Memasuki 2026, Otorita IKN Tegaskan Arah Nusantara sebagai Ibu Kota Politik 2028

Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono tegaskan target IKN atau Nusantara sebagai Ibu Kota Politik 2028 dalam apel perdana 2026 yang diikuti 1.100 pegawai.

Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) mengawali kalender kerja tahun 2026 dengan konsolidasi besar. Lebih dari 1.100 pegawai mengikuti apel perdana yang dipimpin langsung oleh Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, di Multifunction Hall Kantor Bersama 3, Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), Senin 5 Januari 2026..

Momen ini menjadi penegasan kesiapan aparatur dalam mengawal transformasi kelembagaan menuju Nusantara sebagai pusat pemerintahan dan “Ibu Kota Politik” pada 2028 mendatang.

Dalam arahannya, Basuki menekankan pentingnya membangun solidaritas dan kesamaan visi seluruh jajaran Otorita IKN. Ia mengingatkan bahwa beban kerja ke depan akan semakin fokus pada transisi fungsi ibu kota secara utuh.

“Arah besar menuju tahun 2028, IKN bukan hanya sekadar ibu kota baru bagi kita. Namun, sesuai dengan judul kita hari ini, IKN menuju 2028 transformasi ASN dan kota masa depan,” tegas Basuki.

ASN Muda sebagai Motor Perubahan

Basuki menyoroti bahwa profil Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan mengisi IKN kebanyakan merupakan generasi muda.

Ia berharap para abdi negara muda ini menjadi motor perubahan yang mampu menggerakkan ekosistem pemerintahan dan ekonomi, termasuk memberikan dampak positif bagi masyarakat lokal di sekitarnya.

“ASN muda harus menjadi fokus pemindahan di IKN. Generasi muda harus jadi motor perubahan. Pembangunan IKN bukan hanya tentang bangunan baru, namun juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat lokal,” pungkasnya.

Lebih lanjut, Basuki menegaskan bahwa IKN sedang dipersiapkan untuk menjadi ekosistem kehidupan kota yang benar-benar baru bagi Indonesia. Sebuah kota yang berkelanjutan, modern, dan sepenuhnya berorientasi pada pelayanan publik.

Apel perdana ini sekaligus menjadi momentum bagi seluruh jajaran Otorita IKN untuk menyatukan langkah. Target 2028 bukan sekadar angka, melainkan batas waktu bagi transformasi Nusantara menjadi pusat kebijakan dan perpolitikan nasional yang fungsional. (ens)