Darurat Kekerasan Seksual, PMII Minta DPRD Samarinda Bertindak

Puluhan mahasiswa PMII Cabang Samarinda menggelar aksi di depan DPRD Kota Samarinda, menuntut pemerintah segera bertindak atas maraknya kasus kekerasan seksual di sekolah. Selain itu, mereka juga mengkritisi kebijakan efisiensi anggaran yang dinilai mengancam kesejahteraan pendidikan.

Aksi digelar Kamis, 20 Februari 2025. Dengan membawa spanduk bertuliskan “Negara Irit Rakyat Sulit”, mereka menyuarakan tiga tuntutan utama, mulai dari pencabutan Instruksi Presiden (Inpres) hingga penyediaan ruang aman di sekolah-sekolah Samarinda.

Efisiensi Anggaran Dinilai Mengancam Kesejahteraan Pendidikan

Salah satu isu utama yang diangkat dalam aksi ini adalah kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan oleh Presiden Prabowo Subianto. PMII menilai kebijakan ini berdampak negatif pada kualitas pendidikan masyarakat.

“Kami ingin menagih janji yang katanya pendidikan akan digratiskan. Tapi kenyataannya, bukan hanya tidak gratis, justru makin banyak yang tidak mampu melanjutkan pendidikan,” teriak salah satu orator di depan gerbang DPRD.

Darurat Kekerasan Seksual

Selain menyoroti sektor pendidikan, PMII juga menuntut DPRD untuk mengaudit sejumlah dinas terkait, seperti Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), serta Dinas Perhubungan (Dishub).

Mereka menyoroti berbagai persoalan, mulai dari krisis air bersih, pengelolaan sampah yang belum optimal, hingga minimnya penerangan jalan di beberapa ruas kota.

Namun, tuntutan paling mendesak adalah desakan kepada DPRD untuk meninjau kembali kinerja Dinas Pendidikan Samarinda. Hal ini terkait dengan maraknya kasus kekerasan seksual di lingkungan sekolah, termasuk yang menimpa siswa sekolah dasar.

“Bayangkan, ini anak SD yang jadi korban, Pak,” ujar salah satu peserta aksi saat menyampaikan aspirasi kepada anggota DPRD.

DPRD Samarinda Merespons

Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Iswandi, menyatakan bahwa aksi ini memiliki tujuan yang positif. DPRD pun membuka ruang diskusi dengan massa aksi guna membahas berbagai tuntutan yang diajukan.

Menurut Iswandi, beberapa permasalahan yang disampaikan sudah pernah dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan dinas terkait. Namun, ia mengakui adanya temuan baru dari aspirasi yang disampaikan PMII.

“Beberapa dinas yang disebutkan sebenarnya sudah kami panggil dalam RDP. Jadi, masalah ini sebenarnya sudah dikomunikasikan dengan pihak terkait,” jelasnya.

Terkait kasus kekerasan seksual di sekolah dasar, Iswandi menyatakan akan membahas lebih lanjut isu ini bersama Komisi IV DPRD Samarinda. Sayangnya, karena sedang menjalankan tugas dinas luar, tidak ada perwakilan dari Komisi IV yang hadir dalam aksi tersebut.

Ia pun berharap mahasiswa tetap menjalankan fungsi kontrol sosialnya dan turut mengawal setiap kebijakan yang diambil pemerintah. “Kita harus bersama-sama mengawal dan memberikan informasi agar semua berjalan sejalan,” pungkasnya. (tha/sty)