OIKN akan Kelola Pasokan Air Bersih dari Nusantara ke Balikpapan

Pembagunan jaringan air bersih Bendungan Sepaku Semoi akan diambil alih oleh OIKN. Proyek ini diharapkan dapat menjadi solusi untuk mengatasi masalah krisis air bersih di Kota Balikpapan yang menjadi penyangga IKN.

Rencana tekait pembangunan jaringan air bersih Bendungan Sepaku Semoi akan diambil alih oleh Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN).

Meski masih dalam perdebatan, menurut Kepala Bappeda Litbang Kota Balikpapan, Murni mengatakan bahwa keputusan terakhir dari pemerintah pusat untuk membeli dari OIKN.

“Untuk rencana pasokan air dari kawasan IKN di Bendungan Sepaku Semoi masih dalam perdebatan. Namun keputusan terakhir dari pemerintah pusat kita akan beli dari OIKN. Jadi pipa untuk distribusi dari kawasan IKN Nusantara ke Balikpapan mereka yang bangun kita tinggal beli,” kata Kepala Bappeda Litbang Kota Balikpapan Murni kepada wartawan, Senin 7 Oktober 2024.

Dengan rencana tersebut, diharapkan investasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Balikpapan lebih murah karena dari proses pengolahan air baku hingga jaringan distribusi dari kawasan Nusantara ke Kota Balikpapan dikelola oleh OIKN.

“Dengan hal tersebut tentunya bisa lebih murah makanya kami minta Kementerian saja yang mengambil hal tersebut, termasuk jaringannya sehingga kita tinggal menerima air bersih,” ujarnya.

Rencana tersebut saat ini masih dalam proses pembahasan. Proyek ini diharapkan dapat menjadi solusi untuk mengatasi masalah krisis air bersih di Kota Balikpapan yang menjadi penyangga IKN.

Sementara itu, terkait rencana desalinasi air laut, lanjut Murni, saat ini masih dalam proses pembahasan. Karena proyek ini bakal ditawarkan ke pada investor.

Ia menuturkan, rencana desalinasi itu baru dimunculkan satu tahun terakhir, tapi untuk merealisasikannya butuh proses yang panjang. Ada proses yang harus dilalui, minimal 2 tahun.

“Dulu kita pernah melakukan kajian tapi hasilnya dalam harga jual awal itu terlalu besar, sehingga masyarakat kita tidak sanggup. Dan kita punya Pergub yang membatasi nilai jual kita ke masyarakat. Waktu itu kajiannya desalinasi yang bisa kita jual ke masyarakat, berkisar Rp 30.000 per liter kubik,” ucapnya.

Sehingga saat ini, pihaknya masih melihat market pasarnya kalau tidak memenuhi bakal ngerugi sebab bukan pemerintah yang melaksanakan tetapi swasta.

“Untuk hal ini masih dalam proses dan saat ini PDAM sedang mengerjakan be to be oleh pemerintah pusat bukan pemerintah daerah,” ungkapnya.

Ia berharap rencana ini bisa lebih cepat, termasuk juga dalam mempercepat  rencana pengambilan air baku dari Sungai Mahakam.

“Tapi kalau kita menggunakan Sungai Mahakam kebijakan juga ada di pusat. Sebenarnya kita menginginkan itu dikerjakan dari pusat karena rencana ini melibatkan daerah yang lain, ada Samarinda, ada Kukar termasuk IKN,” pungkasnya. (man/rw)

ADV DISKOMINFO BALIKPAPAN