DPRD Kutim Terima Kunjungan Masyarakat Desa Pengadaan Terkait Masalah Pencemaran Sungai

Masyarakat Desa Pengadaan mengunjungi kantor DPRD Kutim untuk membahas keluhan pencemaran sungai yang dilakukan oleh perusahaan tambang batu bara. Namun, pihak perusahaan tidak hadir.

Sangatta- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) Arfan selalu Wakil II DPRD Kutim menerima kunjungan masyarakat Desa Pengadaan, Kecamatan Karangan, Kutim, di Ruang Rapat Hearing, Kantor DPRD Kutim, Selasa 2 Juli 2024.

Kunjungan tersebut disambut langsung Wakil Ketua II DPRD Kutim Arfan, bersama dengan anggota DPRD Kutim lainnya, yakni Novel Tyty Paembonan, Agusriansyah Ridwan dan Leni Angriani.

Dalam hal ini, Arfan mengatakan bahwa pihak DPRD Kutim sudah menjadwalkan Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara mayarakat Desa Pengadaaan dengan pihak perusahaan.

Perusahaan yang dimaksud ialah PT.Indexim Coalindo, PT. Ganda Alam Makmur (GAM) dan PT. Santan Borneo Abadi (SBA) terkait adanya indikasi pencemaran sungai dari tambang batu bara.

“Ini sebenarnya bukan rapat hearing, kita hanya menerima tamu dari Desa Pengadaan, Karangan. Rapat hearing kita tunda, karena manajemen dari PT Indexim Coalindo tidak hadir, namun masyarakat sudah terlanjur datang, jadi kita layani untuk menerima keluhan,” ucap Arfan.

Terkait keluhan masyarakat ini, pihaknya sudah melakukan peninjauan ke lapangan dan menemukan adanya indikasi pencemaran sungai yang dilakukan oleh pihak perusahaan di Desa Baay, Kecamatan Karangan.

Tetapi hal ini pihak DPRD tidak punya kewenangan memvonis hal tersebut, dikarenakan teknisnya ada di Dinas Lingkungan Hidup (LH) Kutim.

“Saat ini Dinas Lingkungan Hidup (LH) sudah berproses, katanya lima hari baru bisa keluar hasil laboratorium. Ini akan kita lanjuti, kita akan lakukan pendekatan dengan pihak perusahaan supaya masyarakat yang terdampak mendapatkan kompensasi,” ungkapnya.

Harapannya, keluhan dari masyarakat terkait pencemaran sungai ini bisa ditangani oleh dinas-dinas terkait.

“Saran dari teman-teman di DPRD, kita akan segera memberikan masukan kepada pemerintah, agar Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan segera turun kelapangan hari ini juga untuk mengecek kondisi masyarakat yang terkena dampak,” pungkasnya. (rw)