Pemprov Kaltim Terima Anugerah Pandu Negeri 2024

Pemprov Kaltim berhasil menerima Anugerah Pandu Negeri 2024 dari Indonesian Institute of Public Governance sebagai Pemerintah Daerah Dengan Kinerja dan Governansi Baik.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) menerima Anugerah Pandu Negeri 2024 Kategori Umum sebagai Pemerintah Daerah Dengan Kinerja dan Governansi Baik.

Penghargaan ini digagas oleh Indonesian Institute of Public Governance (IIPG), sebuah organisasi nonpemerintah yang berdiri sejak 2017 dan fokus pada isu tata kelola pemerintahan.

Pj Gubernur Kaltim, Akmal Malik menyampaikan apresiasi kepada Indonesian Institute of Public Governance atas kinerja tata kelola Pemerintah Provinsi Kaltim. 

Kriteria dan Poin Penilaian

Kriteria penilaian Anugerah Pandu Negeri 2024 terkait governansi (tata kelola) dan kinerja terdapat beberapa poin.

Poin-poin penilaian antara lain meliputi raihan opini BPK RI,  pencegahan korupsi melalui data Korsupgah, PDRB, ratio PAD dan APBD, dan program inovasi daerah.

Tim juri juga melihat sejauh mana terobosan reformasi tata kelola pemerintahan sudah diterapkan di suatu daerah. Baik terkait transformasi sektor publik dan juga reformasi birokrasi, tata kelola bidang keuangan dan pemerintahan.

Para juri penilaian ini adalah figur-figur yang kredibel dan berintegritas seperti mantan Wakil Menteri PANRB Eko Prasojo dan mantan Menteri Keuangan Mardiasmo.

“Kita berharap kinerja kita ke depan akan lebih baik lagi, khususnya dalam penanganan isu-isu strategis,” tegas Akmal.

Akmal sangat sependapat dengan arahan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas agar penghargaan tidak hanya menjadi sekadar pajangan.

Penghargaan bukan sekadar tentang tata kelola yang baik, tapi harus juga mendorong birokrasi yang berdampak dan mewujudkan birokrasi berdampak.

Birokrasi yang berdampak ialah mampu menurunkan kemiskinan, meningkatkan investasi, melakukan belanja produk dalam negeri dan penanganan inflasi, serta menerapkan digitalisasi birokrasi pemerintah.

“Sangat sependapat. Membaiknya kinerja dan tata kelola pemerintahan harus berdampak pada penurunan kemiskinan dan peningkatan investasi. Begitu pun dalam pengendalian inflasi dan isu lingkungan,” tegas Akmal. (rw)

ADVERTORIAL DISKOMINFO KALTIM