Pengamat: Sistem Sewa Mobil Dinas Lurah Samarinda Tidak Efisien

Pengamat ekonomi Unmul, Purwadi mempertanyakan kebijakan Pemkot Samarinda. Yang memberi mobil dinas baru jenis MPV pada 50 lurah dengan sistem sewa. Menurutnya itu tidak efisien.

Sebelumnya, Pemkot Samarinda menyalurkan 50 unit Toyota Avanza Veloz kepada seluruh lurah di Kota Tepian. Pengadaan mobil-mobil itu menggunakan sistem sewa tahunan. Jadi pemkot tidak membayar Rp14,3–Rp 16,5 miliar secara langsung, dengan asumsi harga Rp280–Rp331,1 juta per unit.

Namun hanya beberapa persennya saja, karena menggunakan skema sewa tahunan. Menurut Wali Kota Samarinda Andi Harun. Ada beberapa alasan di balik kebijakan itu.

Pertama, kinerja lurah, terutama saat penanganan pandemi COVID-19 dinilai sangat berat.

“Anggaran di kelurahan sangat terbatas. Mereka menggunakan dana pribadinya untuk menambahi biaya transportasi BBM-nya. Karena mereka bekerja tidak lagi pakai jam kerja. Sudah extraordinary (luar biasa),” jelas Andi.

Kedua, Andi menganalisa penggunaan kendaraan dinas yang menggunakan sistem beli langsung di seluruh Indonesia. Dia melihat riwayat pemeliharaan kendaraan tidak rapi. Ada yang dirawat di bengkel resmi, ada pula di bengkel tidak resmi.

Selain itu, apabila mengalami kerusakaan atau masalah teknis, setiap unit organisasi memiliki aturan tersendiri dalam koordinasinya. Artinya tidak ada aturan pasti dalam penggunaan kendaraan dinas.

Dengan sistem sewa. Kekuatan fiskal Kota Samarinda mampu, penggunaan kendaraan dinas tidak terlalu rumit, dan bisa membantu lurah.

“Manfaat lainnya kita hanya menyediakan BBM. Urusan ganti oli dan kerusakan lain semua maintenance dari penyedia. Jadi semua efisien dan setelah kami hitung-hitung, jauh lebih efisien daripada membeli yang baru,” lanjutnya.

LEBIH BAIK BELI

Pandangan berbeda disampaikan Purwadi, akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman. Menurutnya sistem sewa ini terhitung lebih boros ketimbang membeli unit baru.

“Biasanya sistem sewa kendaraan itu berlaku untuk kendaraan yang masa manfaatnya 2-3 tahun. Contoh, kendaraan berat batubara, itu kan karena jalannya rusak. Tahun ketiga sudah tidak bisa dipakai, makanya perusahaan menyewa.”

“Tapi kalau untuk lurah, jalannya dalam kota. Ini akal-akalan. Karena mobil itu 3 tahun masih bagus banget. Bahkan mobil dinas bisa dipakai 10 tahun,” tutur Purwadi dalam keterangan suara yang diterima Kaltim Faktual pada Selasa malam.

Purwadi berhitung, jika harga sewa tahunan per unit Rp10 juta sebulan. Berarti dalam setahun biayanya menjadi Rp120 juta.

“Kalau 3 tahun, sudah Rp360 juta itu, sudah seharga mobilnya. Bahkan, kalau bisa sampai 10 tahun. Bisa diturunkan ke lurah-lurah berikutnya.”

“Kalau menurut saya sistem sewa seperti itu tidak efektif. Sangat merugikan pemerintah kota. Karena mobilnya bisa dipakai 10 tahun dengan biaya sewa 3 tahun,” lanjutnya.

Di luar hitung-hitungan itu, Purwadi juga menilai pengadaan mobil dinas itu tidak tepat waktu. Karena belum lama ini, wali kota menyebut tak memiliki anggaran yang cukup untuk memberi tunjangan pada guru.

“Dari sisi keuangan daerah, benar saja. Artinya boleh menggunakan sistem sewa seperti itu.”

“Cuma kita lihat esensinya. Wali kota barusan mengatakan bahwa tambahan penghasilan untuk guru tidak bisa diberikan karena uang pemerintah kota enggak cukup.”

“Lah sementara, nyewa mobil. Itu paling enggak Rp 5-7 miliar per tahun. Ini kan artinya melakukan hal-hal yang tidak penting, tapi membayar hal yang penting,” kata Purwadi.

Satu hal lagi, ia menilai pengadaan mobil belum terlalu urgent untuk seluruh lurah. Karena jika alasan pengadaan adalah untuk menopang mobilitas para lurah. Penggunaan sepeda motor dinilai Purwadi lebih efektif di medan Samarinda.

Ia lantas menyarankan wali kota untuk fokus pada hal-hal yang lebih vital. Semisal menyejahterakan guru, penanganan banjir, serta program pengurai kemacetan. (DRA)