BKD Kaltim Tingkatkan Layanan Manajemen ASN melalui Forum Konsultasi Publik Berbasis Meritokrasi

BKD Provinsi Kalimantan Timur menggelar FKP sebagai upaya memperkuat layanan manajemen ASN yang lebih adaptif, responsif, dan berorientasi pada meritokrasi, guna mendukung reformasi birokrasi berkelanjutan.

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kalimantan Timur menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik (FKP) bertema “Layanan Manajemen ASN yang Adaptif, Responsif, dan Berorientasi pada Meritokrasi.” Kegiatan ini menjadi ruang dialog terbuka untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas layanan manajemen ASN melalui masukan langsung dari pengguna layanan dan pemangku kepentingan.

FKP digelar sebagai bagian dari komitmen BKD dalam memperkuat transparansi, akuntabilitas, serta pelayanan kepegawaian yang mampu menjawab kebutuhan perkembangan birokrasi modern.

Pembukaan oleh Perwakilan Sekdaprov Kaltim

Forum ini resmi dibuka oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim yang diwakili Staf Ahli Gubernur Bidang Sumber Daya Alam, Perekonomian Daerah, dan Kesejahteraan Rakyat, Arief Murdiyatno, di Ruang Rapat 2 Kantor BKD Kaltim, pada Jumat, 14 November 2025.

Dalam sambutannya, Arief menegaskan bahwa Aparatur Sipil Negara tidak lagi hanya bertugas sebagai pelaksana kebijakan, tetapi juga sebagai agen perubahan yang mendorong birokrasi menjadi lebih cepat, tepat, dan berkualitas.

“Badan Kepegawaian Daerah memiliki peran penting sebagai pengungkit dalam memastikan talenta ASN tersedia, kompeten, dan mampu mendorong kinerja daerah menuju tata kelola pemerintahan yang berkualitas. Forum Konsultasi Publik ini memiliki makna strategis untuk memperkuat peran tersebut,” ujarnya.

Apresiasi Kinerja dan Ruang Perbaikan

Arief menyampaikan apresiasi atas capaian Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan BKD Kaltim yang pada 2024 mencapai skor 91,01. Menurutnya, pencapaian ini menunjukkan bahwa reformasi birokrasi di Kaltim telah berada pada jalur yang benar.

Namun demikian, ia mengingatkan bahwa peningkatan kualitas tetap harus menjadi prioritas.

“Masih ada ruang yang perlu diperbaiki, seperti mengurangi keluhan berulang dari masyarakat, memperpendek waktu layanan, serta memastikan prosedur pelayanan mudah dipahami, transparan, dan dapat diakses oleh ASN maupun masyarakat,” jelasnya.

Ia juga menekankan pentingnya memperkuat saluran pengaduan dan mekanisme perlindungan pelapor agar kepercayaan publik terhadap birokrasi tetap terjaga.

“Pelayanan publik harus dijalankan dengan etika, penuh empati, dan tanpa diskriminasi,” tegasnya.

Arief berharap FKP tidak hanya menjadi forum diskusi, melainkan momentum untuk memperkuat komitmen seluruh unsur layanan kepegawaian.

“Mari kita perkuat sinergi, menyamakan langkah, dan meneguhkan tekad dalam mewujudkan manajemen ASN yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada hasil,” ujarnya.

Tujuan dan Harapan Penyelenggaraan FKP

Sekretaris BKD Kaltim, Jane Nazaruddin, menjelaskan bahwa FKP bertujuan menyediakan ruang dialog kebijakan yang terstruktur antara penyelenggara layanan, pengguna layanan, dan pemangku kepentingan lainnya. Melalui forum ini, berbagai persoalan nyata di lapangan dapat diidentifikasi dan dirumuskan solusi yang tepat untuk penyempurnaan kebijakan.

“Melalui forum ini, kami berharap dapat menghadirkan layanan kepegawaian yang lebih adaptif dan berorientasi pada meritokrasi,” ungkapnya.

FKP tahun 2025 diikuti oleh 180 peserta yang terdiri dari penyelenggara dan penerima layanan BKD Kaltim, perangkat daerah, serta instansi vertikal. Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari BKD Kaltim dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) BKD. (Prb/ty/portalkaltim/sty)