Akademisi Kritik Kenaikan Tarif Air PDAM di Berau: Efek Dominonya Besar

Akademisi Unmul mengkritik adanya kenaikan tarif air PDAM di Berau. Menurutnya efek dominonya sangat besar. Kebijakan tersebut harus dikaji ulang.

Akhir-akhir ini, isu kenaikan tarif air PDAM di Berau tengah menjadi sorotan. Kenaikan tarif itu dilakukan oleh Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Batiwakkal, yang akan berlaku di tahun 2025 ini.

Pihak PDAM Batiwakkal Berau, sempat membantah adanya kenaikan, sebab yang dilakukan merupakan penyesuaian tarif. Namun, tetap saja kebijakan baru itu menuai protes dari berbagai pihak.

Efek Domino Besar

Akademsi dari Universitas Mulawarman (Unmul), Purwadi Purwoharsojo ikut mengkritisi kenaikan tarif air PDAM di Berau tersebut. Terlebih angka inflasi di kabupaten itu selalu tercatat tinggi.

Dengan adanya kenaikan tarif itu, menurutnya, kebijakan baru itu akan memiliki efek domino yang besar. Terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Purwadi minta, pihak PDAM tidak hanya fokus pada keuntungan bisnis semata, namun juga tanggung jawab sosial untuk meciptakan kesejahteraan masyarakat setempat.

“Karena ketika air bersih tersedia, sektor ekonomi seperti laundry, warung makan, hotel, bisa tumbuh dan usaha-usaha ini juga akan membayar pajak pada akhirnya. Jangan hanya fokus pada keuntungan bisnis semata,” katanya belum lama ini.

Solusi

Purwadi melihat, kenaikan tarif tersebut bentuk kurangnya sinergi Pemkab Berau dengan DPRD Berau. Menutnya, kedua pihak tersebut harus duduk bersama untuk mengevaluasi kinerja Perumda.

Alih-alih mendukung kenaikan tarif, pemerintah setempat dalam hal ini Bupati Berau mestinya bisa memberikan subsidi ke masyarakat dengan menggunakan APBD yang nilainya cukup besar.

“Bupati Berau juga harus lebih jeli dalam hal ini, jangan hanya menyetujui saja tanpa mempertimbangkan efek domino dan rencana bisnis yang matang. DPRD Berau pun harus tegas mengawasi setiap Perumda yang ada,” tambahnya.

Ekonom itu juga minta kebijakan penyesuaian tarif perlu pengawasan lebih lanjut. Agar tidak merugikan masyarakat, terlebih di tengah kondisi ekonomi yang belum stabil sampai hari ini.

“Perumda yang ada di Berau harus memiliki rencana bisnis yang jelas, jangan sampai pengelolaan Perusahaan Daerah tidak profesional dan menjadi beban daerah. Pemda Berau harus lebih bijak dalam mengalokasikan anggaran demi kepentingan masyarakat,” pungkasnya. (ens)