DPRD Kaltim Dorong Pemkab se-Kaltim Matangkan Sistem Pertanian, dari Agro hingga Bisnisnya

Anggota DPRD Kaltim Sarkowi V Zahry melihat potensi pertanian di Bumi Etam sangat besar. Namun produksi pertaniannya tak berbanding lurus, karena buruknya sistem.

Sarkowi melihat fenomena di mana para petani kini lebih suka menjadi pekebun. Menggarap lahan kering mereka untuk ditanami kelapa sawit ataupun pisang. Dua komoditas ini lebih menguntungkan dari sisi apapun, ketimbang mengembangkan pertanian padi sawah.

Padahal sebelum terjadinya ‘serangan’ kelapa sawit, pondasi pertanian dan perkebunan Kaltim ialah padi sawah, kelapa, pisang, dan kakao.

Tapi banyaknya persoalan di sawah, dari tidak propernya saluran irigasi, harga pupuk dan pestisida yang tak ramah, hama dan penyakit padi yang makin sulit diberantas, musim hujan yang tak bisa diprediksi, hingga murahnya harga jual saat panen. Membuat para petani padi kurang tertarik lagi.

Populasi Makin Banyak, Stok Pangan Makin Sedikit

Akibat dari minimnya perhatian pemerintah pada sistem pertanian, kini stok pangan lokal makin sedikit. Sementara jumlah penduduk makin bertumbuh. Belum lagi jika Ibu Kota Nusantara (IKN) resmi beroperasi kelak. Sedikitnya, ada 2 juta penduduk baru di Bumi Mulawarman, yang semuanya butuh makan.

“Kehadiran IKN diyakini akan berdampak signifikan terhadap pertumbuhan pangan di wilayah sekitarnya, dalam hal ini kabupaten/kota di Kaltim,” ujarnya belum lama ini.

Sistem pertanian yang dimaksud ialah pemerintah perlu memastikan stok pupuk dan pestisida aman. Juga dengan harga yang cocok.

Program pupuk subsidi sejauh ini belum memberi dampak signifikan, karena banyak petani yang mengeluhkan kualitas pupuk subsidi yang berbeda jauh dari pupuk dengan harga normal.

Menerjunkan penyuluh pertanian yang aplikatif, alias tak hanya mengerti teorinya saja. Juga akan membantu petani. Lalu sistem bisnisnya, pemerintah perlu memberi intervensi pada tengkulak atau distributor beras. Jika musim panen di Kaltim, pengiriman dari luar daerah harus dihentikan sementara. Dengan begitu, penjualan beras dari petani lokal akan baik.

Sedikitnya seperti itu, menurut Sarkowi, setiap kabupaten/kota memiliki masalahnya masing-masing. Sehingga perlu saling berkoordinasi.

“Kaltim harus mampu menyiapkan sektor pangan dengan kontribusi dari kabupaten dan kota, mengingat kebutuhan pangan saat ini masih bergantung banyak pada pasokan dari luar daerah.”

“Koordinasi antarkabupaten/kota sangat diperlukan agar produksi pertanian bisa meningkat,” pungkasnya. (adv/fth)