Akses Jalan ke Tempat Wisata Sulit Jadi Sorotan Anggota DPRD Kutim

Anggota DPRD Kutim Arang Jau, menyoroti soal akses menuju tempat wisata masih banyak yang dirasa sulit. Karena itu potensi wisata Kutim tak berkembang. Ia mendesak pemerintah untuk memperhatikan.

Kabupaten Kutai Timur (Kutim) diketahui memiliki kekayaan wisata alam yang melimpah. Namun sayangnya belum tergarap secara maksimal. Selain pengelolaan yang belum profesional, juga terkait infrastruktur akses jalan menuju tempat wisata tersebut yang masih menjadi hambatan.

Masalah ini mendapat perhatian dari Anggota DPRD Kutim Arang Jau. Ia sebenarnya mempunyai ide inovatif untuk memanfaatkan potensi wisata alam di dapilnya, sebagai motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi lokal.

Karena dia percaya, dengan pemanfaatan yang tepat, aset alam Kutim dapat menjadi daya tarik wisata yang signifikan.

Baginya, Kutim memiliki kekayaan alam yang sangat berharga, termasuk hutan lebat, gunung megah, dan sungai yang masih alami.

Namun, akses menuju lokasi-lokasi wisata tersebut sering kali menjadi kendala karena jalan yang tersedia adalah milik perusahaan dan tidak terbuka untuk umum.

“Banyak destinasi menarik yang terhalang oleh akses yang sulit. Jalan menuju lokasi-lokasi wisata sering kali merupakan jalan perusahaan yang tidak dapat diakses publik,” ungkap Arang Jau saat ditemui rekan media, DPRD Kutim, Rabu 7 Agustus 2024.

Meski ada kendala infsrtruktur, Arang Jau melihat adanya peluang besar sektor wisata seiring dengan pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN) ke Kalimantan Timur (Kaltim).

Ia percaya bahwa pemindahan IKN akan meningkatkan perhatian dan investasi dalam pengembangan infrastruktur, termasuk di sektor pariwisata.

“Pergeseran IKN ke Kalimantan Timur dapat membawa dampak positif, termasuk percepatan pembangunan infrastruktur yang penting bagi pengembangan sektor wisata,” katanya.

Ia menegaskan, pariwisata tidak hanya meningkatkan perekonomian, tetapi juga menciptakan peluang usaha baru bagi komunitas lokal, memungkinkan mereka untuk terlibat langsung dan menikmati hasilnya.

“Ini adalah kesempatan bagi mereka untuk berpartisipasi dan merasakan manfaatnya secara langsung,” jelasnya.

Lebih jauh, ia mengusulkan adanys dialog keberlanjutan antara DPRD dengan masyarakat. Untuk memastikan bahwa pengembangan pariwisata dan alokasi anggaran daerah sesuai dengan kebutuhan lokal.

“Aspirasi masyarakat harus dijadikan pedoman dalam pengalokasian anggaran. Komunikasi yang efektif antara DPRD dan masyarakat akan memastikan bahwa pengembangan dilakukan secara tepat sasaran,” tegasnya.

Karena dengan kolaborasi yang erat antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat adalah kunci untuk mengoptimalkan potensi wisata Kutim.

“Dengan langkah-langkah konkret dan komitmen dari semua pihak, kita dapat mengembangkan pariwisata yang memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi masyarakat setempat,” pungkasnya. (adv/han/am)

ADV DPRD KUTAI TIMUR