Divhumas Polri Gelar Dialog Publik, Bahas Mekanisme Keadilan Restoratif hingga Pembangunan IKN

Melalui dialog publik yang menghadirkan banyak tokoh penting di Kaltim. Divhumas Polri menjelaskan tentang keadilan restoratif hingga bagaimana praktiknya. Serta keterlibatan aparat penegak hukum dalam mengawal pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Dialog publik yang diprakarsai oleh Divisi Humas Polri ini mengangkat tema Harmonisasi Masyarakat Kalimantan Timur (Kaltim) dalam Rangka Percepatan Pembangunan IKN Guna Menyongsong Indonesia Emas 2045 dilaksanakan di Ballroom Hotel Grand Senyiur Balikpapan pada Selasa 21 Mei 2024.

Dalam dialog ini, hadir narasumber antara lain Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim Akmal Malik, Wakil Kepolisian Daerah (Wakapolda) Kaltim Brigjen Pol Djati Wiyoto Abadhy, Kepala Kelompok Staf Ahli (Kapok Sahli) Pangdam VI/Mulawarman Brigjen TNI Yuswandi, Tokoh Masyarakat Kaltim Syaharie Jaang, serta para tokoh masyarakat Kota Balikpapan dan mahasiswa.

Kepala Birokrasi PID Divisi Humas Polri Brigjen Pol Tjahyono Saputro menegaskan komitmen kepolisian untuk mengedepankan keadilan restoratif (Restoratif Justice) dalam penyelesaian perkara tindak pidana di IKN

“Polri akan memimpin setiap persoalan hukum dari awal, apakah perlu atau tidak penegakan hukum.”

“Tapi pada prisinsipnya langkah-langkah preventif akan tetapi kami lakukan,” ujarnya usai dialog.

Mekanisme keadilan restoratif telah diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) Nomor 8 tahun 2021 menjadi fokus. Namun, Saputro menekankan bahwa mekanisme ini hanya berlaku untuk perkara-perkara tertentu sesuai dengan ketentuan yang ada.

“Mana-mana yang bisa melalui mekanisme Restorative Justice akan dilakukan. Jadi tadi sudah disampaikan narasumber, langkah hukum adalah langkah yang terakhir dilakukan Polri kalau memang itu perlu,” ulasnya.

Digitalisasi Layanan Polri

Lebih lanjut, Saputro menegaskan bahwa institusi penegakan hukum akan mengikuti perkembangan IKN yang menerapkan konsep smart city. Dengan mengadopsi digitalisasi teknologi sebagai bagian dari strategi keamanan dan pengembangan.

“Semua akan melalui digitalisasi teknologi. Jadi kami akan mengikuti apa yang menjadi perkembangan IKN di masa depan,” ungkapnya.

Ia menegaskan bahwa keamanan di IKN saat ini masih kondusif, hasil dari upaya menjalin komunikasi dan koordinasi dengan semua pihak terkait.

“Alhamdulillah, Polri bersama TNI dan stakeholder lainnya, selama pembangunan IKN Nusantara cukup kondusif.”

“Kami berdoa bahwa ke depan lebih kondusif dan apa yang dicita-citakan, yakni Indonesia Emas tahun 2045, bisa tercapai,” pungkasnya.

Bukan hanya Retorika

Terpisah, Penjabat Gubernur Kaltim, Akmal Malik, menyambut baik acara dialog ini.

“Kami memang harus lebih banyak memberikan ruang diskusi kepada pemangku kepentingan yang ada di sekitar IKN,” ujarnya.

Menurutnya, untuk mencapai tujuan Indonesia Emas tahun 2045, langkah awal yang harus diambil adalah dengan melakukan langkah-langkah konkret, yang dimulai dengan menjalin komunikasi yang baik antara semua pihak terkait.

Akmal berharap bahwa forum ini tidak hanya akan membahas masalah harmonisasi dari segi retorika semata, tetapi juga akan membantu membangun harmonisasi dalam proses pembuatan kebijakan.

“Sangat bagus. Semoga forum ini bisa memberikan pandangan kepada semua pihak, bahwa IKN baru mulai start dan melalui proses pembangunan.”

“Kami fokus membangun inti (IKN) dulu, mari bangun harmonisasi agar pembangunan kawasan inti IKN bisa berjalan dengan baik,” katanya.

Ia juga memberikan tanggapan terhadap masukan dan harapan yang disampaikan oleh para mahasiswa mengenai akses rekrutmen lapangan pekerjaan di IKN.

“Sebetulnya, lapangan pekerjaan tidak hanya terbatas di IKN saja. Di Kaltim masih terdapat banyak peluang yang bisa dimanfaatkan. Saya sudah menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Kaltim masih memiliki potensi yang sangat besar. Tinggal bagaimana kita dapat cerdas dalam membaca peluang-peluang tersebut,” imbuhnya. (nvr/fth)