Kebocoran Data MAP Terungkap, Dugaan Pangkalan Nakal Bermain di Distribusi Elpiji

Pemkot Samarinda melalui Disperindagkop terus menelusuri penyebab distribusi gas elpiji 3 kg yang tak tepat sasaran. Sejumlah kasus menunjukkan data pembelian sudah tercatat, padahal fakta di lapangan transaksi belum terjadi. Dari sini, dugaan penyalahgunaan kartu kendali oleh pangkalan kian menguat.

Plt Kabid Perdagangan Dalam Negeri Disperindagkop Samarinda, Eka Agustina bilang pihaknya masih melakukan verifikasi data pangkalan untuk memastikan distribusi berjalan sesuai aturan.

Dari total 551 pangkalan di Samarinda, baru 404 yang menerapkan sistem kartu kendali dalam distribusi gas subsidi. Disperindagkop terus berkoordinasi dengan berbagai pihak guna memperluas sistem ini agar penyaluran lebih tepat sasaran.

Indikasi Kecurangan di Pangkalan

Eka menjelaskan, pihaknya masih memperbarui data pangkalan yang dikumpulkan dari laporan RT ke kelurahan sebelum diverifikasi lebih lanjut. Permasalahan muncul karena ada pangkalan yang tutup atau pindah lokasi, sehingga sistem perlu diperbaiki.

Selain itu, kendala lain dalam distribusi elpiji subsidi adalah kebocoran data pada aplikasi Merchant Apps Pangkalan (MAP) milik Pertamina. Masih ditemukan kasus di mana data menunjukkan seseorang telah membeli elpiji, padahal transaksi belum terjadi.

“Tahu-tahu di aplikasi MAP itu sudah terpakai, padahal dia (pemilik kartu tanda pembelian gas) belum beli. Nah, itu kan perlu kita pertanyakan. Apakah dari pangkalan ada yang menjualkan KTPG tersebut? Itu yang selalu kami komunikasikan dengan Pertamina dan Hiswana Migas,” jelasnya kepada Kaltim Faktual.

Sidak Pangkalan Terus Berlanjut

Soal maraknya penjualan gas melon secara eceran setelah kelangkaan beberapa waktu lalu, Eka menilai hal ini terjadi akibat kelalaian beberapa pangkalan.

“Kadang pengecer enggak mau nyebut mereka belinya di pangkalan mana,” ujarnya.

Untuk menertibkan distribusi, Disperindagkop telah melakukan sidak ke beberapa pangkalan bersama pihak provinsi. Sidak lanjutan juga akan terus dilakukan guna memastikan gas subsidi tidak jatuh ke tangan yang tidak berhak.

Selain itu, usaha seperti laundry yang masih menggunakan elpiji 3 kilogram diarahkan untuk beralih ke elpiji 5,5 kilogram sebagai solusi.

Eka berharap pangkalan lebih aktif berkoordinasi dengan dinas perdagangan untuk memastikan distribusi gas subsidi tepat sasaran.

“Semoga pangkalan lebih aktif bekerja sama dengan dinas perdagangan dan tidak menjual kepada masyarakat yang sebenarnya tidak berhak,” pungkasnya. (tha/sty)