Sigit Wibowo Jelaskan Kenapa Kaltim di Peringkat 5 Provinsi Rawan Gangguan Pemilu

Berdasarkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) yang diluncurkan Bawaslu RI. Kaltim berada di peringkat kelima sebagai provinsi rawan gangguan Pemilu. Padahal situasi di Kaltim relatif kondusif. Legislator Karang Paci Sigit Wibowo pun menjelaskan penyebabnya.

Dalam daftar daerah dengan potensi gangguan Pemilu tertinggi ialah DKI Jakarta, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Jawa Barat, lalu Kalimantan Timur.

Sekilas, peringkat ini terlihat kurang relevan dengan kondisi di Kaltim. Yang sepanjang masa kampanye ini cenderung kondusif.

Anggota DPRD Kaltim Sigit Wibowo pun menjelaskan yang menjadi dasar penilai. Yakni karena Pilkada Kaltim diikuti oleh 2 paslon yang sama kuat.

“Dinilai rawan, kalau menurut saya itu karena calonnya hanya dua, dan keduanya berkompetisi dengan baik dan semaksimal mungkin. Sedangkan Jakarta kenapa peringkat pertama karena calonnya (kepala daerah) ada tiga dan juga berjuang dengan maksimal,” jelas Sigit Wibowo saat hadiri Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Kedua dalam rangka Persiapan dan Pasca Pemilihan Tahun 2024 di Ballroom Hotel Harris Samarinda, Rabu (20/11/2024).

Selain itu, penduduk Kaltim yang heterogen juga menjadi salah satu indikator yang mendasari Kaltim menjadi provinsi rawan gangguan pemilu.

“Semua suku ada di Kaltim, semuanya hidup dengan damai,” tuturnya.

Di luar itu, ada baiknya peringkat IKP ini menjadi warning bagi semua orang. Agar saat ini, saat dan setelah Pilkada nanti saling menjaga kekondusifitasan wilayahnya masing-masing. Termasuk juga di media sosial.

“Saya imbau pada seluruh pihak agar tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Mengedepankan kepentingan Kaltim secara umum karena menjaga kondusifitas kemanan Pilkada bukan hanya tanggung jawab pihak kemanan dan penyelenggara pemilu saja tetapi semua orang,” tambahnya.

Dengan menjaga kondusifitas dan diskusi sehat, dampaknya bukan hanya menjaga persatuan dan silaturahmi. Tapi juga membuang sikap skeptis warga yang belum memiliki pilihan karena ketidaksukaannya dengan politik. Peningkatan angka partisipasi pemilih ini penting karena tahun ini, KPU Kaltim menargetkan 77,5 persen DPT menggunakan hak pilihnya. (adv/fth)