Harapan dan Kritik Fraksi Partai Demokrat DPRD Kutim terhadap Kinerja Keuangan Daerah

Di tengah apresiasi Fraksi Partai Demokrat terhadap pengelolaan keuangan daerah, ada sejumlah harapan dan kritik yang diberikan kepada pemerintah.

Pada Kamis 13 Juni 2024, DPRD Kutai Timur (Kutim) menggelar sidang paripurna ke-27 masa persidangan ke III tahun sidang 2023/2024. Semua fraksi menyampaikan pendangannya kepada pemerintah. Termasuk Fraksi Partai Demokrat DPRD Kutim.

Fraksi Partai Demokrat DPRD Kutim melalui perwakilannya, M. Amin, menyampaikan sejumlah kirik dan harapannya terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur tahun 2023. .

Menurut Amin, meskipun ada apresiasi terhadap kinerja pengelolaan keuangan, masih banyak yang perlu diperbaiki.

“Realisasi pendapatan asli daerah sebesar Rp352,46 miliar atau 44,76% dari anggaran pendapatan asli daerah sebesar Rp787,53 miliar masih dirasa kurang maksimal,” ungkapnya.

Fraksi Demokrat berpendapat bahwa banyak kebutuhan mendasar masyarakat yang belum terpenuhi.

Mereka juga mempertanyakan kontribusi dari BUMD/Perusda dalam mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD).

“Apakah seluruh BUMD/Perusda itu berkinerja optimal sehingga secara signifikan bisa ikut mendongkrak PAD?” tanyanya.

Fraksi Partai Demokrat menilai pentingnya transparansi dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap PAD.

Selain itu, ia juga menekankan perlunya evaluasi kinerja BUMD/Perusda untuk memastikan optimalisasi kontribusi mereka terhadap PAD.

“Publik perlu tahu, apakah faktor meningkatnya PAD karena dominan disumbang oleh BUMD/Perusda Kabupaten Kutai Timur ataukah karena faktor lainnya,” ujarnya.

“Kita harus memastikan BUMD/Perusda bekerja dengan optimal untuk mendukung PAD,” tambahnya.

Fraksi Demokrat juga menyoroti ketergantungan pada sektor tertentu yang harus dihindari.

Dengan berbagai masukan itu, Fraksi Demokrat berharap agar masukan mereka dapat diterima dan diimplementasikan oleh pemerintah.

“Agar tidak terjadi ketergantungan pada sektor tertentu, kita perlu diversifikasi sumber pendapatan,”

“Dengan harapan dapat semakin mempertajam kebijakan pemerintah menuju perubahan dan perbaikan di tengah perkembangan masyarakat yang dinamis,” sambungnya.

“Kami mengajak semua pihak dapat bekerja sama untuk meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah,” imbuh Anggota Komisi D DPRD Kutim itu. (han/am)