DPRD akan Bentuk Pansus untuk Cek Kebenaran LKPJ Samarinda 2023

Setelah mendengar pemaparan wali kota soal LKPJ Kota Samarinda tahun 2023, DPRD akan segera membentuk pansus. Untuk mengkaji kesesuaian antara laporan dan realisasinya.

Sebelum triwulan pertama 2024 berakhir. Wali Kota Samarinda Andi Harun telah menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2023 kepada DPRD. Dalam Sidang Paripurna DPRD, masa persidangan 1 tahun 2024, Pada Rabu malam 27 Maret 2024.

Andi Harun melaporkan realisasi pendapatan daerah tahun anggaran 2023 mengalami peningkatan. Dari pendapatan yang ditargetkan sebesar Rp3,850 triliun. Sementara realisasinya Rp4,026 triliun atau 104,58%.

Dengan rincian: Pendapatan Asli Daerah dari target sebesar Rp753,422 miliar, terealisasi sebesar Rp858,259 miliar atau 113,91%. Lalu dari Pendapatan Transfer, dari target Rp3,097 triliun. Terealisasi sebesar Rp3,168 triliun atau 102,31%.

Selain itu, 10 program unggulan wali kota selama masa kepemimpinannya. Di tahun 2023, sebagian besar berjalan dengan baik. Meski beberapa masih dalam proses hingga tahun 2024.

Dari 10 program unggulan tersebut. Yakni Probebaya, Pengendalian Banjir, Transportasi Massal, Program Social Security Number (SSN), Program Smart City Plus, Program Doctor on Call, Program Pendidikan 12 tahun, BUMRT, RTH dan Playground, hingga 10 ribu wirausaha baru.

“Pada tahun 2023 program unggulan Pemerintah Kota Samarinda telah berjalan secara optimal dan hasilnya telah dirasakan secara langsung oleh masyarakat,” kata Andi Harun di ruang paripurna.

DPRD Bentuk Pansus

Terpisah, Ketua Komisi I DPRD Kota Samarinda Joha Fajal menyebut pihaknya akan membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk menindaklanjuti ‘buku tebal’ laporan Pemkot Samarinda itu.

“Kaitan dengan LKPJ, kami sendiri belum pelajari. Tapi apa yang disampaikan tadi, dari pertanggungjawaban wali kota. Nanti kita akan melihat apakah sesuai dengan yang dibacakan oleh beliau dengan buku yang besar ini, betul atau tidak,” katanya di Kantor DPRD, Kamis dini hari.

Setelah memvalidasi LKPJ, pansus tersebut lalu memberikan rekomendasi-rekomendasi untuk pemkot. Joha bilang, pansusnya sendiri sudah terbentuk. Terdapat anggota dari masing-masing fraksi. Namun belum penentuan ketua pansus. Itu akan dibahas di pertemuan berikutnya.

“Harapan kami dengan terbentuknya pansus ini agar semua anggota yang masuk di pansus betul-betul bekerja dengan baik dan menelaah setiap yang dilaporkan wali kota,” pungkasnya. (ens/fth)