Biro PBJ Kaltim Kukuhkan Komitmen Antikorupsi Lewat Pelatihan AKPK

Biro PBJ Kaltim menegaskan komitmen membangun birokrasi bersih dan berintegritas melalui Pelatihan Antikorupsi dan Pencegahan Korupsi (AKPK) bagi pejabat pengadaan di lingkungan Pemprov Kaltim.

Kegiatan yang berlangsung pada 16–17 September 2025 di Balikpapan ini ditutup dengan penandatanganan Komitmen Bersama Pencegahan Perilaku Korupsi, sebagai bentuk nyata penguatan integritas seluruh peserta.

Pelatihan AKPK digelar atas kerja sama antara Biro PBJ Kaltim dan Pusat Pelatihan SDM PBJ Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI dengan model blended learning. Peserta yang hadir secara luring merupakan pejabat pengadaan di lingkungan Pemprov Kaltim, guna memastikan partisipasi dan interaksi yang optimal.

Pelatihan dibuka secara resmi oleh Sayid Awaluddin, Kepala Bagian Pembinaan dan Advokasi Barang dan Jasa, mewakili Kepala Biro PBJ Kaltim, Buyung Dodi Gunawan. Dalam sambutannya, Sayid menekankan pentingnya peran strategis pejabat pengadaan dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas di setiap tahapan proses pengadaan.

“Melalui pelatihan ini, kami berharap para pejabat pengadaan semakin memperkuat komitmen dan integritas dalam menjalankan tugas. Pengadaan yang transparan, akuntabel, dan profesional menjadi fondasi utama tata kelola pemerintahan yang bersih,” ujarnya.

Ia menambahkan, penguatan integritas ini sejalan dengan percepatan pencapaian Zona Integritas menuju WBK dan WBBM di lingkungan Pemprov Kaltim, serta mendukung misi pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola yang efektif, transparan, dan berorientasi pelayanan publik.

Untuk memperkaya materi, pelatihan menghadirkan dua narasumber ahli dari LKPP RI, yaitu Tri Susanto (Widyaiswara Ahli Madya) dan Tino Yuka Aldila (Widyaiswara Ahli Muda). Keduanya membahas risiko korupsi dalam proses pengadaan, dilengkapi studi kasus dan strategi pencegahan praktis yang dapat diterapkan di lapangan.

Para peserta tampak antusias mengikuti setiap sesi. Diskusi berlangsung aktif, mencerminkan semangat tinggi para pejabat pengadaan dalam memperkuat nilai-nilai integritas dan profesionalisme.

Sebagai puncak kegiatan, seluruh peserta menandatangani Komitmen Bersama Pencegahan Perilaku Korupsi — bukan sekadar seremoni, melainkan pernyataan moral dan profesional untuk:

1. Menjunjung tinggi integritas dalam setiap proses pengadaan;
2. Menghindari segala bentuk gratifikasi, suap, dan nepotisme;
3. Menjalankan tugas sesuai peraturan yang berlaku.

Langkah ini diharapkan menjadi benteng moral dalam mencegah praktik korupsi serta memastikan setiap rupiah anggaran digunakan secara efisien, transparan, dan tepat sasaran.

Melalui pelatihan dan penandatanganan komitmen ini, Biro PBJ Kaltim menegaskan perannya sebagai garda terdepan dalam membangun budaya antikorupsi dan memperkuat integritas aparatur pengadaan. Diharapkan, inisiatif ini menjadi inspirasi bagi instansi lain di Kalimantan Timur untuk menciptakan ekosistem pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi. (*/Portalkaltim/sty)