DPRD Soroti Lemahnya Penegakan Perda Soal Anjal dan Gepeng di Samarinda

DPRD Kota Samarinda menilai implementasi Peraturan Daerah (Perda) terkait anak jalanan, gelandangan, dan pengemis belum dijalankan secara maksimal. Aturan yang seharusnya menjadi dasar penanganan, dinilai masih sebatas formalitas tanpa dampak nyata.

Keberadaan anak jalanan (anjal) dan gelandangan dan pengemis (gepeng) yang terus terlihat di berbagai titik kota menjadi indikator lemahnya upaya penertiban dan solusi jangka panjang dari pemerintah daerah.

Perda Tak Berfungsi Tanpa Tindakan

Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Novan Syahronny Pasie, menyebut keberadaan Perda ini akan sia-sia jika tidak disertai eksekusi di lapangan. Menurutnya, penanganan yang ada selama ini tidak cukup kuat untuk mengurangi jumlah anjal dan gepeng.

“Perda ini seharusnya diterapkan dengan tegas. Kalau hanya menjadi dokumen tanpa eksekusi yang nyata, maka fungsinya hilang,” kata Novan, 8 April 2025.

Ia menambahkan, maraknya anjal dan gepeng mencerminkan kurang optimalnya peran aparat penegak perda, seperti Satpol PP dan Dinas Sosial.

Kritik Penindakan yang Hanya Bersifat Sementara

Menurut Novan, pola penanganan yang selama ini hanya mengandalkan razia dan pendataan belum menyentuh akar persoalan. Ia mempertanyakan efektivitas kegiatan tersebut apabila individu yang sama terus kembali ke jalan.

“Kita perlu lihat, apakah yang terjaring razia itu orang yang sama atau ada peningkatan jumlah baru? Kalau hanya didata lalu dilepaskan kembali, masalah ini tidak akan pernah selesai,” ujarnya.

Perlu Pendekatan Sosial yang Berkelanjutan

DPRD menekankan pentingnya penegakan aturan yang dibarengi solusi sosial jangka panjang. Sekadar pembinaan tanpa upaya pencegahan yang sistematis dinilai hanya akan memperpanjang siklus yang sama setiap tahun.

Ia meminta pemerintah daerah lebih serius menangani persoalan ini, bukan sekadar menjadikannya rutinitas tahunan tanpa perubahan signifikan bagi kenyamanan dan kesejahteraan warga kota.

“Harus ada langkah konkret supaya mereka tidak kembali ke jalan. Penegakan hukum harus sejalan dengan solusi sosial yang lebih berkelanjutan,” ucap Novan. (tha/am)