SPMB Kaltim Dimulai 16 Juni, Plt Kadisdikbud Kaltim Tegaskan Komitmen Pendidikan Inklusif

Kaltim resmi mengubah istilah PPDB menjadi SPMB. Pendaftaran dimulai 16 Juni 2025, dengan komitmen kuat memastikan tak ada anak yang tertinggal dari bangku sekolah—termasuk mereka yang tinggal di wilayah terpencil.

Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Kalimantan Timur, Armin, mengumumkan jadwal serta sejumlah kebijakan penting terkait Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Pelajaran 2025/2026.

Jadwal dan Nomenklatur Baru

Armin menyampaikan bahwa pendaftaran SPMB akan dibuka mulai 16 Juni 2025. Ia juga menginformasikan adanya perubahan istilah dari Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menjadi SPMB. Selain itu, istilah “zonasi” kini diganti dengan “domisili”, meskipun substansinya dinilai tetap serupa.

“Istilah ‘zonasi’ yang digunakan sebelumnya kini berganti menjadi ‘domisili’, meskipun esensinya relatif serupa,” jelas Armin, Selasa, 10 Juni 2025.

Prioritas untuk Anak Terpencil

Menanggapi persoalan anak-anak di wilayah terpencil atau terisolasi, Armin menegaskan komitmen pemerintah daerah agar tidak ada anak yang tertinggal dari pendidikan.

“Semangat kami adalah tidak boleh ada anak yang tidak bersekolah. Bagaimanapun caranya, di manapun mereka berada, kami di Disdikbud wajib mencari solusi agar mereka mendapat tempat belajar,” tegasnya.

Jika tidak ada alternatif lain, pihaknya bahkan siap menambah daya tampung kelas di sekolah negeri, meski harus melebihi kuota ideal.

“Lebih baik satu rombongan belajar (rombel) kecil daripada mereka tidak sekolah. Itu hak dasar mereka,” ujar Armin.

Daya Tampung Terbatas dan Peran Sekolah Swasta

Armin mengakui keterbatasan daya tampung sekolah negeri, terutama di kota-kota besar seperti Samarinda dan Balikpapan, yang hanya mampu menampung sekitar 50 persen calon peserta didik.

“Otomatis, sisanya akan diarahkan ke sekolah swasta,” ujarnya.

Ia menyambut baik adanya peningkatan dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda), yang diharapkan mendorong sekolah swasta untuk memberikan pendidikan secara gratis.

“Harapan kami, dengan peningkatan Bosda, sekolah-sekolah swasta mulai bisa menggratiskan biaya masuk. Sudah ada contohnya di Samarinda. Semangat Pak Gubernur pun mengarah ke sana,” jelasnya.

Transparansi dan Pengawasan

Untuk menjamin transparansi dan keadilan, Armin menyebut pihaknya telah menyiapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan akan membentuk tim pemantau khusus.

“Kami pasti akan memantau pelaksanaan SPMB di semua sekolah sesuai SOP yang berlaku,” katanya.

Pendidikan Gratis dan Sekolah Unggulan

Terkait wacana pendidikan gratis sepenuhnya, Armin menyatakan bahwa regulasi berupa Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Gubernur (Pergub) saat ini masih dalam tahap finalisasi di Kementerian Dalam Negeri.

Sementara itu, Pemerintah Provinsi juga berkomitmen untuk mengembangkan Sekolah Unggulan. Tahun ini, tiga sekolah telah ditetapkan melalui Pergub yang akan segera terbit, yaitu SMA Negeri 10 Samarinda, SMA Negeri 3 Tenggarong, dan SMA Negeri 2 Sangatta Utara.

Sekolah-sekolah ini dirancang untuk mempercepat peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Kaltim, dan menerima peserta didik melalui seleksi kompetitif yang non-diskriminatif.

“Harapannya, setiap kabupaten/kota di Kaltim kelak memiliki sekolah unggulan,” pungkas Armin.

Dengan jadwal yang sudah ditetapkan dan berbagai kebijakan penyempurnaan, Disdikbud Kaltim berharap pelaksanaan SPMB 2025/2026 berjalan lancar dan semakin inklusif bagi seluruh calon peserta didik. (chanz/sty).