Gratispol Tahap I Dimulai Tahun Ini, Prioritaskan Mahasiswa Tidak Mampu dan Kampus Unggul di Kaltim

Program pendidikan gratis di Kaltim, atau yang dikenal sebagai Gratispol, akan mulai direalisasikan secara bertahap tahun ini. Pada tahap pertama, program ini akan diprioritaskan bagi mahasiswa tidak mampu serta mahasiswa yang berkuliah di program studi berakreditasi unggul di Kaltim.

Janji politik pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud dan Seno Aji, untuk memberikan pendidikan gratis dari jenjang SMA hingga perguruan tinggi kini mulai diwujudkan. Setelah dilantik, tim transisi mereka langsung menyusun skema realisasi program tersebut.

Anggota Tim Transisi, Bohari Yusuf, yang juga akademisi di Universitas Mulawarman (Unmul), mengungkapkan bahwa tahap pertama Gratispol tengah dalam proses pendataan.

“Tahap awal ini kita fokuskan pada mahasiswa dari program studi berakreditasi unggul (A) di jenjang S1-S3, serta mahasiswa yang memiliki Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM),” jelas Bohari.

Anggaran Rp 770 Miliar untuk Tahap Pertama

Bohari menjelaskan bahwa tahun ini program Gratispol harus menyesuaikan dengan APBD 2025 yang sudah disepakati pada masa kepemimpinan Pj Gubernur Akmal Malik. Sehingga, penggunaan anggaran untuk pendidikan masih terbatas.

“Untuk 2025, anggaran yang tersedia sekitar Rp 770 miliar, jadi kita alokasikan untuk tahap pertama dulu,” ungkapnya.

Proyeksi penerima manfaat pada tahap ini mencakup sekitar 14.687 mahasiswa jenjang diploma dan S1, serta 613 mahasiswa jenjang profesi dan S2. Tahap berikutnya akan diperluas ke program studi dan kampus berakreditasi B, seperti Institut Teknologi Kalimantan (ITK) dan Universitas Balikpapan (Uniba).

Sementara itu, untuk jenjang SD, SMP, dan SMA, pembiayaan pendidikan akan menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota di Kaltim, termasuk penyediaan buku dan fasilitas pendukung lainnya.

Gratispol Akan Terus Diperluas

Gratispol juga dirancang untuk terus berkembang. Pada 2026, anggaran program ini direncanakan meningkat drastis menjadi Rp 2,1 triliun, dengan jumlah penerima yang akan semakin luas. Namun, Bohari menegaskan bahwa tetap akan ada kriteria tertentu bagi penerima beasiswa, termasuk batas maksimal semester.

“Jangan sampai ada mahasiswa yang belum lulus hingga semester 12 masih kita biayai. Ini harus kita atur dengan baik,” tegasnya.

Selain itu, penerima beasiswa juga diharapkan berkontribusi bagi pembangunan Kaltim di berbagai sektor, baik di dalam maupun di luar pemerintahan.

“Program ini untuk anak Kaltim yang berkuliah di Kaltim. Bagi yang kuliah di luar daerah atau luar negeri, beasiswanya hanya bersifat stimulan, dengan pertimbangan akreditasi universitasnya,” tambahnya.

Gratispol Dinilai Belum Menyeluruh

Meskipun Gratispol memberikan manfaat besar bagi mahasiswa di Kaltim, program ini dinilai masih belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan jenjang pendidikan S2 dan S3.

Saat ini, program pascasarjana di Kaltim masih terbatas, hanya mencakup beberapa bidang seperti Ilmu Ekonomi, Kimia, Ilmu Manajemen Pendidikan, Kehutanan, Ilmu Lingkungan, dan Pendidikan Bahasa Indonesia.

DPRD Kaltim: Jika Ada Anggaran, Kenapa Tidak?

Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, mengungkapkan bahwa pihaknya masih membahas regulasi terkait beasiswa ini dan menyesuaikannya dengan kemampuan anggaran daerah.

Menurutnya, beasiswa untuk mahasiswa S2 dan S3 yang berkuliah di luar Kaltim juga bisa dipertimbangkan, selama anggaran memungkinkan.

“Kalau memang ada anggarannya, kenapa tidak? Baik di dalam negeri maupun luar negeri, jika memungkinkan, silakan saja dibiayai,” ujarnya. (ens/sty)