Kaltim Nomor Satu dalam Deforestasi, DPRD Sebut Pemerintah Mesti Fokus dengan Dampak Lingkungan

Kaltim jadi urutan nomor satu dengan tingkat deforestasi paling tinggi. Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Timur Bidang Keuangan dan Perekonomian, Sapto Setyo Pramono mengimbau agar pemerintah tak hanya fokus pada nilai ekonomi, tapi juga dampak lingkungan.

Data dari Auriga Nusantara mencatat Kalimantan Timur (Kaltim) sebagai provinsi dengan tingkat deforestasi tertinggi pada tahun 2024. Diikuti dengan Kalbar dan Kalteng yang juga punya permasalah sama.

Setidaknya ada 261.575 hektare hutan yang terkena deforestasi. Meningkat pesat sebesar 4.191 hektare dibanding tahun sebelumnya yang tercatat 257.384 hektare.

Menjaga Hutan, Menjaga Aset Masa Depan

Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sapto bilang memang tidak memungkiri luasnya deforestasi yang terjadi di Provinsi Kaltim.

Ia bilang, seharusnya hutan-hutan yang ada di Kaltim itu mesti dijaga. Tak tanpa alasan, dengan menjaga hutan tersebut sama saja dengan mempersiapkan aset yang berguna untuk generasi yang akan datang.

“Hutan di Kalimantan Timur wajib kita jaga, karena itu kan merupakan paru-paru dunia dan itu merupakan aset untuk anak cucu kita,” kata Sapto.

Membangun Bangsa Jangan Sampai Meninggalkan Luka

Sapto turut menyoroti bahwa selama ini pemerintahan yang dijalani terus berorientasi kepada ekonomi saja. Tanpa memikirkan dampaknya terhadap lingkungan.

Padahal katanya, jika pemerintah terus berfokus pada nilai ekonomi saja tanpa mempertimbangkan dampak lingkungannya, maka efeknya juga akan kembali kepada masyarakat.

Ia kemudian mengimbau pemerintah provinsi, khususnya Gubernur Kaltim dan segala pihak untuk bekerja sama dengan pemerintah pusat.

“Maka saya mendorong Pak Gubernur dengan seluruh stakeholder untuk segera duduk bersama dengan pemerintah pusat, untuk mengembalikan deforestasi tinggi ini dari lahan kritis, bukaan yang selama ini mengakibatkan dampak kerusakan lingkungan yang luar biasa ini segera teratasi.”

Sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat ini nantinya diharapkan bisa memperbaiki deforestasi yang terjadi secara masif di Kaltim.

“Jangan sampai pemerintah pusat melalui korporasi-korporasi yang ada di Kalimantan Timur mengambil hasil kekayaan Kaltim. Dan untuk menghidupi seluruh bangsa ini jangan sampai meninggalkan luka di Kalimantan Timur,” tegasnya. (tha/sty)