KUA-PPAS Kaltim 2027 Belum Disepakati, Paripurna Ditunda hingga 17 November, Darlis Kritik Pemprov

Pembahasan anggaran Kalimantan Timur (Kaltim) 2027 belum sampai pada kesepakatan. Penandatanganan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang dijadwalkan Selasa, 10 November 2026, akhirnya ditunda hingga 17 November. Penundaan ini memunculkan keberatan dari anggota DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, yang mempertanyakan kesiapan pemerintah provinsi menyelesaikan pembahasan anggaran.

Persoalan anggaran tahun depan sebenarnya sudah dibahas sejak awal November. DPRD melalui Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Kaltim masih mengurai kemampuan fiskal, belanja wajib, hingga sejumlah catatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait tata kelola penganggaran.

Di tengah pembahasan tersebut, Pemprov Kaltim mengajukan permohonan penjadwalan ulang agenda penandatanganan kesepakatan KUA-PPAS. Permohonan disampaikan melalui surat Sekretaris Daerah Kaltim Sri Wahyuni bernomor 100.1.4.4/6374/III/BPKAD tertanggal 10 November 2026 kepada Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud.

Dalam surat itu, pemerintah menyebut masih diperlukan waktu untuk menyelaraskan dan menyempurnakan data penganggaran masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD) melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI).

“Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan waktu untuk melakukan koordinasi, verifikasi, dan penyelesaian proses penginputan serta pemutakhiran data penganggaran pada SIPD-RI,” demikian salah satu poin dalam surat permohonan tersebut.

Darlis keberatan, sebut agenda tidak bisa diubah seenaknya

Permintaan penjadwalan ulang itu kemudian menjadi pembahasan dalam Rapat Paripurna ke-34 DPRD Kaltim, Selasa malam, 10 November 2026.

Rapat yang semula dijadwalkan pukul 20.00 WITA tersebut akhirnya dimulai sekitar pukul 21.00 WITA. Paripurna dipimpin Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, didampingi Wakil Ketua I Ekti Imanuel dan Wakil Ketua II Ananda Emira Moeis.

Dalam forum tersebut, Darlis Pattalongi dari Fraksi PAN-NasDem menyampaikan interupsi. Ia mengaku terkejut sekaligus kecewa karena agenda yang semula disiapkan untuk penandatanganan kesepakatan KUA-PPAS justru berubah menjadi pembahasan penundaan.

“Malam ini saya terang sangat kaget dan bisa dibilang kecewa. Kita tahu bersama bahwa forum paripurna itu adalah permusyawaratan tertinggi lembaga legislatif,” kata Darlis.

Ia mempertanyakan kesiapan Pemprov Kaltim, mengingat jadwal rapat sebelumnya sudah mengalami perubahan. Menurutnya, rentang waktu yang tersedia semestinya bisa dimanfaatkan pemerintah untuk menyelesaikan penyesuaian data anggaran.

“Seyogianya, dalam rentang waktu antara Jumat malam sampai hari ini, pemerintah provinsi sudah memiliki cukup waktu untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian yang dibutuhkan agar agenda paripurna malam hari ini dapat terpenuhi,” ujarnya.

Darlis juga mengingatkan agar agenda lembaga legislatif tidak berubah secara sepihak tanpa penjelasan yang memadai.

“Jadi, mestinya tidak dibuat seenaknya sendiri seperti permainan!” tegasnya.

Meski mendapat keberatan, pimpinan rapat kemudian meminta persetujuan anggota dewan untuk menjadwalkan kembali agenda penandatanganan kesepakatan KUA-PPAS pada 17 November 2026.

Pemprov Kaltim dalam paripurna tersebut diwakili Asisten Administrasi Umum Irfan Pranata.

Sri Wahyuni sebelumnya jelaskan persoalan kapasitas fiskal

Sebelum penundaan paripurna, pembahasan KUA-PPAS 2027 telah berlangsung dalam rapat kerja Banggar DPRD Kaltim bersama TAPD pada Selasa malam, 3 November 2026.

Sekda Kaltim Sri Wahyuni mengatakan, salah satu hal yang dibahas adalah kemampuan fiskal daerah dan penyesuaian belanja wajib. Pemerintah perlu memastikan proyeksi pendapatan sebelum menentukan ruang belanja yang dapat digunakan pada 2027.

Saat itu, Sri menyampaikan TAPD masih menunggu kepastian besaran Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.

“Jadi bisa melakukan penyesuaian belanja kalau ada angka transfernya,” kata Sri setelah rapat kerja, sebagaimana dikutip Kaltim Post.

Kepastian TKD kemudian disampaikan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kaltim Ahmad Muzakkir pada 5 November 2026. Ia menyebut Kaltim memperoleh alokasi transfer sekitar Rp3,1 triliun untuk tahun anggaran 2027.

“Untuk belanja transfer 2027, keputusan menterinya sudah keluar. Kita mendapatkan dana kurang lebih Rp3,1 triliun, sama dengan tahun 2026,” ujar Ahmad Muzakkir, dikutip Niaga.Asia.

Meski demikian, dana transfer tersebut tidak seluruhnya bisa digunakan secara bebas. Sebagian sudah memiliki peruntukan tertentu, termasuk Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH DR), sedangkan bagian lainnya dapat disesuaikan dengan prioritas pembangunan daerah.

Di sisi lain, proyeksi APBD Kaltim 2027 dalam pembahasan diberitakan berada di kisaran Rp12 triliun. Angka tersebut jauh lebih rendah dibandingkan APBD Kaltim pada periode ketika pendapatan daerah masih berada di atas Rp25 triliun.

Kondisi itu membuat pemerintah dan DPRD harus menghitung kembali program yang akan dipertahankan, disesuaikan, atau ditunda.

Anggaran pendidikan dan pokir ikut menjadi persoalan

Selain kemampuan fiskal, pembahasan KUA-PPAS 2027 juga menyentuh pemenuhan belanja wajib pendidikan minimal 20 persen dari APBD.

Anggota Banggar DPRD Kaltim Sarkowi V Zahry menyebut pembahasan anggaran pendidikan masih memerlukan pendalaman. Jika proyeksi APBD berada di angka Rp12 triliun, maka alokasi 20 persen setara sekitar Rp2,4 triliun.

DPRD meminta agar pemenuhan persentase tersebut tidak hanya terlihat dalam angka, tetapi juga benar-benar dialokasikan untuk program pendidikan yang menjadi kewenangan provinsi, terutama SMA, SMK, dan SLB.

Persoalan ini juga berkaitan dengan catatan KPK terhadap rencana penganggaran pokok-pokok pikiran (pokir) anggota DPRD yang melintasi daerah pemilihan (dapil).

Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud sebelumnya menyebut KPK menilai pola pokir lintas dapil sebagai hal yang perlu dicermati. DPRD mempertimbangkan penataan kembali usulan tersebut agar tidak menimbulkan persoalan administrasi maupun hukum.

Sekda Sri Wahyuni juga mengingatkan pentingnya ketepatan waktu penganggaran, penempatan pokir sesuai dapil, serta mekanisme belanja barang dan jasa agar mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Waktu pembahasan semakin terbatas

Penundaan penandatanganan KUA-PPAS hingga 17 November membuat waktu pembahasan anggaran semakin terbatas. DPRD dan Pemprov Kaltim ditargetkan menyelesaikan persetujuan bersama APBD 2027 paling lambat 30 November 2026.

Setelah disepakati, dokumen APBD akan menjalani tahapan evaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah.

Dengan demikian, persoalan KUA-PPAS 2027 bukan hanya soal perubahan jadwal paripurna. Ada sejumlah pekerjaan yang harus dituntaskan, mulai dari penyelarasan data penganggaran SKPD, penyesuaian belanja berdasarkan kemampuan fiskal, pemenuhan belanja wajib pendidikan, hingga penataan pokir sesuai ketentuan.

Tambahan waktu hingga 17 November kini menjadi kesempatan bagi TAPD dan Banggar DPRD untuk merampungkan pembahasan. Namun, publik juga menunggu apakah kesepakatan dapat dicapai sesuai jadwal berikutnya, sehingga penyusunan APBD Kaltim 2027 tidak kembali mengalami keterlambatan. (Am)