasinya.
Joni sebagai ketua legislator, memiliki tanggungjawab atas dukungan anggaran terhadap pemerintah daerah dalam menyukseskan program Pendidikan.
Karena itu, Joni berharap agar komunikasi antara DPRD dan eksekutif dapat berjalan dengan baik, sehingga semua pihak dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama dalam memajukan pendidikan di Kutim.
“Kami di DPRD akan terus memantau bagaimana anggaran ini digunakan. Kami siap memberikan masukan dan dukungan, agar proses ini bisa berjalan lancar dan sesuai harapan,” kata Joni, kepada awak media belum lama ini.
Joni mengajak semua pihak, baik pemerintah, DPRD, maupun masyarakat, untuk berkolaborasi dalam meningkatkan sektor pendidikan di Kutim.
Ia optimis bahwa dengan kerja sama yang baik, target alokasi 20 persen untuk pendidikan bisa tercapai dan membawa dampak positif bagi perkembangan daerah.
“Mari kita semua bekerja sama, dari pemerintah, DPRD, hingga masyarakat, untuk meningkatkan sektor pendidikan ini.”
Joni pun berharap upaya ini dapat berjalan dengan baik. Sebagai upaya meningkatkan kualitas dan mutu Pendidikan di Kutim.
“Saya yakin, dengan kerja sama yang baik, target 20 persen ini bisa kita capai dan akan berdampak positif bagi Kutim,” pungkasnya. (han/am)


-
SEPUTAR KALTIM3 hari yang lalu
Dishub Kaltim Pastikan Operator Ojol Terapkan Tarif Sesuai Pergub 2023, Maxim Siap Patuhi Aturan
-
BALIKPAPAN3 hari yang lalu
Hingga Mei 2025, BPJS Ketenagakerjaan Balikpapan Bayarkan Rp211 Miliar Klaim JHT
-
SAMARINDA4 hari yang lalu
Samarinda Buka Kuota Tambahan Sekolah Rakyat, Pendaftaran Hanya 2 Hari!
-
SAMARINDA5 hari yang lalu
Samarinda Siap Bangun Sekolah Rakyat Tahun Ini, Daerah Lain Masih Terkendala Lahan
-
SEPUTAR KALTIM5 hari yang lalu
Satgas PASTI Blokir Ratusan Pinjol dan Investasi Ilegal, Kerugian Masyarakat Capai Rp2,6 Triliun
-
SAMARINDA2 hari yang lalu
Kepala SMA 10 Samarinda Diberhentikan Sementara, Pertanyakan Kewenangan Plt Disdikbud
-
NUSANTARA3 hari yang lalu
PMI di Korsel Meninggal Akibat Kecelakaan Kerja, Pemerintah Bawa Pulang Jenazah dan Beri Santunan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
-
SAMARINDA2 hari yang lalu
Guru Senior Terkejut Ditunjuk Jadi Plt Kepala SMAN 10 Samarinda