Lagi, Pemprov Kaltim Klarifikasi Anggaran Rp25 Miliar Rumah Jabatan, Ini Rinciannya

Setelah menuai sorotan publik dalam beberapa pekan terakhir, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur akhirnya buka suara terkait polemik renovasi rumah jabatan gubernur.

Melalui jumpa pers yang digelar di Kantor Diskominfo Kaltim, Selasa (5/5/2026), pemprov memberikan penjelasan rinci mengenai penggunaan anggaran Rp25 miliar yang selama ini menjadi perbincangan.

Klarifikasi ini disampaikan untuk meluruskan informasi yang beredar sekaligus menegaskan bahwa anggaran tersebut tidak hanya difokuskan pada renovasi rumah jabatan, melainkan mencakup berbagai kebutuhan fasilitas pemerintahan.

Dua Item Dihapus, Fokus Anggaran Disesuaikan

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Umum Setdaprov Kaltim, Astri Intan Nirwany, menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan penyesuaian terhadap belanja dalam anggaran murni tahun 2024.

Dari total 57 item pengadaan, kini dikurangi menjadi 55 item setelah dua jenis belanja dihapus, yakni kursi pijat dan water heater.

“Sekitar ada 57 item, tapi dikurangi dua item yakni kursi pijat dan belanja alat rumah tangga lainnya seperti water heater,” ujarnya.

Ia menegaskan, total anggaran Rp25 miliar tersebut tersebar untuk berbagai kebutuhan aset yang berada di bawah pengelolaan Biro Umum, bukan hanya untuk renovasi rumah jabatan gubernur.

Anggaran Digunakan untuk Banyak Fasilitas Pemerintah

Astri memaparkan, anggaran tersebut juga digunakan untuk menunjang berbagai fasilitas strategis, termasuk kantor gubernur yang memiliki delapan lantai serta sejumlah gedung penunjang lainnya.

Kawasan rumah jabatan gubernur sendiri terdiri dari enam bangunan utama, seperti rumah kediaman, ruang VIP, pendopo Odah Etam, guest house, gedung Olah Bebaya, hingga musholla teater.

Selain itu, Biro Umum juga mengelola berbagai fasilitas lain seperti rumah jabatan wakil gubernur, rumah jabatan sekretaris daerah di Jalan M Yamin, ruang VIP di Bandara APT Pranoto Samarinda dan Bandara Balikpapan, hingga convention hall di Sempaja serta operasional Islamic Center Kaltim.

“Semua fasilitas tersebut digunakan untuk menunjang kegiatan pimpinan dan menerima tamu VIP, termasuk menteri hingga presiden, serta dimanfaatkan masyarakat,” jelasnya.

Dalam upaya efisiensi, Pemprov Kaltim menegaskan telah menekan belanja non-prioritas tanpa mengganggu pelayanan publik.

Adapun komposisi anggaran Rp25 miliar terdiri dari belanja barang pakai habis 10,1 persen, belanja modal gedung dan bangunan 16,9 persen, belanja peralatan dan mesin 27,2 persen, serta belanja pemeliharaan yang menjadi porsi terbesar yakni 45,4 persen.

“Dalam kondisi efisiensi, kami tetap memastikan anggaran tepat sasaran dan mendukung operasional seluruh aset,” pungkas Astri. (sn/am)