Gagal Capai Target Partisipasi Pilkada 2024, Ketua Komisi I DPRD Samarinda Desak KPU Sosialisasi hingga Tingkat RT

Tingkat partisipasi pemilih dalam Pilkada Samarinda tahun 2024 jadi yang paling rendah se-Kaltim. Komisi I DPRD Kota Samarinda desak KPU tingkatkan kinerja di pemilu mendatang.

Sebelumnya pada 2020, Samarinda hanya mencatatkan partisipasi pemilih sebesar 52,26 persen dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Berkelindan dengan situasi pandemi Covid-19 yang turut membatasi ruang gerak Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan masyarakat secara umum.

KPU Samarinda Gagal Penuhi Target

Angka tersebut nyatanya tak jauh berbeda dengan Pilwalkot 2024 lalu. Samarinda diketahui hanya puas di angka 58,8 persen. Jauh di bawah daerah-daerah lain di Kaltim yang unggul di kisaran 70 hingga 80 persen.

Padahal, KPU Kota Samarinda sebelumnya optimis tingkat partisipasi pemilih tahun 2024 dapat meningkat hingga 78 persen. Meski hanya ada calon tunggal Andi Harun – Saefudin Zuhri melawan kotak kosong.

Kegagalan KPU dalam mencapai target partisipasi pemilih turut jadi perhatian Komisi I DPRD Kota Samarinda, Samri Shaputra.

Politikus asal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menilai, secara garis besar, pelaksanaan Pilwalkot 2024 berjalan kondusif.

“Alhamdulillah sampai saat ini Kaltim, baik Pilkada maupun Pileg kita kondusif. Dan seperti di daerah-daerah lain kan ada macam-macam konflik. Nah, Samarinda itu aman.”

Edukasi dan Sosialisasi Pemilu di Tingkat RT

Menurutnya, edukasi dan sosialisasi tentang pemilu di masyarakat masih terbilang minim meski memiliki anggaran yang cukup.

“Dari pengalaman sebelumnya seharusnya pihak KPU itu memberikan edukasi yang lebih kepada masyarakat,” paparnya saat ditemui baru-baru ini.

Ia menyarankan, edukasi dan sosialisasi yang diinisiasi oleh KPU tak sebatas pada tingkat kelurahan namun juga menjangkau masyarakat di tingkat rukun tetangga (RT).

“Kan sudah dianggarkan, ada anggaran untuk melakukan sosialisasi itu. Sosialisasi jangan hanya di tingkat kelurahan, tapi juga di tingkat RT.”

“Jangan dibiarkan dengan alasan yang klasik, alasan yang kemarin-kemarin disebutkan. Padahal itu sebenarnya bisa kalau memang serius,” tutup Samri berpesan. (nkh/am)