Isu Rp25 Miliar Tidak Benar, Ini Penjelasan Lengkap Anggaran Jamuan Pemprov Kaltim

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) memberikan klarifikasi tegas terkait informasi yang beredar di media sosial mengenai anggaran makan dan minum gubernur tahun 2026 yang disebut mencapai Rp25 miliar. Pemerintah memastikan kabar tersebut tidak sesuai fakta.

Melalui penjelasan resmi dari Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kaltim, ditegaskan bahwa angka yang beredar di publik merupakan informasi yang keliru dan tidak berdasarkan data anggaran yang sebenarnya.

Tren Anggaran Menurun dalam Beberapa Tahun Terakhir

Jika merujuk pada data resmi, anggaran belanja makanan dan minuman Pemprov Kaltim justru menunjukkan pola yang fluktuatif namun cenderung menurun.

Pada tahun 2023, anggaran tercatat sebesar Rp12,23 miliar. Angka tersebut sempat mengalami kenaikan pada 2024 menjadi Rp15,89 miliar. Namun setelah itu, anggaran kembali ditekan pada 2025 menjadi Rp11,93 miliar.

Untuk tahun anggaran 2026, jumlahnya kembali diturunkan menjadi Rp10,25 miliar. Dengan demikian, angka yang beredar sebesar Rp25 miliar dinilai jauh dari realitas dan tidak memiliki dasar yang jelas.

Pemprov Kaltim menegaskan bahwa penganggaran dilakukan melalui mekanisme yang terukur, transparan, dan sesuai dengan kebutuhan kegiatan pemerintahan.

Digunakan untuk Kegiatan Resmi dan Menjamu Beragam TamuLebih lanjut dijelaskan, anggaran makan dan minum tersebut tidak hanya diperuntukkan bagi gubernur, melainkan mencakup seluruh kegiatan resmi pimpinan daerah.

Anggaran itu juga digunakan oleh wakil gubernur dan sekretaris daerah dalam menjalankan tugas-tugas kedinasan, terutama yang berkaitan dengan penerimaan tamu dan penyelenggaraan kegiatan resmi.

Tamu yang dijamu pun berasal dari berbagai kalangan, mulai dari pejabat tinggi negara seperti wakil presiden, menteri, dan anggota DPR RI, hingga unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), organisasi perangkat daerah (OPD), mitra kerja, serta masyarakat umum.

“Penggunaan anggaran bersifat fleksibel, menyesuaikan dengan jumlah tamu yang hadir dalam setiap kegiatan, termasuk pendamping,” demikian disampaikan dalam keterangan resmi, Jumat (17/4/2026).

Tidak hanya itu, anggaran tersebut juga dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan organisasi masyarakat (ormas), lembaga swadaya masyarakat (LSM), serta pihak-pihak yang menjalin kerja sama dengan Pemprov Kaltim melalui permohonan resmi.

Penggunaan Harum Resort Dinilai Lebih EfisienMenanggapi isu lain yang turut beredar, yakni penggunaan Harum Resort—yang merupakan rumah pribadi gubernur—sebagai lokasi jamuan, Pemprov Kaltim memberikan penjelasan tambahan.

Menurut pemerintah, penggunaan lokasi tersebut justru merupakan langkah efisiensi anggaran. Hal ini karena tidak ada biaya operasional yang dibebankan, berbeda dengan jika kegiatan dilaksanakan di hotel atau tempat komersial lainnya.

Biasanya, penggunaan hotel memerlukan biaya per orang (per pax), ditambah pajak dan biaya sewa tempat yang relatif tinggi. Dengan memanfaatkan fasilitas yang tersedia tanpa biaya, pengeluaran daerah dapat ditekan secara signifikan.

Masyarakat Diminta Tidak Mudah Terpengaruh Informasi Keliru

Melalui klarifikasi ini, Pemprov Kaltim mengimbau masyarakat untuk lebih bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi, khususnya yang belum terverifikasi kebenarannya.

Pemerintah juga menegaskan komitmennya dalam mengelola anggaran secara transparan, efisien, dan akuntabel sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dengan adanya penjelasan ini, diharapkan publik dapat memperoleh gambaran yang utuh dan tidak lagi terpengaruh oleh informasi yang menyesatkan. (Krv/lim)