Bertemu Presiden Jokowi, Akmal Malik Bahas Persiapan HUT RI ke-79 di IKN

Pertemuan antara pemerintah daerah Kaltim bersama Presiden Jokowi di IKN tidak lain untuk membahas persiapan HUT RI ke-79. Mulai dari partisipasi masyarakat hingga mobilisasi.

Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik didampingi Wali Kota Samarinda Andi Harun, Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud dan Pj Bupati PPU Makmur Marbun secara khusus diundang oleh Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi).

Pertemuan ini berlangsung di Istana Garuda Ibu Kota Nusantara (IKN), Sepaku, Penajam Paser Utara (PPU).

Pada pertemuan khusus ini membahas penyelenggaraan HUT Kemerdekaan RI ke-79.

Dalam hal ini, Presiden Jokowi mengharapkan partisipasi masyarakat untuk turut menyukseskan upacara HUT tersebut.

“Presiden sangat memahami aspirasi masyarakat. Untuk itu, Presiden Jokowi memohon partisipasi masyarakat Kaltim mendukung pelaksanaan upacara nanti, terutama melalui pemerintah daerah,” kata Akmal Malik.

Selain partisipasi masyarakat, perlu juga dukungan dari pemerintah daerah untuk mobilisasi massa karena banyak  masyarakat yang menginginkan ikut pelaksanaan upacara di IKN luar biasa.

Meski demikian, Pemprov Kaltim memahami adanya kegiatan di dalam. Agar menjaga tata tertib yang sudah ditentukan pihak Istana Kepresidenan.

“Artinya, kami riil hanya memberikan dukungan mobilisasi masyarakat. Mulai transportasi, fasilitas keamanan, akomodasi,” jelasnya

“Keinginan presiden agar masyarakat juga bisa melihat langsung pelaksanaan upacara nanti. Termasuk, masyarakat yang ada di Indonesia,” sambung Akmal.

Menurut Akmal, ada 400 masyarakat yang akan hadir atau diundang di upacara nanti.

Selain itu, masyarakat yang menjadi undangan juga diarahkan dan berkumpul di Sumbu Kebangsaan.

“Hanya saja, untuk di sumbu kebangsaan di Istana, sebagian saja. Akan disediakan tenda-tenda dan hiburan sembari menanti detik-detik pengibaran bendera Merah Putih,” jelasnya.

“Jadi, 400 itu khusus di kawasan inti saja tempat acara. Sedangkan di Sumbu Kebangsaan kita menunggu informasi dari panitia pelaksana kepresidenan atau sekretariat negara,” ucapnya. (rw)