DPRD Kutim Soroti SILPA di Dinas Kesehatan

DPRD Kutim menyoroti adanya SILPA di APBD tahun 2023. Utamanya yang terjadi di Dinas Kesehatan Kutim. DIsbut nominalnya mencapai Rp 142 miliar.

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) menjadi hal yang sangat dihindari dalam pengelolaan keuangan daerah tiap tahunnya. Hal ini juga terjadi di APBD Kutim. Yang menjadi sorotan adanya SILPA di Dinas Kesehatan.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur, Faizal Rachaman keras mempertanyakan hal itu.

“Kita tadi menanyakan kenapa ada SILPA di Dinas Kesehatan sebanyak 142 miliar,” kata Faizal, usai raker pembahasan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, di ruang Hearing DPRD Kutim, Selasa 25 Juni 2024 kemarin.

Faizal menjelaskan, Dinas Kesehatan mengelola anggaran sebesar Rp 707 miliar. Dari jumlah itu ternyata tidak terserap secara maksimal. Bahkan, tidak semuanya dialokasikan untuk dinas tersebut.

“Disampaikan tadi bahwa itu ada untuk Rumah Sakit Kudungga dan Rumah Sakit Sangkulirang,” ujarnya.

Yang menjadi masalah, ditemukan adanya SILPA Rp 142 miliar rupiah sebagian besar berasal dari belanja pegawai.

“Yang kita khawatirkan kan ada tenaga kesehatan kita yang tidak digaji. Karena kalau anggaran untuk belanja pegawai sudah terukur, ini kok kenapa SILPA berarti ada yang tidak digaji,” imbuhnya.

Dalam pertemuan tersebut, terungkap jika alasan utama SILPA besar di belanja pegawai, karena rencana operasional rumah sakit di Muara Bengkal tidak jadi dijalankan.

“Tapi karena tidak jadi makanya tidak terserap,” jelasnya.

“Oh kalau begitu bukan ada tenaga kesehatan yang tidak digaji tapi memang belum jalan. Anggaran belanja pegawainya sudah disimpan hanya saja belum jalan maka tersilpalah 28 miliaran tadi penjelasannya,” sambungnya.

Faizal juga menanyakan mengenai sisa SILPA lainnya yang harus dijelaskan oleh Rumah Sakit Kudungga.

“Sisanya ditanyakan ke Rumah Sakit Kudungga,” tegasnya.

Selain itu, Faizal juga menyoroti SILPA di Dinas Kesehatan untuk peralatan dan mesin yang mencapai sekitar 30 miliar rupiah.

“Kenapa ini bisa ada SILPA di peralatan dan mesin, ini kan peralatan siap atau dibutuhkan kenapa tidak dilaksanakan, makanya kita butuh penjelasan,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa jika memang peralatan tersebut tidak sempat dibeli tahun ini, maka harus dipastikan akan dianggarkan tahun depan. (han/am)