SEPUTAR KALTIM

Akmal Malik Apresiasi Diskominfo Kaltim yang Miliki Dashboard Data

Diterbitkan

2 tahun yang lalu

pada

9 November 2023

Oleh

Redaksi 2

Pj Gubernur Kaltim, Akmal Malik saat menjadi pembicara pada Talksow Gubernur Menyapa di RRI Samarinda, Kamis, 9 November 2023. (Diskominfo Kaltim)

Akmal Malik memberikan apresiasi kepada Diskominfo Kaltim yang memiliki dashboard data. Penggunaan dashboard data ini untuk menyelesaikan permasalahan ketidak kesesuaian data.

Dalam era teknologi informasi yang semakin maju, keberadaan data, penting dalam menggerakkan perkembangan dan pengambilan keputusan yang tepat.

Oleh karena itu, Penjabat Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik mengapresiasi Diskominfo Kaltim yang telah memiliki dashboard data.

“Saya apresiasi Kominfo miliki dashboard data yang bagus kita bisa melihat processing ke depan,” ungkap saat menjadi pembicara pada Talksow Gubernur Menyapa di RRI Samarinda, Kamis, 9 November 2023.

Lebih lanjut, Akmal menyatakan bahwa salah satu permasalahan saat ini adalah apakah data yang dimiliki sudah sesuai dengan data yang diberikan atau sudah sesuai dengan data yang dimiliki oleh desa. Jika data tidak sesuai, maka kita akan menghadapi kesulitan di masa mendatang.

Menurutnya, perlu adanya kesamaan data antara desa, kecamatan, kabupaten, dan provinsi. Terlalu sering, kita memiliki sudut pandang yang berbeda.

“Saya baru-baru ini mendampingi Presiden ke Kutai Barat, dimana Bupati mengatakan ada sekitar 10.000 orang warga yang belum mendapatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) karena mereka tidak memiliki surat keterangan pindah dari daerah asalnya. Namun, setelah melakukan penelusuran, ternyata tidak sebanyak itu,” ujarnya.

Akmal menjelaskan bahwa pencatatan sipil sudah cukup baik, sehingga perlu adanya klarifikasi data. Jika pejabat publik terus-menerus menyampaikan data tanpa bukti yang jelas, ini akan menjadi masalah di masa depan.

Oleh karena itu, penting ada kesamaan data antara provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, dan desa. Jika ada desa dengan rumah-rumah yang tidak layak huni, kita perlu tahu di mana lokasinya, siapa pemiliknya, siapa kepala keluarganya, dan bagaimana kondisinya.

Data tersebut harus juga sama di tingkat kecamatan, kabupaten, atau kota, serta harus sesuai dengan tingkat nasional, sehingga dapat mengalokasikan dana secara efektif, baik pada tingkat nasional maupun di tingkat kabupaten. Data ini sangat diperlukan untuk pengambilan keputusan yang tepat sasaran.