Gratispol Kaltim Dievaluasi, Fokus Perbaikan Data dan Perluasan Akses Pendidikan Tinggi

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus melakukan evaluasi dan penyempurnaan pelaksanaan Program Gratispol Pendidikan sebagai salah satu program prioritas daerah dalam meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat. Program ini hadir untuk membantu pembiayaan pendidikan mahasiswa sekaligus mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kalimantan Timur.

Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Provinsi Kalimantan Timur, Dasmiah, mengatakan bahwa Program Gratispol memberikan kesempatan yang lebih luas bagi putra-putri daerah untuk mengenyam pendidikan tinggi.

Pemerintah pun terus melakukan sosialisasi kepada perguruan tinggi dan mahasiswa agar seluruh mekanisme program dapat dipahami dengan baik oleh para penerima manfaat.

“Kami sudah melakukan sosialisasi ke kampus-kampus dan kepada mahasiswa. Program ini diperuntukkan bagi mahasiswa yang memenuhi persyaratan, sehingga mereka perlu memahami mekanisme dan ketentuan yang berlaku,” ujar Dasmiah saat menjadi narasumber dialog Publika TVRI Kaltim baru-baru ini

Penguatan Tata Kelola dan Ketepatan Data Penerima Manfaat

Menurut Dasmiah, berbagai kendala yang muncul selama pelaksanaan program umumnya berkaitan dengan pemahaman mahasiswa terhadap sistem pendaftaran maupun komponen pembiayaan pendidikan yang ditanggung melalui program tersebut. Karena itu, pemerintah terus melakukan pendampingan dan memberikan informasi yang jelas kepada mahasiswa agar proses pengajuan bantuan dapat berjalan lancar.

Ia menjelaskan, seluruh bantuan pendidikan yang disalurkan melalui Program Gratispol didasarkan pada data yang diajukan mahasiswa dan diverifikasi oleh perguruan tinggi. Dengan cakupan penerima yang terus meningkat, program ini menjadi salah satu bentuk investasi pemerintah daerah dalam membangun sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.

Pada tahun 2025 program tersebut telah menjangkau sekitar 25 ribu mahasiswa, sementara pada tahun 2026 jumlah penerima manfaat meningkat hingga sekitar 60 ribu mahasiswa.

“Data yang kami gunakan berasal dari mahasiswa dan perguruan tinggi. Karena itu, ketepatan data sangat penting agar bantuan yang diberikan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan program,” jelasnya.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan tata kelola program melalui penguatan koordinasi dengan perguruan tinggi serta penyempurnaan sistem pendataan.
Pada kesempatan tersebut, Dasmiah juga mengingatkan mahasiswa yang belum menyelesaikan proses pendaftaran agar segera melengkapi persyaratan sebelum batas waktu yang telah ditetapkan pada 30 Juni 2026.

“Program ini sangat bermanfaat bagi masyarakat. Harapan kami, pelaksanaannya semakin tepat sasaran dan mampu mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia Kalimantan Timur,” tutup Dasmiah. (Am)