Pemprov Kaltim Andalkan Investasi Swasta Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Pemprov Kalimantan Timur menjadikan peningkatan investasi swasta sebagai strategi utama menjaga pertumbuhan ekonomi di tengah terbatasnya dukungan fiskal dari pemerintah pusat.

Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Sri Wahyuni, menegaskan bahwa peningkatan investasi swasta menjadi strategi utama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim untuk menjaga laju pertumbuhan ekonomi di tengah keterbatasan dukungan fiskal dari pemerintah pusat.

“Investasi menjadi strategi Pemprov untuk menutup ruang fiskal. Melalui investasi, kita dorong pertumbuhan ekonomi daerah karena di situ ada penyerapan tenaga kerja, perdagangan, dan ekspor yang menghidupkan ekonomi lokal,” ujar Sri Wahyuni saat menghadiri Mahakam Investment Forum (MIF) di Balikpapan, Kamis, 9 Oktober 2025.

Ia menjelaskan, keterlibatan sektor swasta menjadi faktor krusial dalam memperkuat fondasi ekonomi daerah. Karena itu, Pemprov Kaltim terus mendorong kemudahan perizinan, promosi potensi daerah, serta peningkatan kerja sama lintas sektor untuk menarik minat investor.

Kolaborasi dan Sektor Unggulan

Dalam kesempatan tersebut, Sri Wahyuni juga mengapresiasi dukungan Bank Indonesia (BI) dalam memperkuat ekosistem investasi melalui inisiatif Regional Investment Relation Unit (RIRU).

“Kegiatan ini sudah ketiga kalinya didukung BI. Tidak hanya membangun biro investasi, tapi juga menghadirkan jejaring investor dari berbagai negara untuk melihat langsung potensi investasi di Kaltim,” tuturnya.

Beberapa sektor unggulan yang ditawarkan kepada investor meliputi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK), kawasan industri Bontang, industri pengolahan hasil tambang dan migas, serta proyek pengelolaan sampah (waste management) di Balikpapan.

“Minat terhadap proyek pengolahan sampah ini cukup tinggi. Ada investor yang membutuhkan pasokan hingga 600 ton per hari untuk diolah menjadi energi. Ini peluang besar yang sedang kita jajaki bersama pemerintah kota dan pihak terkait,” terang Sri Wahyuni.

Tantangan Fiskal dan Arah Kebijakan Ekonomi

Lebih lanjut, Sri mengungkapkan tantangan baru berupa pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat senilai Rp14,6 triliun pada tahun 2026. Kondisi ini, katanya, akan berdampak pada kemampuan fiskal daerah dalam membiayai berbagai program pembangunan.

“Kita tetap jalankan program prioritas seperti pembangunan infrastruktur dan ekonomi produktif. Hanya saja, beberapa kegiatan lain mungkin akan disesuaikan volumenya,” jelasnya.

Dengan memperkuat peran investasi swasta dan mengoptimalkan kawasan industri strategis, Pemprov Kaltim optimistis pertumbuhan ekonomi daerah tetap terjaga dan berkelanjutan, meski menghadapi keterbatasan anggaran dari pemerintah pusat. (/KRV/pt/portalkaltim/sty)