Tak Hanya Mahasiswa Baru, Program ‘Gratispol’ Kaltim Kini Tanggung UKT Semua Semester

Pemprov Kaltim perluas program Gratispol. Tak hanya mahasiswa baru, mahasiswa aktif semua semester kini bebas UKT. Syaratnya warga Kaltim dan maksimal usia 25 tahun.

Biaya pendidikan tinggi yang terus merangkak naik menuntut intervensi nyata dari pemerintah daerah. Tak ingin setengah-setengah dalam mencetak sumber daya manusia berkualitas, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memutuskan untuk memperlebar payung perlindungan pendidikan mereka lewat program “Gratispol”.

Kebijakan ini tak lagi sekadar wacana. Melalui Tim Percepatan Pendidikan Gratispol (TP2G), Pemprov Kaltim bergerak cepat menyosialisasikan perluasan penerima manfaat program ini ke berbagai kampus.

Pada Jumat (30/1/2026), TP2G mengumpulkan para Ketua Jurusan dan Koordinator Program Studi dari Perguruan Tinggi Negeri (PTN) maupun Swasta (PTS) se-Samarinda dan Kutai Kartanegara di Aula Gedung E Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur (UMKT), Samarinda.

Bebas UKT untuk Mahasiswa Aktif

Poin krusial dalam sosialisasi tersebut adalah perubahan skema penerima bantuan. Jika sebelumnya bantuan pendidikan kerap identik dengan mahasiswa baru, kini Program Gratispol menyasar mahasiswa aktif di seluruh semester.

Syarat utamanya cukup spesifik namun inklusif: penerima merupakan warga Kalimantan Timur dengan batas usia maksimal 25 tahun untuk jenjang S1.

Dampaknya langsung terasa. Di UMKT saja, tercatat sebanyak 2.205 mahasiswa dipastikan bebas dari tagihan Uang Kuliah Tunggal (UKT) berkat skema ini.

Investasi Jangka Panjang

Ketua TP2G Pemprov Kaltim, Bohari Yusuf, menegaskan bahwa kebijakan ini bukan sekadar bantuan sosial, melainkan investasi demografi.

“Anak-anak kita yang hari ini berusia 20 sampai 25 tahun, dua dekade lagi berada pada usia kepemimpinan. Mereka inilah yang kita harapkan menjadi penopang masa depan daerah dan bangsa,” ujar Bohari.

Sebelum menyambangi Samarinda, tim ini juga telah bergerak di wilayah pesisir. Sehari sebelumnya, Kamis (29/1/2026), sosialisasi serupa digelar di Universitas Mulia Balikpapan, menyasar pimpinan perguruan tinggi di Balikpapan, Penajam Paser Utara (PPU), hingga Paser.

Langkah agresif Pemprov Kaltim ini dinilai sebagai upaya konkret menyongsong visi Indonesia Emas 2045, dengan memastikan generasi muda daerah tidak terhambat biaya untuk mengakses pendidikan tinggi. (ens)