Kepolisian Kaltim Gelar FGD, Intenskan Pembahasan IKN hingga Pengamanan Pemilu 2024

Dalam FGD Serdik Sespimmen Polri bersama Polda Kaltim. Banyak pembahasan penting yang diulas lebih rinci. Di antaranya peran Polri dalam pengamanan dan kelancaran pembangunan IKN. Serta Pemilu 2024.

Peserta Didik (Serdik) Sespimmen Polri Angkatan ke-63 bersama Polda Kaltim menggelar Focus Group Discussion (FGD) pada Jumat 25 Agustus 2023. Bertempat di Meeting Room, Hotel Aston, Samarinda. Dengan mengambil tema “Fungsi Polri yang presisi untuk mendukung pembangunan daerah Provinsi Kaltim”.

Serdik Damus Asa menuturkan, ada beberapa sesi dalam FGD ini. Pertama soal upaya pemerintah dan stakeholder dalam mengatasi konfik, guna mendukung pembangunan IKN Nusantara.

Lalu soal kepemimpinan transformasional. Untuk menunjang peningkatan kinerja Polri dalam rangka terpeliharanya kamtibmas. Selanjutnya ada soal penanggulangan kejahatan minerba dalam rangka memelihara kamtibmas dan mendukung pembangunan daerah.

Serta manajemen pengamanan Pemilu 2024. Untuk mewujudkan pesta demokrasi yang kondusif.

“Kami ucapkan terima kasih, kegiatan FGD berjalan dengan baik, yang disiapkan rekan kami dari seluruh serdik. Berjalan dengan baik sesuai jadwal yang direncanakan.”

“Tujuan dilaksanakan FGD ini, sebenarnya menambah wawasan dan masukan kepada kita semua selaku peserta didik sespimmen angkatan ke-63. Untuk menambah data, mempertegas lagi penelitian di masing-masing wilayah.”

“Serdik dalam penulisan naskah juga digunakan untuk mencari solusi dan pemecahan masalah terutama di Polres wilayah Kaltim,” jelas Damus Asa.

FGD ini sendiri turut ddihadiri oleh jajaran Polda Kaltim, perwakilan dari Forkopimda, Pemprov Kaltim, perwakilan tokoh masyarakat, adat, agama, mahasiswa, serta media.

Terpisah, Ketua KPU Kaltim, Rusdiansyah yang hadir dalam FGD mengapresiasi kegiatan tersebut. Kata Rudi, penting bagi jajaran kepolisian di daerah untuk mengetahui potensi kerawanan serta pengamanan pemilu.

“Peran Polri sangat vital, KPU menjadi penyelenggara, tentu perlu penjaminan pengamanan. Serta menjadi mitra strategis dalam menyelenggarakan tahapan-tahapan kepemiluan,” ujarnya.

Beberapa tahapan krusial lainnya, lanjutnya, juga perlu ada koordinasi intens dengan jajaran Polri. Terutama pada distribusi logistik, proses kampanye, pemungutan, hingga rekapitulasi suara.

“Sehingga kalau proses kontestasi tidak terjamin keamanannya, maka tidak bisa berjalan dengan lancar, FGD ini tentu membahas juga terkait itu,” tandasnya.

Karena turut membahas soal kejahatan minerba, FGD ini juga menghadirkan jajaran Inspektorat Tambang.

Koordinator Inspektur Tambang Kaltim, Djulson menegaskan, bahwa kerja sama bersama Polri juga sangat baik selama ini. Penindakan juga dirasa juga telah maksimal dilakukan Polri, menanggapi laporan yang masuk ke jajarannya serta langsung berkoordinasi ke pihaknya.

“Memang SDM kita kurang, tetapi laporan polisi yang melalui masyarakat terus ditindaklanjuti dengan baik,” tegasnya.

Beberapa kasus seperti penambangan ilegal juga terus ditindak terutama pada kawasan IKN Nusantara.

Sinergitas Inspektorat dan Polri juga maksimal untuk menindak sesuai undang-undang. Adanya FGD kali ini, membuat pemetaan dan update data agar senantiasa bisa mendapatkan solusi terbaik guna memecahkan masalah pertambangan ilegal.

“Ada hasil yang didapat, memang kita memerlukan diskusi agar kita juga mendapat pemetaan data-data agar terus bisa mendapat solusi terbaik,” tandas Djulson. (sos/dra)