SAMARINDA
Jukir di Samarinda Setor Uang Parkir Rp70 Ribu Perminggu, Andi Harun Bakal Audit Dishub

Setelah melakukan sidak di sejumlah titik di Kota Samarinda, Andi Harun mendapati ada jukir yang hanya menyetor uang parkir sebesar Rp 70 ribu perminggu. Wali Kota bakal audit Dishub secara menyeluruh.
Wali Kota Samarinda Andi Harun telah melakukan inspeksi mendadak (Sidak) di sejumlah kawasan di Kota Samarinda. Ia ingin mengecek kondisi di kota yang tengah dalam masa pemerintahannya itu.
Bersama jajaran kepala dinas di lingkup pemkot, Andi melakukan sidak pada Kamis, 9 Januari 2025 sore. Sidak kali ini cukup berbeda dari biasanya. Sebab dalam jadwal agenda pemkot yang sampai ke awak media, tak menyantumkan lokasi atau titik sidak yang akan didatangi.
Andi Harun justru melakukan inspeksi secara mendadak dan acak. Hal itu untuk menguji berbagai laporan yang seringkali ia dengar. Sekaligus melihat kondisi real di lapangan tanpa informasi jadwal kunjungan Wali Kota Samarinda itu.
Temuan di Sektor Parkir
Wali Kota Samarinda Andi Harun mendapati sejumlah temuan menarik. Salah satunya berkaitan dengan tata kelola sektor parkir yang menjadi wewenang Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Samarinda.
Andi sempat berbincang dengan seorang juru parkir (jukir) di kawasan Jalan Abul Hasan. Berdasarkan keterangan yang ia peroleh, jukir itu menyebutkan pendapatan harian yang tidak seimbang dengan nominal yang disetorkan.
Dari pendapatan harian jukir sebesar Rp800 ribu sampai dengan Rp1 juta, jukir hanya menyetorkan iuran sebesar Rp70 ribu perminggu ke Dishub Kota Samarinda secara tunai.
“Kita tidak bisa hanya semata-mata menyalahkan. Tapi sistem yang menjadi kewenangan Dishub memang kacau,” kata Andi kepada media di tengah sidak.
Sistem Parkir Samarinda Kacau
Ada dua hal yang menjadi sorotannya. Pertama, tarikan setoran parkir masih berjalan secara konvensional sepekan sekali. Kedua, sistem yang ada saat ini masih sering kali mengikuti kemauan jukir untuk melakukan setoran.
“Menyetor seminggu sekali saja, itu sudah tidak benar. Karena berarti selama seminggu uang hasil parkir tersimpan di rumah. Ini rentan.”
“Tata kelola parkir di kota ini harus kami benahi. Kalau Dishub tidak bergerak melakukan perbaikan, wajar kalau masyarakat menjadi curiga.”
Dari hasil temuannya itu, Andi kemudian mendapat benang merah terkait banyaknya laporan dan keluhan masyarakat terkait parkir hingga indikasi kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama ini.
“Selama ini masyarakat kerap mengeluhkan pengelolaan parkir di Samarinda. Dan hari ini ternyata terbukti, sistem pengelolaannya belum sesuai harapan,” katanya.
Andi Harun Bakal Audit Dishub
Melihat hasil sidak sore itu, Andi bakal melakukan audit menyeluruh terhadap Dinas Perhubungan. Utamanya pada sektor perparkiran di Kota Samarinda yang masih kacau itu.
“Kami akan melakukan pemeriksaan, dari setoran mingguan hingga alur dana yang masuk. Saya ingin tahu betul berapa pendapatan parkir sebenarnya dan ke mana dana itu mengalir,” ia menyambung.
Demi menjaga kepercayaan masyarakat, Andi Harun akan meminta inspektorat untuk juga melakukan audit menyeluruh kepada Dishub Kota Samarinda. Utamanya menyangkut tata kelola parkir di Kota Tepian dalam beberapa waktu terakhir. (nkh/ens)


-
SAMARINDA5 hari yang lalu
Adnan Faridhan Usulkan Sistem Satgas SPMB Jadi Protokol Standar di Seluruh OPD Samarinda
-
PARIWARA4 hari yang lalu
Yamaha Motor Tampil Perdana di Jakarta E-Prix 2025 Sebagai Mitra Teknis Pengembangan Powertrain Formula E
-
SEPUTAR KALTIM5 hari yang lalu
Kemenag Kaltim Gelar Media Gathering, Fokus pada Kerukunan dan Penguatan Pesantren
-
SAMARINDA2 hari yang lalu
Samarinda Buka Kuota Tambahan Sekolah Rakyat, Pendaftaran Hanya 2 Hari!
-
SEPUTAR KALTIM5 hari yang lalu
Kerukunan Beragama di Kaltim Dinilai Sangat Baik, Masyarakat Hidup Tenang Tanpa Kerusuhan
-
SEPUTAR KALTIM4 hari yang lalu
Kaltim Baru Miliki 38 Madrasah Negeri, Proses Penegerian Terkendala Anggaran dan Regulasi Pusat
-
SAMARINDA3 hari yang lalu
Samarinda Siap Bangun Sekolah Rakyat Tahun Ini, Daerah Lain Masih Terkendala Lahan
-
SEPUTAR KALTIM4 hari yang lalu
Wagub Kaltim Logowo Tunjangan Operasional Dipangkas: “Memang Saya yang Minta”