Inflasi Pangan Masih Bayangi 2025, Pemerintah Pusat-Daerah Perkuat Langkah Pengendalian

Memasuki semester kedua 2025, gejolak harga pangan masih membayangi perekonomian nasional. Pemerintah pusat hingga daerah bergerak serentak menahan laju inflasi yang didorong komoditas strategis seperti beras, cabai, dan telur ayam ras.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara rutin menggelar rapat koordinasi dengan pemerintah daerah untuk menyinergikan langkah pengendalian inflasi. Pendekatan berbasis daerah ini diharapkan lebih efektif mengatasi permasalahan spesifik di setiap wilayah.

Para ekonom memproyeksikan inflasi pangan masih akan menjadi tantangan hingga akhir 2025. Bank Indonesia bersama pemerintah terus waspada terhadap dinamika harga, terutama menjelang akhir tahun ketika permintaan domestik biasanya meningkat tajam.

Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian menegaskan, sinergi kuat antara pemerintah pusat dan daerah, serta kebijakan tepat sasaran, menjadi kunci meredam gejolak harga. “Masyarakat diimbau untuk tetap bijak berbelanja dan tidak melakukan pembelian panik yang justru dapat memperkeruh stabilitas harga,” ujar Tito, Minggu, 11 Agustus 2025.

Sepanjang 2025, inflasi bahan makanan tercatat mengalami beberapa kali peningkatan signifikan. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, pada Juli 2025 inflasi bulanan dipicu kenaikan harga komoditas strategis seperti beras, tomat, bawang merah, cabai rawit, dan telur ayam ras. Data Trading Economics mencatat, biaya makanan pada Juli 2025 naik 3,75% dibanding periode yang sama tahun lalu (year-on-year), lebih tinggi dibanding laju inflasi bulan Juni.

Kenaikan harga pangan juga sempat terjadi pada Maret 2025 menjelang Hari Raya Idulfitri, dipicu permintaan cabai merah dan cabai rawit. Meski Mei 2025 sempat mencatat deflasi akibat turunnya harga pasca-Lebaran, tekanan inflasi kembali terasa pada bulan berikutnya.

Faktor pemicu gejolak harga di antaranya adalah musim panen yang bergeser akibat cuaca tak menentu, hambatan distribusi, dan pengaruh ketidakpastian ekonomi global terhadap stabilitas harga pangan domestik.

Mengantisipasi hal ini, pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (NFA), Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP), dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terus menggulirkan berbagai program intervensi, di antaranya:

Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP): Menjaga harga komoditas pokok, terutama beras, melalui operasi pasar.

Gerakan Pangan Murah (GPM): Menyediakan pangan terjangkau di berbagai daerah.

Penyaluran Bantuan Pangan: Distribusi beras bagi keluarga penerima manfaat.

Penguatan Cadangan Beras Pemerintah (CBP): Menjamin ketersediaan stok di gudang Bulog.

Fasilitasi Distribusi Pangan: Memperlancar pasokan dari sentra produksi ke daerah konsumen untuk menekan disparitas harga. (Portalkaltim/sty)