Wabup PPU Tegaskan Percepatan Anggaran: “Jangan Seremonial, Turun ke Lapangan!”

Wakil Bupati Penajam Paser Utara, Abdul Waris Muin, meminta percepatan serapan anggaran di seluruh OPD. Ia menegaskan bahwa kegiatan pembangunan harus menyentuh kebutuhan riil masyarakat dan tak boleh berhenti di tataran seremonial semata.

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menggelar Rapat Evaluasi Pengendalian Program dan Kegiatan (Redalok) Semester I Tahun 2025, pada Selasa, 29 Juli 2025, di Aula Lantai III Kantor Bupati PPU.

Rapat ini dipimpin langsung oleh Wakil Bupati PPU, Abdul Waris Muin, didampingi Sekretaris Daerah Tohar, Kabag Pembangunan Iwan Kadir Yatim, serta Sekretaris Bappelitbang, Ade Embong Bulan. Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk mengevaluasi realisasi program selama triwulan I dan II, sekaligus mendorong percepatan pelaksanaan program daerah di tengah tekanan efisiensi fiskal nasional.

APBD Direvisi, Lima OPD Disorot

Dalam laporan pembuka disebutkan, APBD Kabupaten PPU Tahun 2025 yang semula sebesar Rp2,61 triliun mengalami penyesuaian menjadi Rp2,40 triliun. Penyesuaian ini mengikuti kebijakan efisiensi fiskal dari pemerintah pusat.

Wakil Bupati Waris menyoroti rendahnya serapan anggaran pada beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD), terutama pengelola Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik, seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Dinas P3AKB. Ia menyebutkan bahwa serapan lima OPD besar masih berada pada kisaran 16 hingga 27 persen.

“Kalau terus seperti ini, kita pasti akan ditegur. Anggaran besar tapi manfaatnya belum dirasakan masyarakat. Ini harus segera dibenahi,” tegasnya.

Kritik Program Seremonial Tanpa Dampak

Lebih lanjut, Wabup mengkritik sejumlah kegiatan yang dinilai belum menunjukkan output konkret, meskipun telah menyerap anggaran. Ia mencontohkan kegiatan seperti pameran yang hanya bersifat insidental dan minim dampak jangka panjang.

“Anggaran harus dirasakan masyarakat. Jangan hanya formalitas. Kegiatan fisik harus dipercepat. Turun langsung ke lapangan, jangan cuma lihat laporan di meja,” tegasnya.

Peringatan untuk Seluruh OPD

Wabup memberikan batas waktu satu bulan kepada OPD terkait untuk meningkatkan kinerja dan melakukan perbaikan serapan. Ia juga meminta komitmen serius dari seluruh pimpinan perangkat daerah agar minimal 50 persen anggaran terserap pada akhir triwulan III.

“Agustus dan September ini krusial. Jangan sampai program jalan di tempat, ekonomi daerah bisa stagnan. Saya tidak ingin hanya mendengar alasan,” ujar Waris.

Sekda: Genjot Belanja Modal dan e-Purchasing

Sementara itu, Sekda Tohar menekankan pentingnya penguasaan struktur program dan percepatan belanja modal serta konstruksi melalui sistem e-purchasing.

“Ini momen terakhir kita mengejar target semester I. Jangan sampai capaian 90 persen tahun lalu jadi sia-sia karena kinerja buruk tahun ini,” kata Tohar.

Rapat Redalok ini juga menyoroti masih banyaknya paket kegiatan yang belum dieksekusi. Seluruh OPD diminta segera melakukan revisi kegiatan dan penyesuaian anggaran sesuai arahan Bupati. Ini merupakan bagian dari penguatan tata kelola pemerintahan dan optimalisasi belanja daerah yang tepat sasaran. (Hms6/*DiskominfoPPU/portalkaltim/sty)