Jalan Kukar-Kubar Makin Parah, Pemerintah Pusat Diminta Segera Turun Tangan

Kondisi jalan nasional yang menghubungkan Kutai Kartanegara (Kukar) menuju Kutai Barat (Kubar) kembali menjadi sorotan.

Kerusakan di jalur tersebut disebut semakin parah. Persoalan itu bahkan disampaikan langsung Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud kepada Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Roy Rizali Anwar dalam Konferensi Regional Teknik Jalan ke-16 di Balikpapan, Selasa, 6 Oktober 2026.

Rudy meminta pemerintah pusat tidak hanya fokus membangun jalan baru, tetapi juga memastikan jalan nasional yang sudah ada mendapat pemeliharaan dan perbaikan.

Keluhan mengenai kondisi jalur Kukar-Kubar disebut cukup banyak datang dari masyarakat pengguna jalan.

104 Kilometer Masih Berstatus Tidak Mantap

Persoalan jalan menuju Kubar ini bukan sekadar soal lubang di badan jalan. Data yang disampaikan Pemprov Kaltim menunjukkan sekitar 104,33 kilometer dari 301,97 kilometer jalan nasional menuju Kutai Barat masih berstatus tidak mantap.

Angka tersebut mengacu pada kondisi semester II 2025, sehingga bukan hasil pemutakhiran kondisi terbaru Oktober 2026.

Respons dari pemerintah pusat pun mulai muncul.

Dirjen Bina Marga Roy Rizali Anwar menginstruksikan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) untuk merumuskan strategi percepatan perbaikan jalan nasional menuju Kutai Barat.

Pemerintah pusat dan daerah akan berkoordinasi untuk menyiapkan strategi, alokasi anggaran serta percepatan penanganan ruas jalan yang mengalami kerusakan. Namun, sejauh ini belum diumumkan rincian anggaran maupun jadwal pasti pelaksanaan pekerjaannya.

Kondisi jalan ini juga kembali mendapat sorotan masyarakat setelah kecelakaan maut di kawasan Gunung Soruq, Kutai Barat, pada 6 Oktober.

Sehari setelah kejadian, warga melalui program Halo RRI meminta kerusakan jalan dan semak di sisi ruas jalan kawasan Bukit Lantuk ikut mendapat perhatian karena berpotensi mengganggu jarak pandang pengguna jalan.

Bagi masyarakat Kubar, jalur tersebut bukan sekadar akses antarkabupaten. Jalan nasional ini menjadi jalur penting bagi mobilitas warga, distribusi barang dan aktivitas ekonomi.
Karena itu, tuntutan agar jalan yang sudah rusak segera diperbaiki kini kembali mengemuka. (*Am)